Oleh: Dziki Fajar Alfian Ramadhani, Warga Sipil NU
SUARAMUDA.NET, JAKARTA — Saya warga NU biasa. Bukan pengurus PCNU, bukan PWNU, bukan muktamirin, apalagi orang yang punya pengaruh untuk menentukan siapa yang akan menjadi Ketua Umum PBNU lima tahun ke depan.
Saya hanya bagian dari warga Nahdliyin yang belakangan cukup sering mengikuti pemberitaan tentang Muktamar ke-35 NU, membaca nama-nama yang masuk bursa, melihat dinamika dukungan, sampai sesekali ikut menerka-nerka siapa yang kira-kira akan menjadi nahkoda NU periode berikutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mungkin posisi saya memang tidak terlalu penting dalam arena Muktamar. Tetapi justru karena berada di luar arena itulah saya punya satu pertanyaan sederhana: apa sebenarnya yang sedang dipertarungkan dalam Muktamar NU selain kursi Ketua Umum PBNU?
Muktamar ke-35 NU akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026. Menjelang pelaksanaannya, sejumlah nama muncul dalam bursa calon Ketua Umum PBNU dan peta dukungan masih terus bergerak.
Sebagai penonton, dinamika semacam itu tentu menarik. Namun, semakin banyak membaca berita tentang siapa yang maju, siapa yang didukung, dan siapa yang dianggap memiliki peluang, saya justru semakin bertanya: setelah seseorang terpilih, lalu apa?
Sebab bagi saya, Muktamar bukan sekadar persoalan mengganti orang di kursi kepemimpinan. Ada jutaan warga NU yang kehidupannya tetap berjalan setelah Muktamar selesai.
Santri tetap belajar, mahasiswa yang baru lulus tetap mencari pekerjaan, pedagang kecil tetap menghitung pemasukan, pekerja tetap berangkat pagi dan pulang sore, sementara anak muda tetap bergulat dengan algoritma media sosial yang setiap hari menawarkan sesuatu yang baru.
Sebagian warga NU mungkin bahkan tidak terlalu tahu siapa yang akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Mereka mungkin tidak mengikuti perdebatan politik organisasi setiap hari, tetapi mereka tetap akan merasakan arah NU dalam lima tahun berikutnya.
Anak muda tidak hanya ingin disebut sebagai masa depan NU. Ada satu pernyataan dalam diskusi menjelang Muktamar yang menurut saya menarik.
Wulansari Aliyatus Sholikhah dari KOPRI PB PMII mengatakan bahwa anak muda tidak seharusnya hanya dipandang sebagai “masa depan NU”, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari NU hari ini.
Ia juga mempertanyakan apa manfaat konkret yang dapat diberikan NU kepada generasi muda. Bagi saya, pertanyaan tersebut sederhana, tetapi sangat mendasar.
Selama ini kita terlalu sering mendengar kalimat bahwa anak muda adalah penerus NU. Kalimat itu memang terdengar indah dan cocok disampaikan dalam berbagai forum kaderisasi.
Namun, mungkin sudah waktunya kita bertanya lebih jauh: penerus yang bagaimana, dan NU hari ini memberikan ruang apa kepada mereka? Anak muda NU sekarang hidup dalam kondisi yang berbeda dengan generasi sebelumnya.
Mereka menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif, perkembangan kecerdasan buatan, ekonomi digital, perubahan pola komunikasi, biaya hidup, serta banjir informasi yang tidak pernah berhenti.
Dunia mereka tidak lagi memiliki batas yang sesederhana dulu. Seorang anak muda bisa belajar agama dari pesantren, kuliah di kampus, bekerja sebagai freelancer, berdiskusi di media sosial, dan memperoleh pengetahuan dari YouTube atau TikTok dalam waktu yang sama.
Bahkan untuk mencari jawaban atas persoalan keagamaan pun, mesin pencari dan kecerdasan buatan mulai menjadi bagian dari keseharian.
Karena itu, NU tidak cukup hanya mengatakan bahwa anak muda adalah penerus organisasi.
Anak muda membutuhkan alasan untuk tetap merasa bahwa NU adalah bagian dari masa depannya. Bukan berarti NU harus meninggalkan tradisi agar terlihat modern, apalagi mengikuti semua tren yang sedang ramai.
