Pelajaran dari Venezuela: Kekuasaan Tanpa Loyalitas, Peringatan bagi Presiden Prabowo

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Sejarah menunjukkan bahwa runtuhnya kekuasaan negara jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal. Ia merupakan akumulasi dari keretakan institusional, kemerosotan kepercayaan publik, dan rapuhnya loyalitas internal.

Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail menegaskan bahwa negara gagal bukan semata karena kemiskinan sumber daya, melainkan karena institusi ekstraktif, dimana institusi yang melayani segelintir elite dan menyingkirkan kepentingan warga, yang pada akhirnya menggerogoti legitimasi dan efektivitas pemerintahan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Venezuela kerap dijadikan cermin ekstrem dari proses tersebut. Bukan karena satu peristiwa sensasional atau operasi militer kilat negara asing—narasi semacam itu sering beredar sebagai disinformasi, melainkan karena kemerosotan berlapis, berupa krisis ekonomi akut, sanksi internasional, polarisasi politik, dan yang paling menentukan, erosi loyalitas elite serta kepercayaan publik terhadap kepemimpinan.

Data menunjukkan hiperinflasi berkepanjangan, kontraksi ekonomi yang dalam, eksodus jutaan warga, serta melemahnya kohesi antara pemerintah, militer, dan masyarakat sipil. Di titik itu, kekuasaan berdiri di atas pasir yang tampak kokoh, namun rapuh.

Literatur politik kontemporer menegaskan bahwa loyalitas bukan produk ketakutan semata. Samuel Huntington mengingatkan pentingnya profesionalisme dan netralitas institusi, sementara Max Weber menempatkan legitimasi yakni tradisional, karismatik, dan rasional-legal sebagai fondasi kepatuhan.

Ketika legitimasi melemah, loyalitas berubah menjadi semu, yang patuh di permukaan, membelot dalam senyap. Inilah yang kerap luput dibaca oleh pemimpin yang terlalu percaya diri pada instrumen koersif atau legalistik.

Pelajaran Venezuela menjadi relevan ketika kita menilik dinamika Indonesia hari ini. Survei kepercayaan publik menunjukkan sikap warga yang kian kritis terhadap konsistensi kebijakan pro-rakyat, tata kelola ekonomi, dan integritas penegakan hukum.

Di sisi lain, gejala fragmentasi loyalitas di lingkar kekuasaan, akibat residu politik masa lalu, tarik-menarik kepentingan elite, dan komunikasi kepemimpinan yang tidak padu, berpotensi menciptakan “ruang hampa” legitimasi. Di ruang inilah narasi negatif tumbuh, resistensi pasif menguat, dan kebijakan strategis tersandera.

Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan klasik pemimpin transisi, yaitu mengonsolidasikan loyalitas tanpa terjebak pada politik ketakutan, serta memulihkan kepercayaan publik melalui kinerja yang terukur.

Fokus berlebihan pada ancaman eksternal verupa geopolitik, ekonomi global, atau oposisi formal, yang berisiko mengaburkan ancaman yang lebih dekat: disharmoni internal, konflik kepentingan, dan pembelotan senyap. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa “silent rebellion” di dalam pemerintahan sering lebih menentukan daripada tekanan dari luar.

Data kebijakan publik memperlihatkan bahwa dukungan warga menguat ketika negara hadir secara nyata: perlindungan daya beli, kepastian hukum, dan layanan dasar yang adil.

Sebaliknya, ketika kebijakan tampak elitis atau ambigu, kepercayaan cepat terkikis. Robert Putnam menyebut modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jejaring, sebagai prasyarat kinerja institusi. Tanpa modal sosial, kekuasaan kehilangan perekatnya.

Karena itu, pelajaran utama dari Venezuela bukanlah kisah dramatik penumbangan kekuasaan, melainkan proses panjang pengosongan legitimasi. Kekuasaan jatuh bukan karena didobrak, melainkan karena pintunya dibiarkan terbuka oleh rapuhnya loyalitas dan surutnya kepercayaan.

Bagi Presiden Prabowo, peringatan ini menuntut respons strategis dengan memperkuat kohesi internal berbasis meritokrasi, membersihkan konflik kepentingan, dan menegaskan keberpihakan kebijakan pada kepentingan publik secara konsisten.

Pada akhirnya, mempertahankan kekuasaan dalam demokrasi modern bukan soal menaklukkan lawan, melainkan merawat legitimasi. Kepemimpinan yang piawai adalah kepemimpinan yang mampu menjaga kepercayaan rakyat dan loyalitas orang-orang terdekatnya, bukan melalui rasa takut, melainkan melalui kinerja, keadilan, dan keteladanan. (Red)