Oleh: Ilham Aufa Rahim, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya; kader aktif Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG —Sebelum memulai analisis kritis saya mengenai Himpunan Mahasiswa Islam, maka kita harus pula membicarakan latar belakang atau setidaknya poin-poin penting yang mendasari berdirinya organisasi ini, sebab sejarah HMI juga harus dilihat dari masa lalu dan masa depan.
Lebih lanjut, Kuntowijoyo menyebut bahwa sejarah tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi, yaitu dimensi masa lalu, masa kini dan masa depan, maka dengan mengambil pandangan tersebut, kita dapat mengambil makna yang utuh dari sejarah HMI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berdiri pada tanggal 5 Februari 1947 (14 Rabiul Awal 1366 H) di salah satu ruang kuliah Sekolah Tinggi Islam (kini menjadi UII) di Yogyakarta. Tokoh utama pendiri HMI adalah Lafran Pane.
Organisasi ini lahir dari sebuah kegelisahan intelektual dan bisa dikatakan HMI merupakan simbol dari sejarah perjuangan intelektual muslim Indonesia. Maka, ada empat kondisi saat itu yang mendasari HMI dibentuk.
Pertama, kondisi dunia Islam yang dari hari ke hari mengalami kemunduran, baik cara kberpikir, hingga menutup sama sekali untuk berpikir dan tenggelam dalam takhayul. Dunia Islam sangat tertinggal jauh dari dunia Barat.
Hal ini berbanding terbalik dengan periode kejayaan Islam sekitar 650 – 1250 M atau abad ke-8 hingga ke-13, terutama di bawah Kekhalifahan Abbasiyah. Periode ini menjadi puncak perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi dan budaya di dunia Islam.
Tokoh-tokoh ilmuwan lahir dan ikut mewarnai perkembangan intelektual dalam periode ini seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ar-Razi, Al-Farabi.
Faktor pendorong juga tidak dapat dilepaskan, adanya dukungan kuat dari Khalifah terhadap ilmu pengetahuan saat itu ikut membantu memberikan semangat perkembangan dunia intelektual.
Kini, giliran umat Islam belajar ke dunia Barat karena kemajuan-kemajuan mereka dalam hal IPTEK dan peradabannya yang maju pesat.
Kedua, kenyataan sosiologis Islam di Indonesia. Keadaan ini dianalisis oleh Lafran Pane dalam tulisannya yang berjudul “kebudayaan dan kemungkinan kebudayaan Islam di Indonesia”. Di situ dijelaskan bahwa sebelum berdirinya HMI, masyarakat Islam Indonesia terbagi menjadi empat golongan.
Golongan pertama, adalah yang sekarang kita kenal dengan Islam abangan. Secara jumlah golongan ini adalah yang terbesar pada saat itu, mereka mengamalkan Islam sebagai ajaran yang diadatkan, seperti selametan, sedekah bumi, piton-piton dan lain-lain.
Golongan kedua, golongan alim ulama dan pengikutnya yang terpengaruh mistik. Golongan ini berpandangan bahwa hidup ini semata-mata beribadah kepada Allah SWT dan hanyalah untuk akhirat.
Hal ini tidak sepenuhnya salah dan tidak bisa seluruhnya dikatakan benar, karena dengan demikian mereka merasa tidak terlalu penting untuk memikirkan duniawi, termasuk perubahan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Bahkan, mereka menganggap bahwa kemiskinan merupakan ujian dari Allah SWT yang harus mereka jalani.
Golongan ketiga mereka sama seperti golongan kedua yaitu golongan alim ulama. Namun yang berbeda adalah bahwa alim ulama dan pengikut-pengikutnya, yakni dengan mempraktekkan ajaran Islam persis dengan apa yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW atau bisa kita kenal sekarang dengan gerakan Islam puritan; gerakan pemurnian ajaran agama Islam yang mengupayakan kembali pada Al-Qur’an dan Sunnah secara literal.