Justru tantangannya adalah bagaimana nilai-nilai yang diwariskan para ulama dan muassis NU tetap dapat diterjemahkan ke dalam persoalan yang dihadapi generasi sekarang.
Relevansi bukan berarti kehilangan identitas, tetapi menemukan cara agar identitas tersebut tetap bermakna bagi zaman yang terus berubah.
Jangan sampai Muktamar terlalu sibuk membicarakan “siapa”, tetapi lupa membicarakan “apa”.
Bursa calon Ketua Umum tentu penting. Pemimpin menentukan arah organisasi. Karena itu, rekam jejak, integritas, pengalaman organisasi, kapasitas intelektual, dan visi para kandidat memang layak diperbincangkan.
Sejumlah media pun mulai memetakan latar belakang dan rekam jejak nama-nama yang masuk dalam bursa. Namun, ada risiko ketika kontestasi figur terlalu mendominasi percakapan.
Kita akhirnya lebih sibuk bertanya, “Siapa yang menang?”, daripada bertanya, “Apa yang harus dimenangkan NU?”
Menurut saya, yang harus dimenangkan bukan sekadar satu kandidat. Yang harus dimenangkan adalah kemampuan NU untuk tetap relevan dengan persoalan anak muda, perkembangan teknologi, kehidupan masyarakat perkotaan, ekonomi warga, pendidikan, serta berbagai persoalan sosial yang terus berubah.
NU sudah besar. Justru karena sudah besar, tantangannya bukan lagi sekadar bagaimana menjadi organisasi yang semakin besar, melainkan bagaimana kebesaran tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat.
Karena itu, pembicaraan mengenai Muktamar seharusnya tidak berhenti pada siapa yang memiliki dukungan paling banyak.
Kita juga perlu membicarakan gagasan apa yang dibawa masing-masing kandidat, bagaimana mereka melihat masa depan kader muda, bagaimana NU menghadapi perubahan teknologi, bagaimana pemberdayaan ekonomi warga dilakukan, serta bagaimana organisasi menjaga jaraknya dari kepentingan politik praktis tanpa kehilangan peran dalam kehidupan kebangsaan.
Jika kontestasi kepemimpinan terlalu jauh dari gagasan dan terlalu dekat dengan transaksi, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi kandidat, tetapi juga kepercayaan warga terhadap organisasi.
NU bukan hanya milik mereka yang berada di arena Muktamar
Saya kira ada pertanyaan yang juga perlu kita ajukan: NU milik siapa? Secara organisasi tentu ada struktur, aturan, forum, dan mekanisme yang mengatur jalannya organisasi.
Ada PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga ranting. Tetapi NU tidak berhenti sebagai struktur administratif. NU hidup di tengah umat. Ada warga yang mungkin tidak pernah menjadi pengurus, tetapi rutin datang ke pengajian.
Ada yang tidak pernah mengikuti konferensi organisasi, tetapi anaknya bersekolah di lembaga pendidikan NU. Ada yang tidak hafal AD/ART, tetapi setiap malam Jumat ikut tahlilan.
Ada pula anak muda yang tidak terlalu aktif dalam kegiatan organisasi, tetapi ketika ditanya mengenai identitas organisasinya, dengan santai menjawab, “Saya NU.”
Karena itu, kegelisahan anak muda terhadap Muktamar bukan berarti ingin ikut menentukan siapa yang harus menjadi Ketua Umum. Bukan pula berarti seluruh keputusan organisasi harus mengikuti keinginan generasi muda.
Kegelisahan itu lebih sederhana: jangan sampai anak muda hanya diminta menjadi penerus, tetapi tidak pernah diajak membicarakan masa depan yang akan mereka jalani.
Sebab anak muda bukan sekadar generasi yang suatu saat nanti akan mengambil alih NU. Mereka sudah menjadi bagian dari NU hari ini, dan keputusan organisasi yang dibuat sekarang akan ikut menentukan kehidupan mereka beberapa tahun ke depan.
Di titik inilah saya merasa Muktamar perlu kembali melihat NU sebagai milik umat. Bukan hanya milik orang-orang yang berada di dalam ruang sidang, tetapi juga milik warga yang selama ini membuat NU hidup di tengah masyarakat.
Jika NU ingin tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya, maka rumah tersebut harus cukup luas untuk menampung perubahan zaman tanpa kehilangan fondasinya. (Red)
Komentar