Bayang-Bayang Sabotase di Tengah Krisis Kepercayaan

Oleh: Sri Radjasa, pemerhati intelijen

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus menyisakan lebih dari sekadar luka fisik. Ia membuka kembali ruang kegelisahan publik tentang arah negara, tentang rasa aman, dan tentang siapa sesungguhnya yang mengendalikan kekuasaan di balik layar.

Ketika Mabes TNI mengumumkan penahanan empat oknum dari BAIS TNI, publik tidak hanya dikejutkan oleh fakta, tetapi juga oleh implikasinya. Institusi yang selama ini menjadi simbol pertahanan negara, tiba-tiba terseret ke dalam pusaran kecurigaan. Reaksi masyarakat pun meluas, terutama di ruang digital, di mana kepercayaan dengan cepat berubah menjadi skeptisisme.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di tengah situasi itu, perhatian publik tak terhindarkan mengarah kepada Prabowo Subianto. Latar belakangnya sebagai mantan jenderal menjadikan setiap dinamika di tubuh militer seolah memiliki keterkaitan langsung dengan kepemimpinannya.

Namun, di balik persepsi yang berkembang, ada pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dengan jernih: apakah mungkin seorang presiden secara sadar membiarkan tindakan yang justru merusak legitimasi kekuasaannya sendiri? Logika sederhana mengatakan, itu bukan pilihan rasional.

Dalam analisis intelijen, terdapat istilah rogue actors, yaitu oknum atau kelompok kecil dalam institusi negara yang bertindak di luar kendali komando resmi. Mereka bergerak di wilayah abu-abu: memiliki akses terhadap kekuasaan, tetapi tidak sepenuhnya tunduk pada garis kebijakan negara.

Dalam banyak kasus di berbagai negara, aktor semacam ini kerap menjadi alat bagi kepentingan tertentu yang ingin menciptakan instabilitas tanpa harus tampil di permukaan.

Jika ditarik lebih dalam, fenomena ini dapat menjadi bagian dari skenario yang dikenal sebagai kudeta merayap (creeping coup). Ia tidak hadir dalam bentuk pengerahan pasukan atau pengambilalihan kekuasaan secara terbuka.

Sebaliknya, ia bekerja secara perlahan, dengan menggerus kepercayaan publik, memecah legitimasi, dan menciptakan kesan bahwa negara kehilangan kendali atas dirinya sendiri.

Kasus yang menimpa Andrie Yunus memiliki resonansi ke arah itu. Kekerasan terhadap aktivis HAM, dugaan keterlibatan aparat, serta sorotan internasional yang mulai menguat, semuanya membentuk tekanan berlapis terhadap pemerintah.

Dalam era global saat ini, satu peristiwa domestik dapat dengan cepat menjelma menjadi isu internasional yang memengaruhi posisi dan citra negara.

Respons cepat Presiden Prabowo yang memerintahkan pengusutan kasus ini dapat dibaca sebagai sinyal kewaspadaan. Dalam perspektif keamanan, langkah tersebut sering muncul ketika pemimpin menyadari adanya potensi ancaman yang tidak kasat mata, yakni ancaman yang bekerja dari dalam, bukan dari luar. Namun, kewaspadaan saja tidak cukup.

Sejarah mengajarkan bahwa banyak kekuasaan runtuh bukan karena serangan terbuka, melainkan karena retakan internal yang dibiarkan membesar. Ketika loyalitas mulai terbelah, ketika disiplin melemah, dan ketika kepentingan sempit menyusup ke dalam institusi negara, maka ancaman terbesar justru datang dari lingkar terdekat kekuasaan itu sendiri.

Pernyataan Presiden tentang adanya “pengkhianatan dari dalam” seharusnya menjadi peringatan serius. Tetapi peringatan tidak akan berarti tanpa langkah konkret. Negara membutuhkan keberanian untuk melakukan evaluasi menyeluruh, memperkuat rantai komando, dan menegakkan disiplin tanpa kompromi.

Lebih dari itu, negara juga harus mampu memulihkan kepercayaan publik. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah pemerintahan tidak hanya terletak pada struktur kekuasaannya, tetapi pada sejauh mana ia dipercaya oleh rakyatnya.

Peristiwa ini menyadarkan kita bahwa ancaman terhadap negara tidak selalu datang dari luar. Ia bisa hadir diam-diam, menyusup melalui celah-celah kekuasaan, dan bekerja perlahan hingga meruntuhkan fondasi yang selama ini kita anggap kokoh.

Di tengah krisis kepercayaan ini, yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas politik, tetapi juga masa depan demokrasi itu sendiri. Pertanyaannya kini menjadi semakin relevan, apakah negara cukup sigap membaca tanda-tanda, atau justru terlambat menyadari bahwa bayang-bayang sabotase telah lama bergerak di dalamnya? (Red)