APEC Shenzhen dan Diplomasi Tiga Kekuatan Besar: Di Mana Posisi Indonesia?

Pertemuan Xi Jinping, Donald Trump, dan Vladimir Putin di APEC 2026 Shenzhen menjadi cermin perubahan peta geopolitik dunia. Bagi Indonesia, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat diplomasi bebas aktif, meningkatkan daya tawar ekonomi, serta mengoptimalkan kerja sama strategis dengan Tiongkok tanpa kehilangan kemandirian nasional

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 08:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ahmad Syaifuddin Zuhri
Direktur Sino-Nusantara Institute, Pendiri Indonesia Friends of Silk Road Club (IFSRC), Dosen FISIP UIN Walisongo Semarang/ dok pribadi

Ahmad Syaifuddin Zuhri Direktur Sino-Nusantara Institute, Pendiri Indonesia Friends of Silk Road Club (IFSRC), Dosen FISIP UIN Walisongo Semarang/ dok pribadi

Oleh: Ahmad Syaifuddin Zuhri
Direktur Sino-Nusantara Institute, Pendiri Indonesia Friends of Silk Road Club (IFSRC), Dosen FISIP UIN Walisongo Semarang

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Pertemuan Xi Jinping, Donald Trump, dan Vladimir Putin di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2026 di Shenzhen, Tiongkok, menjadi salah satu agenda diplomasi yang paling menyita perhatian dunia. Ketiga pemimpin negara dengan pengaruh besar dalam politik, ekonomi, dan keamanan internasional itu dijadwalkan bertemu pada 19 November 2026.

Pertemuan ini bukan sekadar perjumpaan diplomatik biasa. Di tengah ketegangan geopolitik, rivalitas ekonomi, konflik regional, dan persaingan teknologi, kehadiran tiga pemimpin tersebut dalam satu meja perundingan membawa pesan penting tentang arah hubungan internasional.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Shenzhen pun berpotensi menjadi panggung diplomasi kekuatan besar. Pertanyaannya, apakah pertemuan tersebut akan membuka jalan bagi stabilitas global atau justru memperlihatkan bagaimana masa depan dunia semakin ditentukan oleh kalkulasi negara-negara besar?

Diplomasi di Tengah Rivalitas Global

Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia memiliki kepentingan strategis yang tidak selalu sejalan. Washington berusaha mempertahankan pengaruh globalnya, Beijing terus memperluas kapasitas ekonomi dan diplomatik, sementara Moskow berupaya mempertahankan pengaruh geopolitiknya di tengah tekanan internasional.

Dalam konteks ini, pertemuan Xi, Trump, dan Putin menjadi menarik karena mempertemukan tiga kepentingan besar yang memiliki sejarah persaingan sekaligus kebutuhan untuk berkomunikasi.

Sejumlah isu strategis diperkirakan menjadi perhatian, mulai dari pengendalian senjata nuklir, konflik Iran, stabilitas hubungan internasional, hingga persoalan keamanan global. Meski demikian, agenda dan hasil konkret pertemuan tersebut masih perlu ditunggu.

Bagi Xi Jinping, pertemuan ini menjadi kesempatan memperlihatkan kapasitas diplomatik Tiongkok sebagai salah satu aktor utama dalam tata dunia. Bagi Trump, komunikasi dengan Beijing dan Moskow dapat menjadi bagian dari strategi Amerika Serikat dalam mengelola berbagai persoalan keamanan internasional. Sementara bagi Putin, forum tersebut memberikan ruang untuk memperkuat posisi Rusia dalam percaturan global.

Pertemuan ini memberikan gambaran bahwa sesungguhnya rivalitas tidak selalu menutup pada ruang dialog. Negara-negara besar tetap membutuhkan komunikasi untuk mengelola perbedaan kepentingan dan mencegah eskalasi konflik di Tengah perseteruan geopolitik.

Dalam perspektif realisme, diplomasi semacam ini merupakan bagian dari upaya negara mempertahankan kepentingan nasional, mengelola keseimbangan kekuatan, dan memastikan posisinya dalam sistem internasional. Namun, ada satu hal yang perlu dicermati. Dunia tidak semestinya hanya menjadi ruang negosiasi bagi negara-negara besar. Kepentingan negara berkembang dan negara-negara kawasan juga harus mendapatkan tempat dalam pembentukan tata dunia yang lebih adil.

