PBNU Umumkan: Gus Yahya Resmi Bukan Ketum Lagi Mulai 26 November 2025

- Penulis

Kamis, 27 November 2025 - 13:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). / sumber: pinterest

Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). / sumber: pinterest

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Kabar besar datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Lewat sebuah surat resmi, PBNU memastikan bahwa Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU mulai 26 November 2025.

Artinya, semua wewenang dan hak yang melekat pada jabatan Ketum otomatis nonaktif.

Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut keputusan rapat harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU, Afifuddin Muhajir, bersama Katib Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025.

“Mulai 26 November 2025 tepat pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU,” demikian bunyi keputusan itu, sebagaimana dilaporkan detik.com.

Tak sampai di situ, keputusan tersebut juga menegaskan bahwa Gus Yahya tak lagi berhak menggunakan atribut, fasilitas, ataupun bertindak atas nama PBNU setelah waktu tersebut.

Baca Juga :  Desa Adat Sade Terbakar, Kemenbud Siapkan 3 Jurus Pemulihan: Bukan Cuma Bangunan, Tapi Juga Ekonomi dan Budaya

Surat tersebut juga meminta PBNU segera menggelar rapat pleno untuk membahas pemberhentian dan penggantian fungsionaris dalam struktur kepengurusan.

Sambil menunggu pengganti, posisi pucuk pimpinan PBNU sementara sepenuhnya berada di tangan Rais Aam—sebagai pemegang otoritas tertinggi di tubuh Nahdlatul Ulama.

Kabar ini juga telah dikonfirmasi oleh Katib Tajul Mafakhir. “Ya, keputusan itu tercantum dalam risalah rapat,” ujarnya singkat.

(RED)

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Survei Poltracking: Gerindra 23,2 Persen, PDIP dan Golkar Mengekor
Pergantian Posisi di JP Group dan Perhatian terhadap Energi Terbarukan
Parpol Nonparlemen Tolak PT 5 Persen, Merasa Dijegal hingga Tuduh Koalisi Arogan
Pajak Seller Marketplace Segera Dipungut, Seller Online Perlu Siap-siap
Saat Tari Piring Bertemu Tarian Mandarin, IFSRC Bawa Diplomasi Indonesia–Tiongkok ke Panggung Budaya
DPR Pertanyakan Rencana 200 Juta Rekening: Yang Belum Punya Rekening Cuma 15,3 Juta
Bukan Cuma Urusan Pemerintah, IFSRC Buka Jalur Baru Diplomasi Indonesia–Tiongkok
GCI dan Masa Depan Hubungan Indonesia–Tiongkok Dibahas di Jakarta
Berita ini 9 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 19:25 WIB

Survei Poltracking: Gerindra 23,2 Persen, PDIP dan Golkar Mengekor

Minggu, 20 September 2026 - 09:39 WIB

Parpol Nonparlemen Tolak PT 5 Persen, Merasa Dijegal hingga Tuduh Koalisi Arogan

Jumat, 18 September 2026 - 16:42 WIB

Pajak Seller Marketplace Segera Dipungut, Seller Online Perlu Siap-siap

Jumat, 18 September 2026 - 09:01 WIB

Saat Tari Piring Bertemu Tarian Mandarin, IFSRC Bawa Diplomasi Indonesia–Tiongkok ke Panggung Budaya

Kamis, 17 September 2026 - 08:45 WIB

DPR Pertanyakan Rencana 200 Juta Rekening: Yang Belum Punya Rekening Cuma 15,3 Juta

Berita Terbaru

Bendera Partai Gerindra, PDIP dan Partai Golkar. (Ilustrasi: Pinterest)

KABAR NUSANTARA

Survei Poltracking: Gerindra 23,2 Persen, PDIP dan Golkar Mengekor

Rabu, 23 Sep 2026 - 19:25 WIB

Sumber foto: sindonews.com

KILAS GLOBAL

BRICS Masih Jadi Magnet Negara Berkembang, 45 Negara Pengen Gabung!

Senin, 21 Sep 2026 - 22:09 WIB