Koruptor Timah Rp300 Triliun Hanya Divonis 6 Tahun Gegara Sopan, Pakar Hukum: Tak Bisa Jadi Alasan Dong!

- Penulis

Selasa, 31 Desember 2024 - 08:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi / Democrazy News

Ilustrasi / Democrazy News

SUARAMUDA, SEMARANG – Dilansir suara.com, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember (Unej) Prof. Arief Amrullah memandang bahwa kesopanan terdakwa korupsi di pengadilan tidak bisa dijadikan alasan untuk meringankan putusan pidana.

Prof. Arief menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons hal yang meringankan putusan terdakwa Harvey Moeis dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada kurun 2015–2022.

“Siapa pun pasti sopan. Coba saja kita berhadapan dengan misalnya hakim seperti itu kan sopan,” kata Prof. Arief sebagaimana dilansir Antara, Minggu (29/12/2024) kemarin.

Oleh sebab itu, dia menjelaskan bahwa peluang seorang terdakwa untuk tidak sopan di persidangan justru kecil.

“Semua orang sopan, berpakaian rapi. Masak pakaian compang-camping di ruang sidang?” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa kecil kemungkinan bagi tersangka mencak-mencak atau mengamuk di hadapan majelis hakim, dan tindakan tidak sopan lain di pengadilan.

“Di situ berkata-kata yang tidak senonoh kan enggak mungkin. Oleh sebab itu, kesopanan jangan dinilai. Seharusnya secara kriminologi (dinilainya, red.), mengapa dia melakukan kejahatan seperti itu, korupsi,” jelasnya.

Baca Juga :  Fenomena Korupsi, Dampak dan Peran Generasi Muda Indonesia

Vonis Hakim Tipikor

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/12), memutuskan hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan bagi Harvey Moeis dalam kasus korupsi yang menjeratnya.

Namun, dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal memberatkan, yakni perbuatan Harvey dilakukan saat negara sedang giat melakukan pemberantasan terhadap korupsi.

“Sementara hal meringankan, yaitu terdakwa berlaku sopan di persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum,” ucap Hakim Ketua Eko Aryanto menambahkan. (Red)

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bukan Sekadar Kawasan Pabrik, Industropolis Batang Bidik Jadi Magnet Industri Dunia
Ketika Partai Politik dan Masyarakat Ramai-ramai Desak Pemakzulan Wapres Gibran
Kejutan dari PSI! Tiga Petinggi Sekaligus Angkat Kaki, Ada Giring hingga Raja Juli
Jalan Jakarta Jadi Korban Proyek Galian, Mahasiswa Desak PAM Jaya Tak Cuma Janji!
DPC PPP Tegal Nyatakan Dukungan pada Ketum Mardiono soal Evaluasi Pengurus DPP di Rakornas III
Bahlil Naik Pitam! Beri Ultimatum 3×24 Jam kepada Penyebar Isu, Golkar Ikut Terseret
Indonesia Jangan Cuma Jadi Pasar Tiongkok! FGD Sino-Nusantara Institute di Semarang Dorong Transfer Teknologi dan Investasi Berkualitas
Politik Indonesia Makin Liar? SBY Bersuara, PDIP Desak Dalang Penyadapan Prabowo Dibongkar
Berita ini 7 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 17:28 WIB

Bukan Sekadar Kawasan Pabrik, Industropolis Batang Bidik Jadi Magnet Industri Dunia

Selasa, 10 November 2026 - 12:26 WIB

Ketika Partai Politik dan Masyarakat Ramai-ramai Desak Pemakzulan Wapres Gibran

Selasa, 10 November 2026 - 09:41 WIB

Kejutan dari PSI! Tiga Petinggi Sekaligus Angkat Kaki, Ada Giring hingga Raja Juli

Senin, 9 November 2026 - 19:10 WIB

Jalan Jakarta Jadi Korban Proyek Galian, Mahasiswa Desak PAM Jaya Tak Cuma Janji!

Senin, 9 November 2026 - 19:00 WIB

DPC PPP Tegal Nyatakan Dukungan pada Ketum Mardiono soal Evaluasi Pengurus DPP di Rakornas III

Berita Terbaru

Rutinitas santri di pesantren. (Gambar: pinterest)

OPINI

Menatap Krisis Legitimasi dan Urgensi Reformasi Pesantren

Kamis, 12 Nov 2026 - 08:23 WIB