Oleh: Aris Munandar, Ekonom Universitas Diponegoro Semarang
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Mata dunia tertuju ke Shenzhen, Tiongkok, pada 18–19 November 2026. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC ke-33 yang mengusung tema “Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together” digelar di kota tersebut. Dari 21 ekonomi anggota, 12 pemimpin dijadwalkan hadir secara langsung.
Sorotan utama tertuju pada pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang menjadi pertemuan ketiga keduanya sepanjang tahun ini. Selain itu, dijadwalkan pula pertemuan trilateral pertama tahun ini yang melibatkan Presiden Rusia Vladimir Putin.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden Prabowo Subianto juga hadir dan dijadwalkan bertemu Xi Jinping untuk menjajaki penguatan kemitraan Indonesia-Tiongkok.
Bagi Indonesia, persoalan utamanya bukan siapa yang unggul dalam rivalitas AS-Tiongkok. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana Indonesia mengambil posisi ketika rantai pasok global mulai bergeser: menjadi lorong yang sekadar dilalui barang negara lain atau menjadi simpul tempat nilai tambah diciptakan?
Secara kasatmata, hubungan perdagangan kedua negara adidaya itu memang semakin terpisah. Menurut Peterson Institute for International Economics (PIIE), pangsa impor barang AS dari Tiongkok turun dari sekitar 22 persen pada 2018 menjadi 9 persen pada 2025. Sepanjang 2025, impor riil AS dari Tiongkok bahkan anjlok 28 persen.
Namun, fenomena ini lebih tepat disebut phantom decoupling atau pemisahan semu. Barang-barang Tiongkok tidak lagi masuk langsung ke pasar AS, tetapi dialihkan melalui negara-negara penghubung (connector countries), termasuk di kawasan ASEAN.
Ekspor Tiongkok ke ASEAN melonjak 24,7 persen pada Januari–Juli 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menurut data CAEXPO.
Riset Freund dan kolega (2024) memperkuat gambaran tersebut. Negara-negara yang menggantikan posisi Tiongkok di pasar AS justru semakin bergantung pada bahan baku dan komponen dari Tiongkok.
Artinya, dunia tidak benar-benar menjauhi Tiongkok. Yang terjadi adalah diversifikasi rantai pasok di sekelilingnya. Hubungan perdagangan langsung memang merenggang, tetapi keterhubungan ekonomi tetap berlangsung melalui jalur yang lebih panjang.
Posisi Indonesia di Tengah Pergeseran Rantai Pasok
Indonesia berada tepat di tengah pusaran perubahan tersebut. Untuk kebutuhan bahan baku, barang modal, dan investasi, Indonesia masih memiliki ketergantungan kuat pada Tiongkok.
Hilirisasi nikel, termasuk pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik, misalnya, banyak ditopang oleh modal Tiongkok. Di sisi lain, AS tetap menjadi salah satu pasar penting bagi produk jadi Indonesia.
Peta tarif perdagangan saat ini relatif memberikan keuntungan bagi Indonesia. Sejak Juli 2026, produk Indonesia dikenai tarif 10 persen, sementara Vietnam dan Thailand sebesar 12,5 persen. Bagi industri padat karya yang sensitif terhadap biaya, selisih 2,5 poin persentase ini bukan angka kecil.
Namun, keunggulan tersebut juga menyimpan risiko. Tarif yang lebih rendah berpotensi mendorong praktik transshipment, yakni barang dari negara lain masuk atau singgah di Indonesia, kemudian berganti label sebelum dikirim ke AS untuk menghindari ketentuan asal barang (rules of origin).
Jika Indonesia sampai dicap sebagai jalur pengalihan asal barang, keunggulan tarif tersebut justru bisa menjadi bumerang. Risiko pengenaan bea antidumping dan pemeriksaan asal barang yang lebih ketat dapat meningkat. Keuntungan jangka pendek pun berpotensi berubah menjadi kerugian jangka panjang.
Pada 9 November lalu, sehari sebelum tenggat, Beijing memperpanjang penangguhan kontrol ekspor tanah jarang hingga 10 Januari 2027, atau hanya sekitar dua bulan.
Langkah ini memperlihatkan bagaimana mineral kritis dapat menjadi instrumen tawar dalam persaingan geopolitik dengan AS. Di sisi lain, Washington selama ini membatasi ekspor cip berperforma tinggi ke Tiongkok untuk menghambat perkembangan kecerdasan artifisial (AI) negara tersebut.
Indonesia sebenarnya memiliki kartu strategis yang tidak jauh berbeda, yakni nikel. Dengan pangsa sekitar 60 persen pasokan global, nikel berpotensi menjadi instrumen tawar dalam diplomasi ekonomi Indonesia.
Namun, daya tawar itu belum sekuat yang dimiliki Tiongkok. Sebab, pembeli utama nikel Indonesia masih terkonsentrasi di Tiongkok, sedangkan ekspor langsung ke AS dan sejumlah negara lain relatif kecil.
Selama pasar tujuan ekspor masih terkonsentrasi, ruang untuk membangun daya tawar akan terbatas.