Tiongkok dan Peluang Diplomasi Ekonomi

Pemilihan Shenzhen sebagai lokasi pertemuan sejatinya memiliki makna tersendiri. Kota di Provinsi Guangdong tersebut merupakan salah satu simbol keberhasilan transformasi ekonomi Tiongkok. Dari kawasan yang dahulu relatif kecil, Shenzhen berkembang menjadi pusat teknologi, industri, inovasi, dan perdagangan internasional.

Baca Juga :  Tiongkok: Merawat Akar Peradaban, Mengendarai Modernitas

Konteks tersebut relevan dengan penyelenggaraan APEC 2026. Forum kerja sama ekonomi Asia-Pasifik ini mempertemukan 21 ekonomi anggota untuk membicarakan perdagangan, investasi, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Di tengah meningkatnya proteksionisme dan persaingan perdagangan, sebagaimana diskusi dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “APEC 2026 Shenzhen & Masa Depan Indonesia–Tiongkok: Menavigasi Peluang di Tengah Ketidakpastian Global” yang diselenggarakan Sino-Nusantara Institute bersama the Indonesia Friends of Silk Road Club (IFSRC) pada 6 November 2026 di Semarang, APEC dinilai memiliki tantangan untuk menjaga keterbukaan ekonomi sekaligus memastikan manfaat integrasi kawasan dapat dirasakan secara lebih merata.

Dalam konteks ini, Beijing berkepentingan mempertahankan perannya sebagai pusat penting dalam rantai pasok global. Sementara Washington berusaha menjaga daya saing industri dan pengaruh ekonominya. Pertemuan kedua negara, termasuk dalam format yang melibatkan Moskow, tentu memiliki konsekuensi terhadap dinamika ekonomi internasional.

Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perkembangan ini perlu dibaca sebagai peluang sekaligus momentum untuk memperkuat daya tawar ekonomi.

Indonesia-Tiongkok: Lebih dari Sekadar Hubungan Dagang

Dalam dinamika tersebut, Indonesia memiliki kepentingan yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berada pada posisi strategis dalam rantai perdagangan, investasi, dan industri kawasan.

Hubungan Indonesia-Tiongkok sendiri telah berkembang menjadi kemitraan strategis komprehensif. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing pada November 2024 memperkuat arah kerja sama kedua negara. Bahkan, kedua pemerintah menyepakati pengembangan kerja sama lima pilar yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, maritim, serta keamanan.

Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa Tiongkok bukan sekadar mitra perdagangan, melainkan juga mitra strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Namun, hubungan baik saja tidak cukup. Indonesia perlu memastikan bahwa kemitraan tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang konkret dan berkelanjutan.

Salah satu agenda penting adalah memperkuat kerja sama industri dan investasi berkualitas. Investasi Tiongkok di Indonesia, terutama dalam sektor pengolahan mineral, kendaraan listrik, baterai, dan infrastruktur, memberikan peluang bagi percepatan industrialisasi.

Akan tetapi, orientasi kerja sama tidak boleh berhenti pada peningkatan nilai investasi atau ekspor bahan mentah dan produk setengah jadi. Indonesia perlu mendorong transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan industri lokal, serta keterlibatan perusahaan nasional dalam rantai pasok global.

Kerja sama ekonomi Indonesia-Tiongkok seyogiyanya tak hanya menghasilkan pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kemandirian industri nasional. Rencana percepatan persiapan perundingan Indonesia-China Comprehensive Economic Partnership Agreement (IDC-CEPA), sebagaimana dibahas kedua negara pada September 2026, juga menjadi peluang untuk memperluas akses pasar dan memperkuat kerja sama ekonomi hijau.

Baca Juga :  Serba-serbi Kuliah Umum "10 tahun Diplomasi Indonesia" di FISIP Unwahas: Mulai Sambutan Menlu Retno Marsudi Hingga Peserta Membludak!

Bebas Aktif dan Kecakapan Membaca Perubahan

Di tengah perubahan konfigurasi kekuatan dunia, Indonesia perlu menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif. Bebas aktif bukan berarti mengambil jarak dari seluruh kekuatan besar. Sebaliknya, prinsip tersebut memberikan ruang bagi Indonesia untuk menjalin hubungan konstruktif dengan berbagai negara berdasarkan kepentingan nasional.

