Kepulauan Solomon di Panggung Dunia: Negara Kecil, Mengapa Jadi Rebutan Kekuatan Besar?

Persaingan geopolitik Amerika Serikat dan Tiongkok menjadikan Kepulauan Solomon sebagai titik strategis di Pasifik. Namun, derasnya bantuan dan investasi asing justru memunculkan persoalan kedaulatan, tata kelola, serta ancaman terhadap hak-hak masyarakat adat

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 08:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Miracle Oscarvanes Phaulhentje Ramandey,Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Cenderawasih, Jayapura Papua/ dok pribadi

Oleh: Miracle Oscarvanes Phaulhentje Ramandey,Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Cenderawasih, Jayapura Papua/ dok pribadi

Oleh: Miracle Oscarvanes Phaulhentje Ramandey, Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Cenderawasih, Jayapura Papua; email: miracleoscarvanesthauramandey@gmail.com

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Setiap tahun kita disuguhi kabar menggembirakan tentang betapa pentingnya Pasifik. Delegasi negara besar datang silih berganti, janji bantuan mengalir deras, peta jalan kemitraan dipresentasikan di berbagai forum resmi, dan para pemimpin dunia dengan penuh optimisme meyakinkan publik bahwa masa depan Kepulauan Solomon tinggal selangkah lagi menuju kemakmuran.

Di balik riuhnya tepuk tangan itu, ada sekat tebal yang memisahkan antara narasi ideal dengan realitas yang terjadi di atas tanah Solomon yang sesungguhnya. Masyarakat lokal, terutama komunitas adat yang hidup bergantung pada laut dan hutan, kini mulai mempertanyakan satu hal yang sama: jika perhatian dunia terus bertambah, mengapa kedaulatan dan kesejahteraan mereka justru terasa semakin terancam?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Melihat kontras yang kian tajam di lapangan, kita merayakan kedatangan kekuatan besar seolah semua janji pembangunan dan keamanan telah terpenuhi secara merata hingga ke pelosok pulau. Padahal, jika kita menengok lebih dalam ke akar rumput, ada keresahan kolektif yang tidak tersentuh oleh sekadar gincu diplomasi. Keresahan ini bukan perasaan subjektif para pengamat yang dianggap anti pembangunan, melainkan manifestasi dari kegagalan struktural yang nyata dan berulang.

Kontras yang Kian Tajam: Bantuan Tumbuh, Kedaulatan Menyusut

Mari kita bedah melalui kacamata fakta yang berbicara apa adanya. Kepulauan Solomon adalah negara kepulauan kecil di Melanesia, sekitar 2.000 mil di timur laut Australia. Ia tidak memiliki tentara tetap, tetapi memiliki posisi yang sangat strategis, di antara jalur laut yang menghubungkan Amerika Serikat dan Australia, serta di dekat pangkalan militer Amerika di Guam dan Mikronesia. Selama bertahun-tahun, posisi ini berfungsi sebagai benteng terakhir dari identitas Pasifik yang mandiri sekaligus penyangga stabilitas kawasan yang perannya diakui dunia.

Namun data yang datang justru mengkhawatirkan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa tekanan terhadap kedaulatan Solomon terus meningkat seiring derasnya arus persaingan geopolitik. Sejak 2019, ketika Honiara memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan beralih ke Beijing—lalu menandatangani Pakta Keamanan dengan Tiongkok pada 2022—negara kecil ini berubah dari negara yang nyaris terlupakan menjadi panggung utama rivalitas global.

Pembukaan jalan bagi pengaruh asing dalam skala masif memecah kohesi sosial yang semula terhubung secara alami menjadi fragmen-fragmen kepentingan yang terisolasi, menurunkan kualitas demokrasi lokal, sekaligus melemahkan kapasitas negara dalam menentukan arahnya sendiri. Ini adalah tamparan keras di tengah gegap gempita narasi kemitraan yang setara yang terus digembar-gemborkan.

Hal yang lebih ironis adalah bahwa bantuan yang dibangun atas nama kemajuan justru membuka akses ke kawasan yang sebelumnya terisolasi, sehingga peluang intervensi asing terbuka jauh lebih lebar dan lebih agresif. Jalan yang dibangun untuk konektivitas menjadi koridor bagi pengaruh politik yang semakin dalam. Ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik tidak hanya mengubah peta wilayah, tetapi juga mengubah relasi fundamental antara negara kecil dan kekuatan besar yang mengelilinginya.

Paradoks Geopolitik: Perhatian Naik, Kepercayaan Turun

Baca Juga :  Dilema Perkuliahan 'Hybrid': Ketika Efisiensi Anggaran Kampus Mengorbankan Hak Belajar Mahasiswa

Lebih ironis lagi, di balik angka-angka bantuan yang terus meningkat, fenomena ketidakpercayaan terus mencuri perhatian dunia. Alih fungsi kedaulatan telah terbukti menjadi pendorong utama berkurangnya rasa aman di Pasifik, dan di Solomon tekanan ini terasa semakin berat seiring ekspansi persaingan yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat.

