Oleh: Ahmad Syaifuddin Zuhri, Direktur Sino-Nusantara Institute, Dosen FISIP UIN Walisongo Semarang
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Lebih dari 10 tahun saya keluar-masuk Tiongkok. Paspor saya sudah berganti empat kali, dengan lembaran yang dipenuhi cap keluar-masuk negara tersebut.
Pada 10–16 Oktober ini, saya kembali mengunjungi Beijing dan Chongqing atas undangan program Academic and Cultural Exchange Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta bersama sejumlah peserta lainnya yang menjadi alumnus program Tiongkok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertama kali saya mengunjungi Beijing pada 2012 dan Chongqing pada 2016. Saya menyaksikan begitu banyak perubahan hanya dalam waktu kurang lebih 10 tahun.
Untuk kesekian kalinya kembali ke dua kota itu, saya merasa keduanya bukan sekadar destinasi wisata, melainkan laboratorium peradaban yang menjelaskan ke mana arah dunia bergerak dan mengapa Tiongkok kini menawarkan gagasan bernama Global Civilization Initiative (GCI).
Sebagai akademisi hubungan internasional (HI), teori merupakan bekal pertama saya mengenal Tiongkok. Di ruang kelas, Tiongkok kerap dipahami sebagai great power revisionist, penantang hegemoni Amerika Serikat melalui Belt and Road Initiative. Namun, teori itu mulai terasa tidak cukup setelah lebih dari satu dekade saya berinteraksi langsung dengan Tiongkok.
Dari Beijing hingga Chongqing, saya belajar bahwa Tiongkok tidak bisa dibaca hanya sebagai sebuah negara. Ia harus dipahami sebagai peradaban yang sedang bernegosiasi dengan modernitasnya sendiri.
Dua Kutub
Dua kota yang pernah menjadi ibu kota negara pada era berbeda itu memberikan dua pelajaran yang sekilas bertolak belakang, tetapi sesungguhnya saling melengkapi. Beijing mengajarkan akar peradaban, sedangkan Chongqing memperlihatkan bagaimana teknologi menggerakkan peradaban.
Teori realisme mengajarkan bahwa kebangkitan Tiongkok pasti akan melahirkan hegemoni Amerika. Namun, teori itu terasa hampa ketika kaki saya benar-benar menginjak hutong di Beijing dan jembatan layang di Chongqing.
Hutong merupakan istilah untuk gang-gang kecil di Beijing yang masih eksis sejak ribuan tahun lalu hingga kini.
Beijing mengajarkan cara sebuah peradaban mengingat. Beberapa kali berkunjung ke sana, saya sengaja menghindari gedung-gedung kaca. Saya memilih berkeliling di kawasan hutong dekat Menara Genderang, melihat kakek-kakek bermain xiangqi, sementara cucunya di sebelah asyik menonton Douyin, TikTok versi Tiongkok.
Saya juga berjalan menyusuri Qianmen menuju Tiananmen yang sangat politis, lalu mengunjungi museum istana Forbidden City yang sarat nilai kultural. Jarak keduanya bisa ditempuh hanya dalam waktu sekitar 15 menit.
Di Beijing, saya memahami bahwa negara bisa berganti dinasti, dari Qing ke Republik, hingga Republik Rakyat Tiongkok. Namun, peradabannya tidak pernah benar-benar terputus.
Menjaga warisan bukan semata-mata urusan pariwisata, melainkan juga soal eksistensi. Sementara itu, Chongqing mengajarkan hal sebaliknya: bagaimana sebuah peradaban melaju.
Kota yang dikenal dengan sebutan kota delapan dimensi ini merupakan salah satu kota paling unik sekaligus inovatif di Tiongkok. Monorel menembus apartemen lantai delapan, makanan hotpot dimasak menggunakan robot, bahkan paket diantar menggunakan drone.
Di bawah semua teknologi itu, ada sesuatu yang lebih menarik: peradaban yang tetap berakar pada nilai kemanusiaan.
Beijing mengajari saya cara mengingat. Chongqing mengajari saya cara melaju. Modernitas yang berakar dari peradaban dapat digunakan sebagai jalan menuju kesejahteraan bersama.
Global Civilization Initiative
Gagasan Global Civilization Initiative diperkenalkan Xi Jinping pada Maret 2023. Jika Global Development Initiative (GDI) berbicara tentang pembangunan dan Global Security Initiative (GSI) berbicara mengenai keamanan, GCI menjadi gagasan yang menekankan pentingnya keberagaman peradaban, penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, serta pertukaran antarmanusia.
Empat pilar GCI pada dasarnya cukup sederhana: menghormati keberagaman peradaban, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan bersama, menekankan pewarisan dan inovasi peradaban, serta memperkuat pertukaran antarmanusia.
