Oleh: Yohanes Soares, peneliti dan aktivis sosial; dosen STIE Sulut
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Gelombang demonstrasi mahasiswa yang kembali muncul di berbagai daerah hari ini sesungguhnya bukanlah peristiwa yang lahir dalam ruang kosong.
Ia merupakan akumulasi dari berbagai kegelisahan sosial, ekonomi, dan politik yang selama beberapa waktu terakhir dirasakan oleh masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Demonstrasi bukanlah penyebab ketidakstabilan, melainkan gejala yang menunjukkan adanya ketidakpuasan yang belum memperoleh jawaban memadai.
Sama seperti asap yang menunjukkan adanya api, demonstrasi adalah indikator bahwa terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari para pengambil kebijakan.
Sayangnya, dalam banyak peristiwa politik di Indonesia, substansi kritik sering kali tenggelam oleh perdebatan mengenai siapa yang menyampaikan kritik tersebut.
Alih-alih menjawab persoalan yang diangkat mahasiswa, sebagian elite politik lebih sibuk mempertanyakan motif demonstrasi, mencari dalang di balik aksi, atau menuduh adanya kepentingan tertentu yang menunggangi gerakan tersebut.
Akibatnya, ruang publik dipenuhi diskusi tentang identitas demonstran, sementara persoalan yang mereka suarakan justru dibiarkan mengambang tanpa penyelesaian yang jelas.
Padahal, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bukanlah siapa yang berteriak di jalan, melainkan mengapa semakin banyak orang merasa perlu turun ke jalan.
Mengapa isu daya beli masyarakat terus menjadi perbincangan? Mengapa lapangan pekerjaan yang layak masih sulit diperoleh oleh sebagian besar lulusan muda?
Mengapa masyarakat semakin sering mengeluhkan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan tekanan ekonomi rumah tangga?
Mengapa komunikasi pemerintah mengenai berbagai kebijakan strategis justru lebih sering memunculkan kebingungan daripada kejelasan?
Dalam konteks ekonomi, pemerintah sering menampilkan angka-angka makro yang terlihat meyakinkan: pertumbuhan ekonomi, investasi yang meningkat, atau capaian pembangunan infrastruktur.
Namun masyarakat hidup bukan di dalam tabel statistik, melainkan di pasar, di dapur rumah tangga, di tempat kerja, dan di lingkungan sosial mereka.
Ketika harga kebutuhan meningkat lebih cepat daripada kemampuan pendapatan masyarakat untuk mengimbanginya, maka angka pertumbuhan ekonomi kehilangan makna praktis bagi sebagian besar rakyat.
Pertumbuhan yang tidak dirasakan akan lebih mudah dibaca sebagai keberhasilan administratif daripada keberhasilan substantif. Persoalan lain yang mengemuka adalah komunikasi politik pemerintah yang semakin sering dianggap berjarak dengan realitas masyarakat.
Banyak kebijakan strategis diumumkan dengan narasi optimistis, tetapi minim penjelasan yang mudah dipahami publik. Akibatnya muncul kesenjangan antara apa yang ingin disampaikan pemerintah dan apa yang diterima masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, kritik bukan muncul karena rakyat tidak memahami kebijakan, tetapi sering kali karena pemerintah gagal menjelaskan alasan, tujuan, manfaat, dan konsekuensi dari kebijakan tersebut secara transparan.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan sebagian elite untuk menganggap kritik sebagai ancaman terhadap stabilitas. Padahal dalam sistem demokrasi, kritik justru merupakan bagian dari mekanisme stabilisasi.
Negara yang sehat bukan negara yang bebas kritik, melainkan negara yang mampu merespons kritik secara terbuka dan rasional. Demokrasi tidak diukur dari seberapa sering pemerintah dipuji, tetapi dari seberapa besar ruang yang tersedia bagi masyarakat untuk mempertanyakan kebijakan tanpa dicurigai sebagai musuh negara.
Mahasiswa dalam sejarah Indonesia memiliki posisi yang unik sebagai kelompok moral force atau kekuatan moral. Mereka tidak selalu benar, tetapi keberadaan mereka penting sebagai alarm sosial ketika terjadi ketimpangan antara aspirasi rakyat dan arah kebijakan pemerintah.
Dari era perjuangan kemerdekaan, reformasi 1998, hingga berbagai gerakan sosial setelahnya, mahasiswa berulang kali menjadi kelompok yang mengingatkan negara ketika jalur komunikasi formal mulai kehilangan sensitivitas terhadap suara masyarakat.
Ironisnya, dalam politik modern, pengelolaan citra sering kali bergerak lebih cepat dibandingkan penyelesaian masalah. Ketika muncul kritik, respons pertama yang muncul bukan evaluasi kebijakan, melainkan pengelolaan persepsi publik.
Konsultan komunikasi, strategi media sosial, dan narasi pencitraan bekerja lebih aktif dibandingkan upaya mendengarkan akar persoalan yang diprotes masyarakat. Akibatnya, pemerintah terlihat sibuk memperbaiki cara sebuah masalah dipersepsikan, bukan memperbaiki masalah itu sendiri.
Di sinilah analogi bendungan yang retak menjadi sangat relevan. Retakan tidak akan hilang hanya karena orang yang menunjukkannya dibungkam. Air tidak berhenti merembes hanya karena pemberi peringatan dicap provokator.
Sebaliknya, semakin lama retakan diabaikan, semakin besar risiko kerusakan yang akan terjadi. Kritik sosial bekerja dengan logika yang sama. Ia muncul sebagai sinyal awal sebelum ketidakpuasan berkembang menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap institusi publik.
Demonstrasi mahasiswa hari ini seharusnya dibaca sebagai kesempatan untuk melakukan refleksi, bukan sebagai ancaman yang harus segera dinetralisasi.
Pemerintah yang percaya diri terhadap kebijakannya semestinya tidak takut pada pertanyaan, tidak alergi terhadap kritik, dan tidak defensif terhadap suara berbeda.
Sebab sejarah menunjukkan bahwa banyak krisis besar tidak lahir karena kurangnya pujian, melainkan karena terlalu banyak peringatan yang diabaikan.
Pada akhirnya, demokrasi bukan sekadar prosedur pemilu lima tahunan atau seremoni politik yang dipenuhi slogan partisipasi. Demokrasi adalah kemampuan negara untuk mendengar bahkan ketika suara yang datang terasa tidak nyaman.
Ketika mahasiswa turun ke jalan, pertanyaan yang paling penting bukanlah siapa yang menggerakkan mereka. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang membuat mereka merasa perlu bergerak? Jika pertanyaan itu dijawab dengan jujur, mungkin retakan dapat diperbaiki sebelum bendungan benar-benar runtuh.
Karena dalam demokrasi yang sehat, kritik bukan musuh negara. Kritik adalah cermin yang menunjukkan bagian mana dari negara yang perlu diperbaiki. Dan cermin tidak pernah menciptakan retakan, ia hanya membantu kita melihat bahwa retakan itu memang ada. (Red)
Komentar