Mereka bukan hanya mencontoh nabi Muhammad sebagai rasul, tetapi juga sifat dan kebiasaan yang tentu tidak dapat dilepaskan dari kultur bangsa Arab. Padahal, kultur bangsa Arab berbeda dengan kultur bangsa Indonesia.
Golongan keempat adalah golongan terpelajar. Golongan ini merupakan golongan kecil yang mencoba menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman yang selaras dengan hakikat agama Islam.
Mereka berusaha agar ajaran Islam benar-benar dapat dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sehingga berbagai problematika masyarakat dan kebangsaan ini mampu dicarikan solusi terbaik.
Ketiga, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat pasca kemerdekaan. Bahwa rakyat Indonesia masih harus berjuang untuk dapat mempertahankan hak-haknya yaitu kemerdekaan yang direbut kembali oleh kaum imperialis rakus (penjajah) membuat situasi mengharuskan untuk melakukan gerakan-gerakan revolusioner.
Namun untuk menyatukan kekuatan tidaklah mudah karena terjadinya polarisasi diantara para elit. Khususnya pada tahun-tahun 1946-1947 antara golongan pemerintah Sjahrir-Amir dan golongan oposisi yang dipelopori oleh Masyumi pimpinan Soekiman-Wali Al Fatah, PNI pimpinan Mangunsarkoro-Soyono Hadinoto, dan persatuan perjuangannya Tan Malaka.
Polarisasi di kalangan elit ini juga berimbas pada mahasiswa yang juga ikut terbelah. Hal ini membuat mahasiswa yang merasa dirinya independen tidak tinggal diam, mereka bersatu dan mencoba meminimalisir polarisasi yang terjadi dan mengingatkan bahwa musuh kita jelas yaitu kaum imperialis, dengan bangsa Indonesia bisa berjaya dan mampu mempertahankan kemerdekaannya.
Keempat, kondisi Perguruan Tinggi (PT) dan kemahasiswaan saat itu, mengarah pada pendidikan ala Barat. Banyak sekali organisasi-organisasi kemahasiswaan yang berpaham sekuler dan komunis, sehingga kerap kali mendangkalkan agama dalam setiap kehidupan bermasyarakat, sehingga timbullah krisis keseimbangan yang begitu tajam.
Melihat hal ini, perlunya wadah untuk mahasiswa terutama yang beragama IsIam untuk menghimpunkan diri, untuk membentengi diri, agar terciptanya nilai-nilai yang selaras, antara akal dan kalbu, jasmani dan rohani.
Dengan latar belakang diatas jelas bahwa HMI adalah jawaban atas krisis besar yang sedang dihadapi umat, bangsa, dan kaum intelektual pada masa itu. Maka tidak heran pada akhirnya Jenderal Sudirman saat itu menaruh harapan sangat tinggi pada HMI dan menyebut HMI sebagai Harapan Masyarakat Indonesia.
HMI lahir bukan semata-mata untuk menjadi organisasi mahasiswa biasa, melainkan sebagai gerakan kader dan gerakan pemikiran yang hendak menjembatani antara Islam, ilmu pengetahuan, dan cita-cita kebangsaan.
Atas dua tujuan besar yang ingin dicapai: pertama, untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta kedua, menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam.
Dua tujuan ini menunjukkan bahwa sejak awal HMI tidak pernah memisahkan antara Keislaman dan keindonesiaan. Islam tidak dipahami sebatas ritual semata, melainkan juga sebagai kekuatan etik dan intelektual untuk membangun sebuah bangsa yang merdeka.
Karena itu, HMI pada mulanya hadir sebagai antitesis terhadap tiga keadaan sekaligus. Pertama, terhadap kemunduran umat Islam yang terjebak dalam sikap fatalistik dan kehilangan tradisi berpikir.
