Oleh: Yohanes Soares, Akitivis Sosial, Peneliti, dan Dosen STIE Sulut
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Di Indonesia, kemiskinan jarang diperlakukan sebagai kegagalan sistem. Ia diperlakukan seperti cuaca. Datang, diukur, diumumkan, lalu dilupakan.
Setiap tahun angka kemiskinan dirilis dengan grafik yang naik turun. Setiap tahun kita diajak merayakan penurunan sekian koma persen. Tetapi jarang sekali ada keberanian untuk bertanya lebih dalam, mengapa wilayah yang kaya sumber daya tetap miskin?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengapa daerah penghasil tambang, sawit, nikel, emas, dan gas justru tertinggal dalam pendidikan dan kesehatan? Mengapa pusat semakin gemerlap sementara pinggiran semakin sepi dari investasi sosial?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena ia menggeser fokus dari gejala ke struktur. Jika kemiskinan terus berulang di tempat yang sama, dalam pola yang sama, maka ia bukan lagi kecelakaan. Ia adalah konsekuensi dari desain.
Sejak awal berdirinya republik, Indonesia mewarisi struktur ekonomi kolonial, pusat mengontrol, daerah memasok. Dulu hasil bumi dikirim dari pelabuhan-pelabuhan nusantara menuju Batavia, lalu ke Eropa.
Hari ini, bahan mentah dari berbagai wilayah tetap mengalir keluar baik ke pasar global maupun ke pusat-pusat industri yang dikuasai korporasi besar. Perbedaannya hanya pada simbol politik. Logika ekonominya masih serupa yakni ekstraksi dari pinggiran untuk akumulasi di pusat.
Kalimantan menggali batu bara. Papua menggali emas dan tembaga. Sulawesi memasok nikel. NTT dan Maluku menyediakan hasil laut dan lahan untuk investasi.
Namun ketika kita melihat kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur sosial di banyak wilayah tersebut, kita menemukan paradoks yang sulit dijelaskan jika tidak melihat struktur kekuasaan di baliknya. Daerah kaya, rakyatnya miskin.
Di sinilah kita perlu jujur, Indonesia bukan sekadar gagal mendistribusikan kesejahteraan. Ia membangun sistem yang secara struktural memusatkan akumulasi.
Kekuasaan ekonomi dan politik bertemu dalam satu titik yang jarang terlihat oleh publik luas yakni oligarki. Di balik dinamika demokrasi elektoral, pemilu, kampanye, debat publik terdapat jejaring elite ekonomi yang relatif stabil.
Wajah politik boleh berganti, tetapi kepentingan besar sering kali tetap terjaga. Akses terhadap sumber daya strategis seperti tambang, perkebunan skala besar, energi, properti, bahkan media terkonsentrasi pada segelintir kelompok yang memiliki kedekatan dengan pusat pengambil kebijakan.
Ketika investasi besar masuk ke daerah, bahasa yang digunakan selalu sama pertumbuhan, lapangan kerja, hilirisasi, pembangunan. Namun jarang ada pertanyaan lanjutan, siapa yang kehilangan tanah?
Siapa yang kehilangan akses laut? Siapa yang kehilangan hutan? Ganti rugi dibayarkan sekali. Konsesi diberikan puluhan tahun. Kerusakan ekologis ditanggung generasi berikutnya. Semua itu legal. Tetapi legalitas tidak selalu identik dengan keadilan.
Lebih halus lagi, sistem ini memelihara ketergantungan. Daerah bergantung pada transfer pusat. Rakyat kecil bergantung pada bantuan sosial. Petani bergantung pada pupuk dan tengkulak. Nelayan bergantung pada harga pasar yang tidak mereka tentukan.
Ketergantungan menciptakan posisi tawar yang lemah. Orang yang sibuk bertahan hidup jarang memiliki energi untuk memeriksa struktur yang membuatnya terus bertahan di tempat yang sama.
Inilah bentuk kekuasaan modern yang paling efektif, bukan dengan represi terbuka, tetapi dengan menciptakan kondisi di mana kritik menjadi kemewahan.
Di sisi lain, pendidikan yang seharusnya menjadi alat pembebasan sering kali gagal membangun kesadaran struktural. Sekolah dan kampus memproduksi lulusan dalam jumlah besar, tetapi tidak selalu melatih mereka untuk membaca relasi kuasa di balik kebijakan publik.
Mahasiswa dilatih menjadi kompetitif di pasar kerja, bukan menjadi warga negara yang kritis terhadap desain ekonomi-politik. Akibatnya, kita menghasilkan generasi yang terampil secara teknis, tetapi sering kali terpisah dari refleksi mendalam tentang keadilan sosial.
Ketika intelektual lebih sibuk mengejar jabatan daripada mengawal kebenaran, sistem kehilangan salah satu penyeimbangnya.
Yang lebih berbahaya lagi adalah kolonialisme mental yang perlahan mengakar. Ketika daerah terus disebut tertinggal, terluar, perlu perhatian khusus, narasi itu lambat laun membentuk identitas.
Masyarakat mulai percaya bahwa kemiskinan adalah bagian dari dirinya. Bahwa pusat memang lebih pantas maju. Bahwa mereka hanya bisa menunggu bantuan. Padahal selama orang merasa kecil, mereka tidak akan pernah menuntut besar.
Religiusitas bangsa ini pun sering dipisahkan dari keberpihakan sosial. Penderitaan disebut ujian. Ketimpangan disebut takdir. Kemiskinan disebut ‘salib’ dan lain sebagainya.
Narasi-narasi ini bisa menjadi penghiburan pribadi, tetapi bisa pula menjadi mekanisme normalisasi ketidakadilan jika tidak disertai keberanian moral untuk mengoreksi struktur yang timpang.
Pada akhirnya, kita sampai pada kesimpulan yang mungkin tidak nyaman, Indonesia tidak miskin. Indonesia dimiskinkan oleh struktur distribusi kuasa dan kebijakan yang lebih akomodatif terhadap modal besar daripada terhadap komunitas lokal.
Ketimpangan bukan semata akibat kurangnya pertumbuhan, tetapi akibat desain pertumbuhan yang tidak berbasis kedaulatan rakyat.
Lalu apa jalan keluarnya? Bukan sekadar proyek baru atau angka pertumbuhan yang lebih tinggi. Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma, desentralisasi yang memberi kuasa nyata kepada daerah.
Jadi bukan sekadar beban administratif, ekonomi lokal berbasis komunitas yang memperkuat kedaulatan, bukan ketergantungan, pendidikan yang melatih keberanian berpikir, bukan pula sekadar mengejar gelar, politik yang transparan dan tidak sepenuhnya bergantung pada sponsor modal besar.
Namun perubahan struktural selalu dimulai dari perubahan kesadaran. Setiap sistem bertahan karena ia dipercaya dan diterima sebagai wajar.
Ketika masyarakat mulai menyadari bahwa ketimpangan bukan takdir, bahwa kemiskinan bukan ‘kodrat’ dari Tuhan, dan bahwa keputusan politik bisa diubah, di situlah retakan pertama muncul.
Kekuasaan paling takut bukan pada teriakan, melainkan pada kesadaran yang terorganisir.
Dan sejarah menunjukkan bahwa kebohongan yang paling lama bertahan akan runtuh bukan karena ia lemah, tetapi karena suatu hari orang-orang yang hidup di dalamnya mulai berpikir dan setelah berpikir, mereka berhenti menerima. (Red)
Komentar