Karena itu, diversifikasi kepemilikan smelter dan tujuan ekspor perlu dilakukan secara serius. Upaya tersebut harus dibarengi peningkatan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG).
Standar ESG yang lebih baik akan memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional yang semakin selektif. Dengan demikian, nikel tidak lagi sekadar menjadi komoditas ekspor, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat posisi geopolitik Indonesia.
Tiga Prioritas Diplomasi dari Shenzhen
Diplomasi Indonesia di Shenzhen perlu diarahkan pada tiga prioritas yang sejalan dengan agenda APEC.
Pertama, memperkuat keterbukaan perdagangan melalui transparansi aturan asal barang dan prosedur kepabeanan nasional. Langkah ini bukan hanya mendukung perdagangan yang adil, tetapi juga melindungi Indonesia dari tudingan praktik transshipment.
Kedua, mendorong inovasi melalui kerja sama teknologi bersih dan digital, terutama pada sektor baterai, kendaraan listrik, dan AI. Namun, kerja sama tersebut perlu disertai komitmen alih teknologi serta penguatan kemitraan riset dan pendidikan vokasi antara perguruan tinggi dan industri.
Ketiga, membangun ketahanan rantai pasok yang inklusif. Indonesia perlu mendorong kerja sama ekonomi yang terbuka dan saling menguntungkan, bukan justru terjebak dalam pembentukan blok-blok ekonomi yang semakin membatasi perdagangan global.
Semangat serupa perlu dibawa ke dalam perundingan CEPA dengan Tiongkok, yang oleh pemerintah disebut sebagai ACFTA versi 2.0. Perjanjian tersebut seharusnya tidak berhenti pada perluasan akses impor.
Lebih dari itu, Indonesia perlu memastikan adanya komitmen kemitraan dengan industri lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan alih teknologi.
Tanpa komitmen tersebut, Indonesia berisiko hanya membuka pintu bagi masuknya produk dan investasi, tanpa cukup mempersiapkan kemampuan industri di dalam negeri untuk memperoleh manfaat jangka panjang.
Di luar diplomasi perdagangan, pembenahan kualitas institusi juga tidak boleh luput dari perhatian. Daron Acemoglu, peraih Nobel Ekonomi 2024 bersama Simon Johnson dan James Robinson, menekankan pentingnya kualitas institusi dalam menentukan kemajuan suatu negara.
Berdasarkan Worldwide Governance Indicators (WGI) Bank Dunia 2024, posisi Indonesia masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah dibandingkan negara-negara ASEAN.
Stabilitas politik berada di peringkat ketujuh dari 10 negara, pengendalian korupsi di peringkat keenam, sedangkan kualitas regulasi dan penegakan hukum masing-masing berada di peringkat keempat.
Hal ini penting karena investor tidak hanya mempertimbangkan besarnya pasar dan insentif ekonomi, tetapi juga kepastian aturan. Ketika ketidakpastian berusaha masih tinggi, modal akan lebih mudah berpindah ke negara lain yang menawarkan iklim investasi lebih kompetitif.
Di sinilah kualitas institusi menjadi penentu. Negara dengan tata kelola yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk menarik investasi berkualitas dan menciptakan nilai tambah.
Sebaliknya, negara yang lemah secara kelembagaan berisiko hanya menjadi lorong: mudah dilewati, tetapi sulit menikmati manfaat ekonomi yang ditinggalkan.
Politik luar negeri bebas aktif bukan berarti bersikap pasif atau menghindari pilihan strategis. Indonesia justru perlu memanfaatkan ruang diplomasi untuk memperkuat kepentingan nasional di tengah persaingan kekuatan besar.
Sebagaimana mengemuka dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertema “APEC 2026 Shenzhen & Masa Depan Indonesia-Tiongkok: Menavigasi Peluang di Tengah Ketidakpastian Global” yang diselenggarakan Sino-Nusantara Institute bersama Indonesia Friends of Silk Road Club (IFRSC) di Semarang pada 6 November 2026, pilihan strategis Indonesia bukanlah semata-mata antara Washington dan Beijing.
Pilihan yang lebih mendasar adalah antara menjadi lorong atau simpul dalam rantai pasok global.
Ruang untuk menentukan pilihan tersebut tidak akan terbuka selamanya. Persaingan memperebutkan investasi dengan negara-negara ASEAN lainnya semakin ketat.
Jika terlambat membangun kapasitas industri dan memperbaiki kualitas institusi, posisi strategis sebagai simpul ekonomi justru bisa diambil oleh negara tetangga.
KTT APEC Shenzhen hanyalah panggung diplomasi. Keberhasilan Indonesia memanfaatkan momentum tersebut pada akhirnya ditentukan oleh kebijakan yang dijalankan di dalam negeri.
Sebab, menjadi simpul ekonomi global bukan sekadar soal dilalui perdagangan dunia, melainkan tentang kemampuan menciptakan nilai tambah, menguasai teknologi, dan memperkuat posisi tawar nasional. (Red)













Komentar