Kedua, terhadap kecenderungan sekularisme di lingkungan kampus yang mendangkalkan agama sehingga ada ketidakseimbangan yang tajam. Ketiga, terhadap polarisasi politik yang membuat mahasiswa kehilangan independensinya dan hanya menjadi alat tarik-menarik kepentingan elite.
Jika kita analisis kondisi HMI hari ini, maka muncul pertanyaan, apakah HMI masih tetap pada cita-cita awalnya, atau justru sedang mengalami kemunduran? Bagi saya justru tampak bahwa organisasi ini perlahan menjauh dari alasan historis kelahirannya.
HMI yang dahulu lahir untuk melawan kemunduran berpikir, kini di banyak tempat justru mengalami kemiskinan intelektual. Forum-forum diskusi yang dulu menjadi jantung organisasi semakin sepi, proses perkaderan digantikan oleh obrolan soal peta kekuasaan, perebutan posisi, dan manuver politik, yang tidak hanya di politik kampus tetapi juga di politik nasional.
Padahal, jika kita kembali lihat dari sejarahnya diatas HMI lahir dari tradisi membaca, berdiskusi, dan berpikir, keberanian berpikir, keberanian mengkritik, dan keberanian menciptakan pembaruan.
Dan satu yang paling terpenting adalah independensi etis, yaitu merupakan prinsip dasar kader HMI untuk bersikap bebas, merdeka, serta tidak berpihak pada kelompok tertentu, melainkan hanya kepada kebenaran, keadilan, dan objektivitas, tercermin dalam watak pribadi yang kritis, rasional, serta kreatif, kader secara sadar tidak terjun ke politik praktis (menjadi anggota/pengurus partai) selama aktif di HMI.
Sekarang memprihatinkan, HMI yang dulu lahir untuk menjaga independensi mahasiswa dari tarikan politik elite, kini justru sering terjebak dalam orbit kepentingan senior dan patron politik.
Tidak sedikit kader yang akhirnya bergerak bukan karena keyakinan ideologis, melainkan karena loyalitas pada “garis” tertentu.
Sikap kritis yang dahulu menjadi ciri HMI berubah menjadi kepatuhan yang dibungkus atas nama senioritas. HMI yang seharusnya sebagai ruang pembebasan intelektual menjadi ruang pengekangan serta tidak bebas lagi.
Akibatnya, kader tidak lagi berdiri sebagai manusia merdeka, tetapi hidup dalam bayang-bayang senior. Mereka takut berbeda pendapat, takut mengkritik, bahkan takut mengambil sikap bila tidak sejalan dengan kehendak seniornya.
Padahal, organisasi yang sehat bukanlah organisasi yang dipenuhi orang-orang yang patuh tanpa berpikir, melainkan organisasi yang dipenuhi orang-orang yang berani berpikir dan berani berbeda.
Tujuan HMI sangat luhur sekali yaitu “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa ta’ala”. Tetapi dalam praktiknya sekarang ini, orientasi untuk tumbuh secara keimanan dan intelektual ini bergeser.
Diskursus intelektual yang dahulu menjadi napas organisasi perlahan digantikan oleh pragmatisme kekuasaan, jaringan, dan kepentingan sesaat. Forum-forum yang semestinya menjadi ruang dialektika justru kerap kehilangan kedalaman, kader kerap tidak hadir dalam forum-forum yang menyangkut isu-isu kebangsaan dan cenderung apatis.
Pun jika ada forum diskusi, forum itu hanya formalitas tanpa substansi. Kalau kita amati bahwa kemunduran ini sudah lama disadari sebenarnya, jadi tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi muncul dan tumbuh dari kebiasaan yang dibiarkan.
Karena pola kaderisasi yang salah dan hanya mementingkan kuantitas semata, mementingkan pragmatisme semata, pola kaderisasi tidak lagi menekankan pada kualitas berpikir kritis, melainkan sekadar reproduksi loyalitas, organisasi kehilangan ruhnya.