Indonesia tidak perlu memosisikan diri sebagai bagian dari blok Amerika Serikat ataupun Tiongkok. Hubungan dengan Washington tetap penting, sebagaimana kemitraan dengan Beijing dan komunikasi dengan Moskow juga memiliki nilai strategis. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan tanpa kehilangan arah kebijakan nasional.

Dalam konteks ASEAN, Indonesia juga perlu memperkuat peran diplomasi kawasan. ASEAN harus tetap menjadi ruang penting bagi dialog, kerja sama, dan penyelesaian persoalan regional. Jangan sampai dinamika kekuatan besar membuat negara-negara Asia Tenggara hanya menjadi pasar, arena persaingan, atau objek kepentingan geopolitik pihak lain. Oleh sebab itu, Indonesia perlu lebih aktif memperjuangkan keterbukaan perdagangan, stabilitas kawasan, keamanan maritim, transformasi digital, dan kerja sama teknologi yang memberikan manfaat bersama.

Jangan Hanya Menjadi Penonton

Pertemuan Xi Jinping, Donald Trump, dan Vladimir Putin di Shenzhen mungkin belum tentu menghasilkan kesepakatan besar yang mengubah tata dunia. Namun, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa diplomasi internasional terus bergerak mengikuti perubahan kepentingan dan keseimbangan kekuatan.

Bagi Indonesia, momentum ini semestinya menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat arah diplomasi ekonomi dan politik luar negeri. Hubungan dengan Tiongkok perlu terus dikembangkan, tetapi dengan orientasi yang lebih strategis dan berorientasi pada kepentingan nasional. Indonesia harus mampu mengubah kedekatan diplomatik menjadi kerja sama produktif, investasi berkualitas, penguasaan teknologi, serta penguatan kapasitas industri.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa dekat seorang pemimpin dengan pemimpin negara besar lainnya. Ukurannya adalah seberapa jauh hubungan tersebut mampu memberikan manfaat bagi rakyat dan memperkuat posisi negara dalam percaturan internasional.

Shenzhen mungkin menjadi panggung bagi tiga kekuatan besar dunia. Namun, bagi Indonesia, momentum tersebut harus menjadi pengingat bahwa kita tidak cukup hanya menjadi penonton dalam perubahan tata dunia. Indonesia harus hadir sebagai negara yang memiliki kepentingan, strategi, dan kemampuan menentukan arah masa depannya sendiri. (*)

CATATAN REDAKSI: Artikel Opini ini telah diterbitkan Harian Suara Merdeka pada 18 November 2026. Dan ini merupakan naskah asli, yang disusun untuk publikasi pada harian tersebut. Media suaramuda.net hanya republikasi untuk menjangkau pembaca secara lebih banyak. Terima kasih

Editor : Didik T. Atmaja

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tiongkok: Merawat Akar Peradaban, Mengendarai Modernitas
Direktur Sino-Nusantara Institute Diundang CGTN Bahas Jalur Pembangunan Tiongkok di Peringatan 105 Tahun PKT
Pelajaran dari Ningxia
Berita ini 1 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 08:43 WIB

APEC Shenzhen dan Diplomasi Tiga Kekuatan Besar: Di Mana Posisi Indonesia?

Jumat, 30 Oktober 2026 - 12:38 WIB

Tiongkok: Merawat Akar Peradaban, Mengendarai Modernitas

Selasa, 21 Juli 2026 - 09:26 WIB

Direktur Sino-Nusantara Institute Diundang CGTN Bahas Jalur Pembangunan Tiongkok di Peringatan 105 Tahun PKT

Rabu, 15 Juli 2026 - 16:20 WIB

Pelajaran dari Ningxia

Berita Terbaru

dok. istimewa

KABAR NUSANTARA

Bursa Cawapres Memanas, PMII Jakarta Utara Sodorkan Nama Bang Ono

Kamis, 19 Nov 2026 - 09:01 WIB

Aris Munandar, Ekonom Universitas Diponegoro Semarang/ dok istimewa

OPINI

APEC Shenzhen: Lorong atau Simpul bagi Indonesia?

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:09 WIB