SUARAMUDA, KAB PEKALONGAN – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di wilayah tersebut turun menjadi 8,95 persen, lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah sebesar 10,47 persen dan nasional yang mencapai 9,03 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Pekalongan, Trisno Suharsanto, menyampaikan data ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang digelar di Aula Lantai 3 Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa (08/10/2024).
Ia menambahkan bahwa angka kemiskinan di Pekalongan terus mengalami penurunan sejak tahun 2021, di mana pada tahun itu tercatat 10,57 persen, kemudian turun menjadi 9,67 persen pada 2022 dan 2023.
Rakor ini diadakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan sebagai bagian dari upaya untuk terus menekan angka kemiskinan, terutama di desa-desa dengan kemiskinan ekstrem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, membuka acara dan menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk membahas strategi perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dalam sambutannya, Sekda M. Yulian Akbar menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, seperti peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK), deflasi yang telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut, dan penurunan daya beli masyarakat.
Ia berharap melalui Rakor ini, pemerintah daerah bersama stakeholder dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.
“Kita harus mengevaluasi apa yang telah dilakukan dan merencanakan langkah-langkah baru untuk 2025 demi melayani warga yang masih membutuhkan dukungan,” ujar M. Yulian Akbar.
Rakor ini juga bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait, guna memperkuat komitmen dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.
Salah satu fokus diskusi adalah menentukan lokus desa miskin pada tahun 2025, serta memperbarui data kemiskinan hingga ke tingkat desa, sebagai bagian dari kolaborasi multisektor yang diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.
Dengan sinergi yang kuat dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, diharapkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan terus menurun, mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di masa mendatang. (Red)
Komentar