HMI menjadi besar secara struktur, tetapi kosong secara gagasan. Pertanyaan berikutnya yang lebih sensitif adalah: masihkah HMI independen? Independensi adalah salah satu nilai fundamental yang sejak awal dijaga. HMI tidak boleh menjadi alat kekuasaan manapun.
Namun realitas hari ini menunjukkan bahwa garis batas itu semakin kabur. Kedekatan dengan kekuasaan, baik dalam bentuk afiliasi politik maupun kepentingan elit tertentu, baik secara diam-diam bahkan terang-terangan sering juga memengaruhi arah gerak organisasi.
Maka wajar kiranya jika beberapa kader termasuk penulis ini bertanya, apakah HMI masih independen? Apakah independensi yang sering digaungkan oleh HMI perlahan-lahan berubah hanya menjadi jargon semata? Ini perlu jadi refleksi bagi kita semua.
Bukan berarti keterlibatan kader HMI dalam politik adalah masalah. Justru itu bagian dari kontribusi. Namun persoalannya adalah ketika organisasi sebagai entitas kolektif kehilangan jarak kritis.
Sikap organisasi tidak lagi didasarkan pada nilai, namun pada kedekatan, maka independensi itu sendiri patut dipertanyakan juga. Problem senioritas juga tak kalah krusial yang kerap melahirkan pertentangan internal.
Menurut hemat saya, senioritas adalah hal yang wajar, menjadi sarana transfer pengalaman dan nilai. Namun yang terjadi sering melampaui batas. Senioritas berubah menjadi dominasi. Tidak sedikit kader yang tumbuh dalam “bayang-bayang senior”.
Keputusan-keputusan strategis tidak sepenuhnya lahir dari musyawarah kader aktif, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan dan arahan senior. Sehingga, kader kehilangan kebebasan berpikirnya.
Mereka lebih sibuk mencari legitimasi daripada membangun argumentasi. sistem ini (senioritas) perlu jelas batasnya karena dapat melahirkan konflik laten. Karena loyalitas pada senior lebih diutamakan daripada loyalitas pada nilai-nilai organisasi, maka fragmentasi menjadi tak terhindarkan.
Ini adalah bentuk kemunduran yang nyata-nyata paling berbahaya, karena menghancurkan fondasi organisasi dari dalam. HMI seharusnya menjadi ruang pembebasan intelektual, ruang berpikir, ruang membaca, bukan tempat politik praktis elite.
Selanjutnya, ketika kader takut berbeda pendapat karena tekanan senioritas, maka matilah kebebasan berpikir dan bukan hanya itu mati juga masa depan organisasi itu sendiri.
Refleksi menjadi keharusan. HMI perlu kembali pada akar, pada nilai, pada cita-cita awal yang mulia, HMI harus independen, bukan loyal pada figur, bukan pada kepentingan politik elite.
Independensi harus dimaknai ulang sebagai keberanian untuk bersikap. Senioritas harus dikembalikan pada fungsi dan batas-batasnya, yaitu edukatif, bukan hegemonik.
Jika tidak segera disadari dan segera berbenah, maka HMI hanya akan menjadi organisasi besar dengan sejarah panjang, besar secara keanggotaan, tetapi kehilangan relevansinya, kehilangan ruhnya, kehilangan esensinya.
Lantas, jika seperti itu nantinya apakah tetap menjadi Harapan Masyarakat Indonesia? Dan kemunduran yang hari ini kian terasa, suatu saat bisa menjadi kenyataan yang tak lagi bisa disangkal.
Maka mari kita bangkit dan kebangkitan itu harus dimulai dari hal yang paling mendasar: yaitu menghidupkan kembali tradisi intelektual. Diskusi harus kembali menjadi kebutuhan, bukan hanya formalitas.
Membaca harus menjadi kebiasaan. Kader harus kembali akrab dengan buku, dengan perdebatan, dengan pertanyaan-pertanyaan kritis yang menggugah kesadaran.
Bahagia HMI! Yakusa!
(Red)
Komentar