SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Setahun sudah duet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka berjalan. Namun, publik nyaris tidak melihat peran strategis dari sang wakil presiden muda.
Laporan Tempo (2025) menyoroti minimnya kiprah Gibran yang lebih sering hadir dalam acara seremoni dan kunjungan ke daerah ketimbang duduk dalam forum strategis kenegaraan.
Sumber Tempo menyebut, Gibran memang ditugasi Presiden untuk “memantau” program pemerintah di daerah. Namun dalam isu besar seperti perombakan kabinet dan perencanaan ekonomi nasional, Gibran nampak jarang dilibatkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini memang bisa jadi mempertegas watak sistem presidensial Indonesia yang menempatkan wakil presiden hanya sebagai “pembantu presiden”, sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 — tanpa rincian tugas dan kewenangan yang eksplisit.
Akibatnya, ruang gerak seorang wapres sepenuhnya bergantung pada seberapa besar kepercayaan yang diberikan presiden.
“Jika presiden kuat, wapres cenderung menjadi figur simbolik,” kata Dr. Siti Zuhro (UGM, 2024) dalam Jurnal Ketatanegaraan.
Jika dibandingan dengan wakil presiden sebelumnya memperlihatkan jurang peran yang lebar. Jusuf Kalla, misalnya, dikenal aktif memediasi konflik dan memimpin negosiasi kebijakan lintas kementerian di era SBY.
Bahkan Boediono yang teknokrat pun memegang koordinasi kebijakan ekonomi makro. Sementara Ma’ruf Amin, meski terbatas, masih mengampu isu moderasi beragama.
Gibran, sebaliknya! Dia belum menampakkan agenda kebijakan personal yang menonjol. Manuver “Lapor Mas Wapres” yang ia luncurkan justru menuai teguran dari Istana karena dianggap tak berkoordinasi.
Hingga kini, peran Gibran masih terlihat sebatas pelengkap kekuasaan—belum menjadi mitra strategis presiden sebagaimana yang diharapkan publik. Mengapa?
Apakah tugas Wapres saat ini memang hanya sekedar pelengkap pemerintahan—ban serep yang menarik perhatian media ketika turun ke lapangan, namun belum jelas kontrol stir pemerintahan? Atau ….? Ada faktor lain? (Red)
Komentar