Menagih Wajah Asli Negara Kesejahteraan: Refleksi Kritis Muspimnas PMII dari Pesisir Jakarta Utara

Menjelang Muspimnas PMII 2026, gagasan Welfare State perlu diterjemahkan melalui realitas masyarakat lokal. Dari paradoks industri, pengangguran, hingga kerentanan sosial di Jakarta Utara, PMII ditantang menghadirkan konsep negara kesejahteraan yang berpijak pada UUD 1945, nilai Aswaja, dan keadilan bagi masyarakat akar rumput

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 09:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Aulia Nurul Ismi, 
Ketua Cabang PMII Jakarta Utara ke-14/ dok pribadi

Aulia Nurul Ismi, Ketua Cabang PMII Jakarta Utara ke-14/ dok pribadi

Oleh: Aulia Nurul Ismi, Ketua Cabang PMII Jakarta Utara ke-14

SUARAMUDA.NET, JAKARTA UTARA — Menjelang Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Muspimnas PMII) yang akan berlangsung pada 19–24 November 2026 di Bandung, ada satu gagasan penting yang menarik untuk dicermati: konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State).

Ketua Umum PB PMII, Sahabat M. Shofiyulloh Cokro, sebelumnya menyampaikan gagasan mengenai negara kesejahteraan sekaligus rencana organisasi untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bagi saya, gagasan tersebut tidak boleh berhenti sebagai diskursus akademik atau sekadar menjadi rumusan kebijakan di tingkat nasional. Negara kesejahteraan harus diterjemahkan berdasarkan realitas Indonesia yang majemuk, dengan menjadikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis masyarakat lokal sebagai titik berangkat.

Indonesia tidak mungkin diseragamkan melalui pendekatan teknokratis yang cenderung sentralistik. Masyarakat pesisir, petani di pegunungan, hingga komunitas di wilayah kepulauan memiliki persoalan dan kebutuhan yang berbeda.

Karena itu, wajah negara kesejahteraan Indonesia semestinya bertumpu pada nilai gotong royong, kedaulatan agraria-maritim, dan penguatan ekonomi komunal. Nilai-nilai tersebut bukan gagasan baru, melainkan telah menjadi bagian dari cita-cita para pendiri bangsa yang dituangkan dalam konstitusi.

UUD 1945: Cetak Biru Negara Kesejahteraan Indonesia

Jika menengok kembali sejarah berdirinya republik ini, semangat negara kesejahteraan sejatinya telah tertanam dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Frasa “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa” bukan sekadar rangkaian kalimat konstitusional, melainkan kontrak sosial yang mewajibkan negara hadir dalam kehidupan rakyat.

Para pendiri bangsa tidak menghendaki negara yang pasif dan membiarkan masyarakat menghadapi persoalan hidup sendirian. Sebaliknya, negara harus memastikan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara kolektif.

Semangat tersebut kemudian diterjemahkan melalui Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sementara itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di sinilah letak karakter negara kesejahteraan Indonesia. Pengelolaan sumber daya tidak boleh semata-mata tunduk pada mekanisme pasar, apalagi terkonsentrasi pada segelintir kelompok pemilik modal. Negara harus memastikan bahwa kekayaan nasional menjadi instrumen pemerataan dan keadilan sosial.

Tanggung jawab tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945. Negara berkewajiban menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Dengan demikian, Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi konstitusional untuk membangun negara kesejahteraan. Persoalannya bukan terletak pada ketiadaan konsep, melainkan bagaimana amanat tersebut diwujudkan dalam kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan Harus Dimulai dari Tingkat Tapak

Salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan selama ini adalah kecenderungan menggunakan pendekatan seragam dari pusat. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi yang berbeda.

Kebutuhan masyarakat pesisir tentu tidak sama dengan masyarakat agraris di kawasan pegunungan. Begitu pula persoalan masyarakat kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan pelayanan publik. Jika kebijakan kesejahteraan hanya dirancang melalui pendekatan one-size-fits-all, negara berisiko melahirkan program yang terlihat baik dalam laporan administratif, tetapi kurang menjawab persoalan masyarakat di lapangan.

Karena itu, membangun negara kesejahteraan dari pinggiran berarti memberikan ruang lebih besar kepada komunitas lokal untuk mengelola potensi dan menentukan prioritas pembangunannya sendiri. Mak, pemerintah daerah perlu memperkuat lumbung pangan mandiri, koperasi berbasis potensi wilayah, UMKM lokal, serta sistem solidaritas sosial yang telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi nasional. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pekerjaan layak, mengakses pendidikan dan kesehatan, serta merasakan manfaat pembangunan secara langsung.

