Oleh; Sri Radjasa, M.BA., Pemerhati Intelijen
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Politik, seperti industri, tidak pernah steril. Ia menghasilkan produk yang bermanfaat, tetapi juga melahirkan limbah. Di negara maju, limbah dikelola agar tidak merusak lingkungan.
Di Indonesia, limbah politik justru sering dipoles, dikemas ulang, lalu dijual kembali ke publik seolah-olah masih bernilai. Di titik inilah publik hari ini membaca fenomena Eggi Sudjana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selama bertahun-tahun, Eggi tampil sebagai ikon perlawanan, yaitu keras terhadap kekuasaan, lantang mengutuk ketidakadilan, dan gemar membungkus kritiknya dengan jargon moral dan religius.
Namun politik Indonesia punya hukum besi, yakni semakin lama seseorang berada di orbit kekuasaan, semakin besar godaan untuk berkompromi. Tidak semua tahan. Sebagian menyerah. Sebagian lagi bertekuk lutut.
Peristiwa Eggi Sudjana yang kini justru merapat ke pusat kekuasaan bukanlah kejutan. Ini bukan drama ideologis, melainkan episode klasik politik Indonesia, mulai dari oposisi ke akomodasi, dari perlawanan ke pelukan kekuasaan.
Bedanya, Eggi membawa beban moral yang lebih berat karena selama ini mengklaim diri berdiri di garis iman dan kebenaran.
Dalam filsafat politik, fenomena ini dikenal sebagai opportunistic conversion, yaitu perubahan sikap yang bukan lahir dari refleksi ideologis, melainkan dari kalkulasi untung-rugi.
Machiavelli sudah mengingatkan sejak abad ke-16, bahwa kekuasaan selalu menguji watak, bukan sekadar kecerdasan. Ketika prinsip terlalu mudah dinegosiasikan, yang tersisa hanyalah insting bertahan hidup.
Dari sudut etika religius, problemnya lebih serius. Agama menempatkan kesetiaan dan kejujuran sebagai fondasi moral. Dalam sejarah Islam, pengkhianatan bukan dinilai dari besar kecilnya dampak politik, tetapi dari rusaknya integritas batin.
Itulah sebabnya figur munafik selalu mendapat posisi paling keras dalam kritik moral, dimana mereka berbicara iman, tetapi berjalan ke arah kekuasaan.
Eggi Sudjana, dalam konteks ini, bukan sekadar individu yang “berubah sikap”. Ia menjadi simbol bagaimana politik identitas dan moral bisa runtuh ketika berhadapan dengan godaan kekuasaan.
Kritik keras yang dahulu diklaim sebagai jihad moral, hari ini tampak seperti retorika sementara, yang keras di awal, lunak di akhir.
Publik tentu tidak anti pada rekonsiliasi. Demokrasi memang memberi ruang perubahan sikap. Namun perubahan yang sehat selalu disertai penjelasan ideologis yang jujur dan konsisten. Tanpa itu, rekonsiliasi berubah menjadi transaksi, dan politik menjelma pasar gelap nilai.
Masalahnya, bangsa ini sedang mengalami kelelahan moral. Survei demi survei menunjukkan menurunnya kepercayaan publik terhadap elite. Yang rusak bukan hanya sistem, tetapi keteladanan.
Dalam situasi seperti ini, figur publik seharusnya menjadi jangkar etika, bukan justru menambah daftar panjang limbah politik.
Sejarah Indonesia mencatat satu pelajaran pahit, dimana bangsa ini jarang runtuh karena kekurangan orang pintar, tetapi sering tumbang karena terlalu banyak elite yang menjual prinsip di tengah jalan. Mereka mungkin selamat secara personal, tetapi meninggalkan kerusakan kolektif yang mahal.
Kasus Eggi Sudjana seharusnya dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar gosip politik. Bahwa perjuangan tanpa integritas hanya akan berakhir sebagai limbah sejarah, yang masih terlihat, masih bersuara, tetapi tak lagi bermakna.
Dan seperti limbah industri, jika tidak dikritisi, ia akan terus mencemari kesadaran publik.
Sejarah, pada akhirnya, tidak mencatat siapa yang paling keras melawan, tetapi siapa yang tetap tegak ketika kekuasaan menawarkan jalan pintas. (Red)
Komentar