Oleh: Asrof Farizzi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP) Universitas Wahid Hasyim Semarang
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Setiap 17 Agustus, Merah Putih dikerek tinggi mengiringi seremonial kemerdekaan yang rutin kita rayakan. Lagu kebangsaan berkumandang, upacara digelar, dan berbagai perayaan kemerdekaan memenuhi ruang publik.
Namun, di balik riuhnya perayaan tersebut, ada pertanyaan kebijakan yang mendesak untuk kita evaluasi bersama: apakah orkestrasi kebijakan publik saat ini sudah benar-benar berorientasi pada kemakmuran seluruh rakyat, atau baru menguntungkan segelintir golongan saja?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai terbebasnya bangsa dari penjajahan secara politik. Kemerdekaan juga harus hadir dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
Rakyat harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mendapatkan pekerjaan yang layak, serta memiliki rasa aman terhadap masa depan ekonominya.
Sebab, bendera Merah Putih yang berkibar di langit akan kehilangan sebagian maknanya jika pada saat yang sama masyarakat masih harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Secara teknokratis—yakni tata kelola pemerintahan yang baik—kegagalan menjaga daya beli adalah cermin dari tidak efektifnya intervensi pasar oleh pemerintah.
Pemerintah memiliki instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas harga, melindungi kelompok rentan, sekaligus memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Data BPS per Agustus 2026 mencatat harga beras masih mencekik di rata-rata Rp15.545/kg dan minyak goreng Rp20.221/liter. Kondisi ini diperparah oleh penurunan Indeks Keyakinan Konsumen ke level 116,8.
Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik yang tersaji dalam laporan ekonomi. Di baliknya terdapat kehidupan masyarakat yang nyata.
Ada keluarga yang harus mengatur ulang belanja bulanan, pekerja yang semakin berhati-hati menggunakan pendapatan, serta kelompok kelas menengah bawah yang harus berhadapan dengan meningkatnya kebutuhan hidup di tengah ketidakpastian pekerjaan.
Angka ini membuktikan bahwa kebijakan jaring pengaman sosial kita belum mampu menahan hantaman gelombang PHK massal. Ketika lapangan pekerjaan menyusut sementara kebutuhan pokok terus meningkat, masyarakat berada dalam posisi yang semakin rentan.
Di sinilah efektivitas kebijakan publik perlu dipertanyakan. Pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan program bantuan atau mengeluarkan kebijakan yang terlihat responsif di permukaan.
Kebijakan harus mampu menjawab akar persoalan dan memberikan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dari kacamata analisis kebijakan, ada jarak yang lebar antara narasi makroekonomi di podium dengan realitas mikro di dapur rakyat. Pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan berbagai indikator makro memang penting.
Namun, keberhasilan pembangunan pada akhirnya juga harus diukur dari kemampuan masyarakat menjalani kehidupan secara layak.
Jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu menjaga daya beli, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, dan menekan harga kebutuhan pokok, maka masyarakat akan tetap merasakan tekanan ekonomi meskipun berbagai indikator makro menunjukkan kondisi yang relatif positif.
Kebijakan fiskal yang agresif menarik pajak terkesan salah sasaran karena justru menjepit kantong kelas menengah bawah yang sedang rapuh.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah perlu lebih cermat melihat kemampuan masyarakat sebelum mengambil kebijakan yang berpotensi menambah beban ekonomi.
Pajak memang merupakan instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan negara. Namun, kebijakan fiskal harus tetap memperhatikan aspek keadilan dan daya tahan ekonomi masyarakat.
Jangan sampai kebijakan yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan justru dirasakan sebagai tekanan tambahan oleh masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan kehidupannya.
Pemerintah harus segera mereformasi regulasi ketenagakerjaan yang mempermudah PHK sepihak, serta mengendalikan harga pangan pokok melalui instrumen kebijakan yang lebih taktis dan tepat sasaran.
Persoalan ketenagakerjaan tidak boleh hanya dilihat dari sisi efisiensi dunia usaha. Perlindungan terhadap pekerja juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara.
Pekerja membutuhkan kepastian bahwa ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi, mereka tidak menjadi pihak yang paling mudah dikorbankan.
Begitu pula dengan harga pangan. Pemerintah harus memastikan rantai pasok berjalan efektif, distribusi tidak tersendat, serta kebijakan pengendalian harga benar-benar sampai kepada masyarakat.
Stabilitas pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut stabilitas sosial dan politik.
Kita semua menghormat pada bendera yang sama. Maka, sudah saatnya output kebijakan negara menghasilkan kesejahteraan yang setara. Kemerdekaan tidak cukup hanya dirayakan dengan upacara, perlombaan, dan berbagai seremoni. Kemerdekaan juga harus terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Rakyat seharusnya tidak terus-menerus dipaksa memilih antara membeli kebutuhan pokok, membayar pendidikan, memenuhi kebutuhan kesehatan, atau mempertahankan pekerjaan.
Jangan biarkan Merah Putih berkibar megah di langit tertinggi, sementara martabat ekonomi rakyatnya jatuh akibat kegagalan tata kelola.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya seberapa megah perayaan kemerdekaannya, tetapi seberapa jauh negara mampu menghadirkan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Kemerdekaan yang hakiki harus diturunkan dari tiang bendera melalui kebijakan publik yang berpihak pada dompet dan dapur setiap rumah tangga.
Sebab, Merah Putih bukan hanya simbol yang kita kibarkan di langit. Ia juga harus hadir dalam kehidupan rakyat—dalam pekerjaan yang layak, harga pangan yang terjangkau, daya beli yang kuat, dan masa depan yang lebih pasti. (Red)
Komentar