Aswaja sebagai Kompas Gerakan PMII

Sebagai kader pergerakan yang menjadikan Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) sebagai pijakan ideologis, saya melihat adanya hubungan kuat antara nilai-nilai Aswaja dan gagasan negara kesejahteraan berbasis lokal. Dalam Aswaja, terdapat prinsip tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), i’tidal (adil dan tegak lurus), serta tasamuh (toleran). Nilai-nilai tersebut dapat menjadi kompas moral dalam merumuskan arah pembangunan dan kebijakan negara.

Prinsip tawassuth dan tawazun, misalnya, mengajarkan pentingnya keseimbangan peran negara dan masyarakat. Negara tidak boleh terlalu lepas tangan hingga rakyat kecil kehilangan perlindungan akibat persaingan pasar. Namun, negara juga tidak semestinya terlalu dominan hingga mematikan kreativitas dan kemandirian masyarakat.

Negara harus hadir melindungi kelompok rentan, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan berdaya. Sementara itu, prinsip i’tidal menegaskan bahwa pembangunan harus berpijak pada keadilan. Kebijakan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pemilik modal, tetapi harus menghadirkan manfaat bagi petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan kelompok masyarakat lainnya.

Baca Juga :  Pemanfaatan Kecerdasan Buatan sebagai Peluang Baru bagi UMKM di Era Digital

Keadilan juga tidak cukup dimaknai sebagai pembagian bantuan sosial. Lebih dari itu, keadilan harus diwujudkan melalui sistem ekonomi dan politik yang tidak meminggirkan masyarakat kecil demi mengejar investasi dan pertumbuhan. Adapun prinsip tasamuh mengajarkan pentingnya menghormati keragaman dan kearifan lokal. Negara kesejahteraan tidak boleh menyeragamkan budaya maupun mencabut tradisi gotong royong yang telah lama menjadi kekuatan masyarakat.

Dengan demikian, gagasan welfare state yang diperjuangkan PMII seharusnya mempertemukan amanat konstitusi, kemandirian ekonomi lokal, dan nilai-nilai Aswaja. Tujuannya adalah membangun negara yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga adil dan memanusiakan rakyat.

Jakarta Utara: Megah Industrinya, Belum Merata Kesejahteraannya

Sebagai Ketua Cabang PMII Jakarta Utara, saya melihat wilayah pesisir ini menyimpan paradoks pembangunan yang nyata. Jakarta Utara merupakan kawasan strategis dengan pelabuhan, pusat logistik, kawasan industri, dan perusahaan berskala internasional. Perputaran modal dan aktivitas ekonomi di wilayah ini sangat besar. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: sejauh mana kemegahan industri tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal?

Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan mendasar yang harus diselesaikan. Ancaman banjir rob, keterbatasan akses air bersih, menyempitnya ruang hidup nelayan tradisional, hingga persoalan pekerja informal menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat pesisir.

Paradoks ini memperlihatkan bahwa besarnya investasi tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan warga. Pembangunan kawasan industri yang megah akan kehilangan maknanya apabila masyarakat yang tinggal di sekitarnya justru menjadi penonton. Negara kesejahteraan seharusnya memastikan bahwa kekayaan dan aktivitas ekonomi suatu wilayah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang hidup di dalamnya.

Membaca Alarm Data Sosial Jakarta Utara

Untuk mengukur keberhasilan negara kesejahteraan, kita tidak perlu selalu menggunakan teori yang rumit. Kondisi riil masyarakat Jakarta Utara dapat menjadi laboratorium untuk menguji sejauh mana kehadiran negara telah dirasakan. Berdasarkan proyeksi kependudukan 2026, Jakarta Utara dihuni sekitar 1,82 juta jiwa atau tepatnya 1.822.156 penduduk. Di tengah besarnya populasi dan aktivitas industri tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2026 masih tercatat sebesar 5,68 persen.

Angka tersebut menjadi perhatian ketika dikaitkan dengan persoalan pekerja informal dan setengah pengangguran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kawasan industri belum sepenuhnya menjamin akses masyarakat terhadap pekerjaan formal yang layak.

Persoalan kesejahteraan juga berkaitan erat dengan keamanan lingkungan. Mengacu pada publikasi BPS berdasarkan data Polda Metro Jaya, sepanjang 2025 tercatat 49.891 kasus kejahatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan keamanan masih menjadi pekerjaan rumah di kawasan perkotaan, termasuk Jakarta Utara.

