Dari Rusia untuk Indonesia: Resep Bertahan di Tengah Ancaman Perang Dunia III

SUARAMUDA.NET, JAKARTA — Ancaman Perang Dunia Ketiga bukan lagi sekadar teori konspirasi atau bahan diskusi elite global. Di tengah konflik geopolitik yang kian panas, Indonesia dituntut bersiap—bukan dengan memilih blok, melainkan dengan memperkuat diri sendiri.

Pesan itu mengemuka dalam webinar nasional Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN NU) Kota Depok, Sabtu malam (24/1/2026), yang mengangkat tema “Ancaman Perang Dunia Ketiga dan Peran Nahdlatul Ulama dalam Diplomasi Perdamaian Global.”

Salah satu pembicara kunci, Dr. Amy Maulana, S.Sos., M.Sos., pakar Indonesia–Rusia yang bermukim di Moskow, menyampaikan analisis strategis berbasis pengalaman langsung menghadapi dinamika global dari “jantung konflik” Eropa Timur.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Amy, panggilan akrabnya, saat ini menjabat sebagai Ketua PCINU Federasi Rusia dan Eropa Utara serta expert Indonesia–Rusia di ANO Center for Mediastrategi.

Rusia Bertahan di Bawah Sanksi: Mahal, Keras, tapi Efektif

Dalam paparannya, Amy membedah bagaimana Federasi Rusia mampu bertahan di bawah sanksi ekonomi paling keras dari negara-negara Barat pasca-invasi ke Ukraina. Menurutnya, ketahanan Rusia ditopang oleh empat strategi utama:

1. Diversifikasi mitra ekonomi, terutama ke China, India, dan negara-negara Global South
2. Penguatan kedaulatan moneter, dengan kontrol ketat terhadap nilai rubel
3. Substitusi impor besar-besaran, khususnya di sektor teknologi dan manufaktur
4. Diplomasi publik agresif, untuk membangun opini dan dukungan internasional non-Barat

“Kasus Rusia menunjukkan satu hal penting: ketahanan lahir dari kemandirian. Negara yang tidak tergantung pada satu blok atau satu teknologi akan lebih tahan guncangan,” tegas Amy.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa model ini mahal secara sosial dan ekonomi, serta membutuhkan kontrol negara yang kuat—sesuatu yang tidak sepenuhnya cocok dengan sistem demokrasi terbuka seperti Indonesia.

Pesan untuk Indonesia

Dari Rusia, Amy lalu mengarahkan sorotan ke Indonesia. Dengan nada lugas, ia mengkritik romantisme politik non-blok yang tidak dibarengi kesiapan nyata.

“Netralitas aktif itu harus jadi alat operasional, bukan sekadar jargon. Indonesia bisa jadi jembatan dialog global, tapi hanya jika fondasi dalam negerinya benar-benar kuat,” ujarnya.

Fondasi itu, menurut Amy, adalah kedaulatan pangan dan energi. Ia menilai ketergantungan Indonesia pada impor gandum, komponen elektronik, dan teknologi strategis sebagai titik lemah serius jika dunia masuk fase perang ekonomi atau blokade global.

Untuk menghadapi ancaman perang global—yang kini lebih bersifat hibrida—Amy mengajukan tiga langkah konkret:

Pertama, pemerintah harus segera melakukan audit kerentanan nasional guna memetakan ketergantungan kritis, mulai dari chip semikonduktor hingga bahan baku obat.

Kedua, modernisasi pertahanan perlu difokuskan pada pengamanan wilayah maritim dan perlindungan infrastruktur digital, mengingat perang masa depan akan banyak terjadi di ruang siber. Ketiga, dan yang paling krusial, adalah pemanfaatan soft power.

NU dan Diplomasi Perdamaian Global

Di sinilah Nahdlatul Ulama mengambil peran strategis. Menurut Amy, jaringan PCINU dan organisasi keagamaan Indonesia di luar negeri adalah aset diplomasi non-formal yang sering diremehkan.

“PCINU dan ormas keagamaan kita adalah diplomat kaki tangan sekaligus sistem peringatan dini. Mereka bisa membangun jembatan kemanusiaan dan menyebarkan narasi perdamaian khas Indonesia saat diplomasi formal buntu,” jelasnya.

Menutup pemaparannya, Amy mengingatkan bahwa Perang Dunia III mungkin tidak datang dalam bentuk tank dan bom, melainkan perang siber, perang ekonomi, dan konflik proksi lintas kawasan.

“Kesiapan Indonesia bukan soal memilih siapa kawan dan siapa lawan, tapi soal kemampuan mandiri, menjaga stabilitas internal, dan memaksimalkan seluruh instrumen nasional—termasuk diplomasi keagamaan—demi perdamaian dunia,” tegasnya.

Webinar yang terbuka untuk umum ini menandai meningkatnya kesadaran masyarakat sipil akan pentingnya kesiapsiagaan nasional di tengah dunia yang makin tak pasti. (Red)