Ketika kedaulatan terdegradasi, fungsinya sebagai penyerap aspirasi rakyat dan penyangga identitas lokal ikut runtuh. Risiko konflik komunal, ketegangan antar pulau, dan ketergantungan ekonomi menjadi semakin nyata dirasakan oleh masyarakat sekitar. Lebih jauh, lepasnya kendali atas wilayah laut yang tersimpan dalam Zona Ekonomi Eksklusif seluas 1,3 juta kilometer persegi turut memperburuk krisis kedaulatan yang dampaknya sudah dirasakan secara regional.

Dari perspektif keberlanjutan, situasi ini mengajukan pertanyaan yang tidak mudah dijawab: seberapa besar keuntungan bantuan jangka pendek yang kita raih rela kita tukarkan dengan biaya politik yang harus dibayar jauh lebih lama?

Kita menyaksikan sebuah paradoks nyata, bahwa perhatian dunia bertambah, namun kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negaranya untuk berdiri tegak justru kian terkikis. Ketimpangan antara ambisi kekuatan besar dan kapasitas negara kecil yang sesungguhnya ini menciptakan frustrasi struktural yang dampaknya dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan, dari masyarakat adat, pemuda Solomon, hingga generasi Pasifik yang akan mewarisi laut ini.

Masyarakat Adat: Kelompok yang Paling Dibiarkan Menanggung Beban

Di antara semua pihak yang terkena dampak, masyarakat adatlah yang sesungguhnya menanggung beban paling berat. Bagi mereka, laut bukan sekadar ladang ikan atau sumber penghidupan sehari-hari. Ia adalah pondasi dari seluruh sistem nilai, kepercayaan, dan identitas budaya yang dengan penuh kasih dirawat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ketika wilayah adat beralih fungsi akibat tekanan geopolitik, yang hancur bukan hanya ekosistem fisiknya. Pranata sosial yang terbangun selama ratusan tahun, pengetahuan lokal yang tersimpan dalam memori kolektif, dan ikatan spiritual yang menyatukan manusia dengan lautnya pun ikut tergerus perlahan namun pasti. Yang membuat kondisi ini semakin menyakitkan, proses alih fungsi ini sering berjalan tanpa persetujuan yang sesungguhnya. Mekanisme konsultasi yang tersedia kerap tidak memberi ruang yang cukup bagi suara masyarakat untuk benar-benar didengar, apalagi dipertimbangkan secara serius.

Kondisi itu memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat adat Solomon jauh melampaui soal kehilangan lahan secara fisik. Ia menyentuh dimensi yang lebih fundamental, yakni terancamnya kelangsungan hidup mereka sebagai komunitas budaya yang utuh dan bermartabat. Setiap pendekatan kemitraan yang tidak menempatkan perlindungan hak masyarakat adat sebagai prioritas nyata hanya akan memperpanjang daftar ketidakadilan yang selama ini sudah terlalu panjang.

Menabur Janji, Menuai Krisis Tata Kelola

Kemegahan program bantuan sering kali menjadi tabir asap bagi kenyataan pahit yang dihadapi lingkungan dan komunitas adat Solomon. Apa yang sebenarnya kita banggakan jika di balik ribuan lembar dokumen kemitraan itu masih ada laut yang terus terkikis dan masyarakat adat yang terus tersisih dari tanahnya sendiri?

Solomon sebenarnya sudah dilengkapi dengan berbagai instrumen untuk melindungi kedaulatannya, mulai dari doktrin friends to all and enemy to none, keanggotaan di Pacific Islands Forum, hingga berbagai mekanisme pengawasan pembangunan. Namun regulasi yang tampak kokoh di atas kertas itu belum selalu mampu menjelma menjadi praktik yang efektif di lapangan.

Baca Juga :  Bawas MA Melawan Mafia Bank: Pertaruhan Kepercayaan Publik

Tidak jarang, dokumen kemitraan diperlakukan semata sebagai syarat administratif yang harus dilengkapi demi meloloskan proyek, bukan sebagai instrumen pencegah ketergantungan yang sesungguhnya.

Soal transparansi pun menjadi keluhan yang terus berulang. Informasi mengenai isi Pakta Keamanan 2022, proses perizinan, maupun hasil kajian tidak selalu mudah diakses oleh masyarakat yang paling terdampak langsung. Padahal keterbukaan informasi adalah salah satu syarat mutlak tata kelola yang baik, karena tanpanya masyarakat tidak punya bekal untuk berpartisipasi secara bermakna.

Konsultasi yang digelar dalam banyak kasus hanya bersifat seremonial belaka, dan hasilnya ketidakpercayaan merebak serta memicu konflik yang berkepanjangan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak asing.