Kerentanan sosial bahkan merambah hingga ruang privat. Berdasarkan catatan Dinas PPAPP DKI Jakarta, sepanjang 2025 tercatat sedikitnya 362 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta Utara. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan laporan 394 kasus pada catatan akhir tahun sebelumnya.

Sementara itu, pada tingkat Provinsi DKI Jakarta hingga November 2026, tercatat 2.150 korban kekerasan yang melapor. Sebanyak 56 persen di antaranya berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan kekerasan seksual mencapai sekitar 31 persen dari total kasus.

Deretan data tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak bisa hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan besarnya investasi. Negara juga harus mampu menjamin keamanan, melindungi perempuan dan anak, serta menciptakan lingkungan sosial yang sehat.

Bagaimana mungkin sebuah wilayah dapat disebut sejahtera apabila masyarakatnya masih berhadapan dengan pengangguran, keterbatasan akses kebutuhan dasar, dan ancaman kekerasan di lingkungan tempat tinggalnya sendiri? Bagi saya, inilah salah satu ukuran paling mendasar untuk menilai kehadiran negara kesejahteraan.

Lima Agenda Mewujudkan Negara Kesejahteraan dari Jakarta Utara

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, saya memandang bahwa gagasan negara kesejahteraan perlu diterjemahkan ke dalam agenda kebijakan yang konkret. Setidaknya ada lima langkah strategis yang dapat menjadi pijakan pembangunan Jakarta Utara.

Pertama, pemerataan pendidikan dan perluasan akses beasiswa. Kesenjangan mutu pendidikan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kampus-kampus lokal, termasuk perguruan tinggi yang kerap dicap sebagai “kampus berbasis ruko”, perlu mendapatkan dukungan peningkatan kualitas agar mampu bersaing secara akademik.

Pemerintah juga perlu memperluas beasiswa pendidikan tinggi yang inklusif dan tepat sasaran bagi putra-putri daerah. Hambatan ekonomi tidak boleh menjadi alasan terputusnya cita-cita generasi muda pesisir.

Baca Juga :  Navigasi Tantangan Modern dengan Kompas Pendidikan Pancasila

Selain akses pendidikan, diperlukan pendampingan karakter, penguatan kapasitas intelektual, dan inkubasi kewirausahaan. Tujuannya adalah membangun generasi muda yang percaya diri, mandiri, dan mampu mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah.

Kedua, afirmasi ketenagakerjaan dan pelibatan pemuda lokal. Keberadaan kawasan industri dan pelabuhan besar di Jakarta Utara harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitarnya.

Pemerintah daerah bersama perusahaan perlu memperkuat kebijakan afirmasi tenaga kerja lokal. Pelatihan vokasi di bidang maritim, logistik, teknologi, dan sektor industri lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Selain itu, pemuda lokal perlu mendapatkan ruang partisipasi yang lebih besar, bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Ketiga, memperkuat kemandirian ekonomi pesisir berbasis komunitas. Potensi ekonomi Jakarta Utara harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari korporasi besar perlu dikelola secara transparan, terukur, dan berkeadilan.

Pemanfaatannya dapat diarahkan untuk membangun sentra UMKM maritim, memperkuat koperasi nelayan, serta mengembangkan ekonomi kreatif berbasis pemuda. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penonton aktivitas industri, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam ekosistem ekonomi daerah.

Keempat, membangun ketahanan keluarga dan ruang aman masyarakat. Kesejahteraan bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut rasa aman dan kualitas kehidupan sosial.

Tingginya kerentanan terhadap kriminalitas, KDRT, dan kekerasan seksual membutuhkan langkah pencegahan yang lebih serius. Pemerintah daerah perlu memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat Rukun Warga (RW).

Pembentukan posko perlindungan berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan lembaga terkait dapat menjadi salah satu langkah strategis. Upaya tersebut juga perlu dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi perempuan dan penguatan ketahanan keluarga.

Kelima, memperkuat pendidikan politik kritis dan melawan politik transaksional. Jakarta Utara tidak boleh terus-menerus dipandang sebagai lumbung suara elektoral yang mudah dimobilisasi menjelang pemilihan umum. Gerakan mahasiswa bersama masyarakat sipil harus mengambil peran dalam memperluas pendidikan politik dan kesadaran hukum.

Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk mengenali praktik politik uang, manipulasi informasi, dan mobilisasi transaksional. Politik seharusnya menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan publik, bukan sekadar alat bagi elite untuk mempertahankan kekuasaan.

Kelima agenda tersebut tentu membutuhkan komitmen pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan organisasi kepemudaan. Namun, perubahan juga harus dimulai dari gerakan mahasiswa itu sendiri.

