SUARAMUDA.NET, MEULABOH — Politisi PDI Perjuangan asal Aceh Barat Daya, Masady Manggeng, resmi dipercaya menjadi bagian dari jajaran Pimpinan Pusat Gerakan Nelayan Tani Indonesia (PP-GNTI).
Pengukuhan tersebut akan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam pelantikan Pengurus Badan dan Sayap Pusat Partai di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).
Masady menjadi salah satu tokoh yang dipercaya mengemban amanah untuk memperkuat organisasi sayap PDI Perjuangan yang selama ini fokus memperjuangkan kepentingan nelayan, petani, dan masyarakat pesisir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelantikan tersebut mengacu pada Surat Undangan DPP PDI Perjuangan Nomor 1303/IN/DPP/VII/2026 tertanggal 17 Juli 2026 yang ditandatangani Ketua DPP Andreas Hugo Pareira dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Dalam lampiran surat itu, nama Masady Manggeng tercantum sebagai salah satu pengurus PP-GNTI yang akan dikukuhkan.
Masady mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menurutnya, jabatan tersebut bukan sekadar posisi organisasi, melainkan amanah untuk memastikan aspirasi nelayan benar-benar mendapat ruang dalam setiap proses penyusunan kebijakan.
“Ini bukan sekadar kepercayaan organisasi, tetapi amanah untuk memastikan suara nelayan benar-benar hadir dalam setiap proses perumusan kebijakan. PP-GNTI harus menjadi organisasi yang mengawal kepentingan nelayan, memperjuangkan hak-haknya, sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Ia menilai Indonesia sebagai negara kepulauan harus menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai prioritas pembangunan nasional.
“Nelayan bukan sekadar profesi. Mereka adalah garda terdepan kemakmuran dan kedaulatan bangsa. Nelayan menjaga laut Indonesia, menyediakan sumber pangan, sekaligus menjaga kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, hingga wilayah perbatasan,” tegasnya.
Karena itu, menurut Masady, negara harus menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada nelayan melalui sistem yang mampu menjamin kesejahteraan mereka secara berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat.
Berangkat dari Aktivis Kelautan
Penunjukan Masady dinilai selaras dengan rekam jejaknya yang panjang di bidang kepemimpinan, kemaritiman, dan politik kerakyatan.
Alumni SMK Negeri 2 Meulaboh Jurusan Teknik Gambar Bangunan Tahun 2004 itu mulai aktif memimpin sejak menjadi Ketua OSIS pada periode 2002–2003.
Saat melanjutkan studi di Universitas Riau, ia dipercaya menjadi Ketua Umum Badan Otorita Mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Riau.
Kiprahnya kemudian berlanjut di tingkat nasional sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia (HIMITEKINDO) periode 2007–2009.
Di bawah kepemimpinannya, HIMITEKINDO aktif menggelar forum ilmiah, advokasi kebijakan, hingga penguatan sumber daya manusia kelautan yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Masady juga tercatat sebagai Ketua Panitia Pendirian sekaligus Kongres Pertama Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), organisasi profesi yang menghimpun akademisi dan praktisi bidang kelautan.
Pada 2014, ia menjadi salah satu deklarator Forum Maritim Hebat (FMH). Lewat program Blusukan 1.000 Pulau, organisasi tersebut menyerap aspirasi masyarakat pesisir sekaligus memetakan berbagai persoalan yang dihadapi nelayan di seluruh Indonesia.
Pengalaman itu membawanya dipercaya menjadi Komite Bidang Kemaritiman DPP PDI Perjuangan periode 2014–2019 yang berkontribusi dalam penyusunan gagasan strategis partai mengenai pembangunan sektor kelautan dan ekonomi maritim.
Sebagai kader partai, Masady juga merupakan alumni Diklat Kader Pratama PDI Perjuangan Jakarta Timur. Ia kemudian maju sebagai Calon Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh II pada Pemilu 2024.
Meski belum berhasil melenggang ke Senayan, Masady tetap aktif memperjuangkan isu perlindungan nelayan, pembangunan kawasan pesisir, ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi maritim melalui berbagai organisasi dan advokasi kebijakan.
Siap Kawal Kepentingan Nelayan
Masady menegaskan PP-GNTI harus menjadi organisasi yang benar-benar hadir di tengah masyarakat dan mampu menjembatani kepentingan nelayan dengan pemerintah.
“Nelayan tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi membutuhkan kebijakan yang adil, akses terhadap sarana produksi, perlindungan yang memadai, dan kepastian kesejahteraan. PP-GNTI harus menjadi jembatan antara aspirasi nelayan dengan negara, sekaligus menjadi mitra yang kritis dan konstruktif,” katanya.
Ia berharap pelantikan jajaran Pimpinan Pusat PP-GNTI menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke daerah, sekaligus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menghadirkan program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan nelayan, petani, dan masyarakat pesisir.
Menurutnya, cita-cita Indonesia sebagai negara maritim yang kuat hanya bisa terwujud apabila nelayan Indonesia hidup berdaulat, mandiri, dan sejahtera. (Red)
Komentar