SUARAMUDA, KOTA SEMARANG — Menyorot kekalahan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) dalam kontestasi Pilgub Jateng, dan beberapa wilayah lainnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri buka suara.
Megawati menyebut demokrasi terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara.
“Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” ujar Megawati dalam keterangan video, sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (27/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya,” imbuhnya.
Megawati menyebut dirinya mendapatkan laporan masifnya penggunaan penjabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral di Jawa Tengah.
Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral, bisa dipidanakan,” tuturnya.
Menurut Megawati, Jateng bukan hanya kandang banteng, tetapi juga tempat tumbuhnya gagasan nasionalisme dan patriotisme. Selain itu, ia juga menilai partainya tidak akan kalah jika Pilkada dilakukan secara “fair, jujur, dan berkeadilan.”
Ia menuding situasi di mana segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan menyebabkan terjadinya pembungkaman.
“Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani,” kata Presiden RI ke-5 ini.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh simpatisan, anggota dan kader PDIP serta seluruh rakyat Indonesia untuk tidak takut menyuarakan kebenaran.
Ajak Melawan!
Megawati menyatakan PDIP tidak akan menyerah usai kalah di kandang banteng. Ia menyebut PDIP akan melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum.
Megawati menyatakan ada beberapa poin yang akan dilakukan pihaknya. Pertama adalah menjaga dan mengamankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya.
Kedua, mengumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga politik uang. PDIP juga akan mengumpulkan ketidak-netralan penjabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa.
Ketiga, ia akan mengumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik politik uang yang terjadi.
Keempat, PDIP akan mengumpulkan berbagai fakta penghadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan.
“Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran,” pungkasnya. (Red)
Komentar