Sebagai kader PMII Jakarta Utara, kita perlu melakukan otokritik. Perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan tidak mungkin lahir dari organisasi yang lemah secara intelektual dan organisatoris.

PMII harus memperkuat tradisi intelektual, memperluas kapasitas advokasi, serta hadir secara konsisten di tengah persoalan masyarakat. Organisasi mahasiswa tidak boleh sekadar menjadi penonton dinamika politik atau instrumen mobilisasi kepentingan sesaat. PMII harus menjadi bagian dari kekuatan perubahan yang menawarkan gagasan sekaligus solusi.

Muspimnas PMII: Dari Rekomendasi Menuju Aksi Nyata

Pada akhirnya, gagasan negara kesejahteraan yang akan dibicarakan dalam Muspimnas PMII harus memiliki pijakan yang jelas. Rekomendasi kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto tidak boleh berhenti sebagai dokumen organisasi atau rumusan normatif yang hanya dibacakan dalam forum nasional.

Gagasan tersebut harus berangkat dari persoalan konkret masyarakat dan disertai tawaran penyelesaian yang terukur.

Dalam konteks ini, pengalaman dan realitas Jakarta Utara dapat menjadi salah satu laboratorium untuk menguji bagaimana konsep welfare state diterapkan dari tingkat lokal. Persoalan pengangguran, ketimpangan ekonomi, kerentanan masyarakat pesisir, hingga perlindungan perempuan dan anak merupakan gambaran nyata yang membutuhkan kehadiran negara.

Pandangan dan langkah perjuangan PC PMII Jakarta Utara pada dasarnya sejalan dengan visi besar PB PMII di bawah kepemimpinan Sahabat M. Shofiyulloh Cokro. Keselarasan ini bukan sekadar bentuk kepatuhan organisatoris, melainkan komitmen ideologis untuk memastikan gagasan besar organisasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Muspimnas harus menjadi momentum untuk menghubungkan pemikiran nasional dengan realitas lokal. Jangan sampai PMII mampu merumuskan konsep negara kesejahteraan secara teoritis, tetapi gagal membaca persoalan masyarakat di tingkat akar rumput.

Sebab, wajah asli negara kesejahteraan tidak ditentukan oleh megahnya gedung, besarnya investasi, atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Wajah itu justru terlihat ketika nelayan memperoleh kehidupan yang layak, anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas, perempuan hidup aman, pemuda memiliki pekerjaan, dan masyarakat mampu menentukan masa depannya sendiri.

Dari tanah pesisir Jakarta Utara, saya ingin menegaskan bahwa negara kesejahteraan bukan sekadar cita-cita konstitusi. Ia adalah janji yang harus ditagih, diperjuangkan, dan diwujudkan dalam kehidupan nyata rakyat Indonesia. (*)

Editor : Didik T.Atmaja

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kepulauan Solomon di Panggung Dunia: Negara Kecil, Mengapa Jadi Rebutan Kekuatan Besar?
APEC Shenzhen: Lorong atau Simpul bagi Indonesia?
Arsip Digital dan Kursi Cawapres: Ujian Integritas Demokrasi
Batik Harus Naik Kelas: Inovasi jadi Kunci Menarik Minat Generasi Muda
Makassar Berpesta, UMKM Untung Berapa?
Tidak Otomatis Naik Kelas: Solusi atau Tantangan Baru bagi Pendidikan?
Menjembatani Layar dan Sinyal: Wajah Asli Digitalisasi Pendidikan Kita
Pendidikan Moral: Bekal Generasi Muda Menghadapi Perubahan Zaman
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:16 WIB

Menagih Wajah Asli Negara Kesejahteraan: Refleksi Kritis Muspimnas PMII dari Pesisir Jakarta Utara

Kamis, 19 November 2026 - 08:22 WIB

Kepulauan Solomon di Panggung Dunia: Negara Kecil, Mengapa Jadi Rebutan Kekuatan Besar?

Selasa, 17 November 2026 - 10:50 WIB

Arsip Digital dan Kursi Cawapres: Ujian Integritas Demokrasi

Sabtu, 14 November 2026 - 17:26 WIB

Batik Harus Naik Kelas: Inovasi jadi Kunci Menarik Minat Generasi Muda

Sabtu, 14 November 2026 - 08:40 WIB

Makassar Berpesta, UMKM Untung Berapa?

Berita Terbaru

dok. istimewa

KABAR NUSANTARA

Bursa Cawapres Memanas, PMII Jakarta Utara Sodorkan Nama Bang Ono

Kamis, 19 Nov 2026 - 09:01 WIB