Ekspansi perhatian dunia tanpa transformasi tata kelola hanyalah anestesi sementara yang tidak menyembuhkan luka sistemik. Realitas menunjukkan bahwa pertambahan jumlah kunjungan diplomatik saat ini belum berbanding lurus dengan peningkatan kepercayaan dan keadilan yang diharapkan.

Dari Rebutan Menuju Transformasi yang Sesungguhnya

Sebagai bangsa-bangsa yang ingin pembangunannya dihormati oleh sejarah, kita harus mulai mempertanyakan esensi dari setiap proyek besar yang menguras anggaran dan mengubah bentang laut. Mengapa kita begitu sibuk mengejar angka bantuan, sementara amanah untuk menjaga kedaulatan dan menghormati hak masyarakat adat seolah terlupakan di tengah perjalanan?

Apakah perhatian dunia ini hanyalah topeng untuk menutupi ketidakmampuan kita dalam membangun sistem kemitraan yang benar-benar berpihak pada negara kecil dan manusia? Pertanyaan ini sangat tajam, dan nurani kita dituntut untuk menjawabnya dengan jujur.

Jika pergantian kepemimpinan dari Sogavare dan Manele ke Matthew Wale pada 15 Mei 2026, yang kemudian meninjau ulang semua perjanjian keamanan dan menandatangani kesepakatan shiprider dengan Amerika Serikat pada Juli 2026, hanya menjadi rutinitas administratif tanpa perubahan nyata.

Pada kondisi kedaulatan dan keadilan bagi masyarakat adat, apakah program tersebut sebenarnya sedang membangun Solomon, atau justru sedang meninabobokan kita di atas bara rivalitas yang kian membara? Kita tidak boleh terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, sementara di setiap sudut kepulauan masih terdengar tangis yang sama dari generasi ke generasi.

Kemegahan angka-angka bantuan tidak akan pernah cukup untuk meredam kegelisahan eksistensial masyarakat Solomon jika tidak dibarengi dengan keberanian merombak struktur yang rapuh. Kita tidak bisa terus mengagungkan angka kemitraan tanpa menyediakan ruang perlindungan yang sepadan bagi kedaulatan dan hak-hak masyarakat adat.

Menyelaraskan ambisi kekuatan besar dengan daya dukung ekologis serta menjamin pengakuan nyata atas hak ulayat laut adalah satu-satunya jalan keluar untuk memutus rantai ketidakadilan ini.

Tanpa transformasi nyata dari sekadar rebutan menjadi kemitraan yang benar-benar berkelanjutan dan inklusif, kita hanya sedang mewariskan panggung kosong bagi generasi Solomon yang sedang berjuang. Mari berhenti sekadar merayakan angka. Mulailah membangun keadilan yang menyentuh akar rumput Pasifik yang sesungguhnya. (Red)

Editor : Didik T.Atmaja

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

APEC Shenzhen: Lorong atau Simpul bagi Indonesia?
Arsip Digital dan Kursi Cawapres: Ujian Integritas Demokrasi
Batik Harus Naik Kelas: Inovasi jadi Kunci Menarik Minat Generasi Muda
Makassar Berpesta, UMKM Untung Berapa?
Tidak Otomatis Naik Kelas: Solusi atau Tantangan Baru bagi Pendidikan?
Menjembatani Layar dan Sinyal: Wajah Asli Digitalisasi Pendidikan Kita
Pendidikan Moral: Bekal Generasi Muda Menghadapi Perubahan Zaman
Pemanfaatan Kecerdasan Buatan sebagai Peluang Baru bagi UMKM di Era Digital
Berita ini 6 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 08:22 WIB

Kepulauan Solomon di Panggung Dunia: Negara Kecil, Mengapa Jadi Rebutan Kekuatan Besar?

Rabu, 18 November 2026 - 20:09 WIB

APEC Shenzhen: Lorong atau Simpul bagi Indonesia?

Selasa, 17 November 2026 - 10:50 WIB

Arsip Digital dan Kursi Cawapres: Ujian Integritas Demokrasi

Sabtu, 14 November 2026 - 17:26 WIB

Batik Harus Naik Kelas: Inovasi jadi Kunci Menarik Minat Generasi Muda

Sabtu, 14 November 2026 - 08:40 WIB

Makassar Berpesta, UMKM Untung Berapa?

Berita Terbaru

dok. istimewa

KABAR NUSANTARA

Bursa Cawapres Memanas, PMII Jakarta Utara Sodorkan Nama Bang Ono

Kamis, 19 Nov 2026 - 09:01 WIB

Aris Munandar, Ekonom Universitas Diponegoro Semarang/ dok istimewa

OPINI

APEC Shenzhen: Lorong atau Simpul bagi Indonesia?

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:09 WIB