Pilar mengenai pewarisan dan inovasi itulah yang saya temukan ketika mengunjungi Beijing dan Chongqing. Teknologi tidak datang untuk menghapus tradisi, tetapi justru menggendong warisan agar tidak mati.
Dua kutub tersebut, mengingat dan melaju, menjadi inspirasi bagi saya untuk mendirikan lembaga kajian atau think tank yang berkaitan dengan Tiongkok dan Nusantara, yakni Sino-Nusantara Institute.
Lembaga ini berupaya mengkaji perjumpaan peradaban Tiongkok dan Nusantara pada masa lalu agar dapat memahami dinamika hubungan keduanya pada masa kini dan mendatang.
Bagi saya, GCI setidaknya secara retoris memberikan legitimasi untuk membangun jalan peradaban sendiri. Kita tidak harus memilih menjadi Amerika atau menjadi Tiongkok. Kita bisa membangun konsep Nusantara Consensus, yakni modernitas yang berakar pada peradaban sendiri.
Tentu, kita tidak boleh naif. GCI juga memiliki kepentingan strategis bagi Tiongkok. Pertama, GCI dapat menjadi semacam perisai normatif. Tiongkok ingin menegaskan bahwa setiap peradaban berhak menentukan jalannya sendiri. Dengan demikian, sistem politik Tiongkok tidak harus selalu dinilai menggunakan standar liberal Barat.
Kedua, GCI menjadi penangkal narasi Clash of Civilizations yang diperkenalkan Samuel Huntington. Barat kerap membingkai kebangkitan Tiongkok sebagai benturan peradaban. Sebaliknya, GCI menawarkan narasi hidup berdampingan, koeksistensi, dan penghormatan terhadap perbedaan.
Di lapangan, gagasan tersebut juga dapat dilihat melalui praktik hubungan antarmasyarakat. Di Jawa Tengah, misalnya, kami mendokumentasikan perusahaan konstruksi Tiongkok yang mempekerjakan ratusan tenaga kerja lokal dengan standar kerja profesional. Ini bukan sekadar investasi, tetapi juga perjumpaan peradaban dalam kehidupan sehari-hari.
Di meja restoran hotpot, saya menyaksikan kolega Tiongkok berbagi makanan dan minuman herbal dengan para peserta. Bagi sebagian pengamat keamanan, hal itu mungkin hanya produk budaya. Namun, bagi saya, berbagi kehangatan merupakan bagian dari diplomasi yang sangat manusiawi.
Pelajaran HI dari Timur
Dengan demikian, ada dua pekerjaan rumah besar bagi studi hubungan internasional di Indonesia. Itulah yang mungkin hilang dari buku-buku teori HI selama ini. Kita terlalu fokus pada negara, tetapi lupa pada peradaban.
Pertama, dekolonisasi kurikulum. Tatanan dunia tidak hanya lahir dari sistem politik dan sejarah Barat. Kita juga perlu memahami pemikiran dari Timur, seperti Dinasti Tang yang kosmopolitan pada abad ke-7 hingga ke-8, serta berbagai kerajaan maritim di Asia Tenggara.
Sudah saatnya kurikulum HI tidak hanya membaca pemikiran Morgenthau dan Mearsheimer, tetapi juga membuka ruang bagi pemikiran dari tradisi peradaban Timur.
Tiongkok memiliki pengalaman historis, sementara Nusantara mempunyai warisan gotong royong, musyawarah, dan kemaritiman yang usianya jauh lebih tua daripada konsep negara-bangsa modern.
Kedua, menggeser diplomasi dari state-to-state menjadi civilization-to-civilization. Diplomasi masa depan tidak hanya dilakukan oleh kementerian luar negeri atau melalui jalur formal pemerintahan. Diaspora, pelajar, insinyur, hingga masyarakat sipil juga memiliki peran penting.
Kita bisa melihat bagaimana insinyur dari Chongqing terlibat dalam pembangunan jembatan di Kalimantan, atau bagaimana lembaga seperti Sino-Nusantara Institute berupaya menjembatani perjumpaan budaya dan pemikiran kedua peradaban.
Mencoba memahami teknologi tercanggih sekalipun, seperti monorel yang menembus gedung, tetap membutuhkan akar peradaban agar tidak kehilangan arah.
Saya datang ke Tiongkok lebih dari 10 tahun lalu untuk melihat sebuah negara besar. Hari ini, saya pulang dengan pemahaman yang berbeda. Masa depan dunia bukan sekadar tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi tentang peradaban mana yang mampu membuat warisannya tetap hidup sambil mengendarai teknologi tercepat.
Beijing mengajari saya cara mengingat. Chongqing mengajari saya cara melaju. Modernitas yang berakar dari peradaban dapat menjadi jalan untuk membangun kesejahteraan bersama. (Red)
Catatan Redaksi: Naskah ini merupakan intisari dari Naskah Opini yang telah terbit di Media Indonesia, Jumat (30/10/2026)
Komentar