Banggar DPR Tolak Tambahan Dana Rp14,92 Triliun, Apa Kabar IKN?

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Harapan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mendapat tambahan dana Rp14,92 triliun di tahun depan kandas sudah.

Badan Anggaran (Banggar) DPR menolak usulan itu, membuat masa depan pembangunan IKN tahap II kian abu-abu.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono tak bisa menyembunyikan wajah lesu usai mendengar keputusan tersebut. Ia khawatir proyek IKN bisa terhenti alias “gatot” (gagal total).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pasalnya, dana tambahan itu sangat krusial untuk membangun kawasan legislatif, yudikatif, dan infrastruktur pendukungnya.

“Ya jelas ada pengaruhnya. Bisa mundur lagi,” ujar Basuki di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Padahal, Presiden Jokowi sudah menargetkan pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif di IKN Kalimantan Timur rampung pada 2028. Dengan begitu, IKN bisa resmi jadi ibu kota politik Indonesia.

Basuki menjelaskan, tambahan Rp14,92 triliun itu bukan di luar rencana, melainkan bagian dari kerangka anggaran Rp48,8 triliun untuk tiga tahun pembangunan IKN. Namun karena ditolak, anggaran OIKN tahun 2026 tetap di angka Rp6,26 triliun.

Dana tambahan tersebut rencananya digunakan untuk:

1. Pembangunan lanjutan Rp4,73 triliun. Gedung DPR, DPD, MPR, ruang sidang paripurna, gedung MA, MK, KY, Masjid, Plaza Keadilan, jalan kawasan, hingga manajemen konstruksi induk.
2. Pembangunan baru Rp9,59 triliun. Rumah tapak, hunian vertikal legislatif, yudikatif, ASN, serta masyarakat umum. Termasuk peningkatan jalan, jaringan air bersih, irigasi, dan utilitas kawasan.
3. Pengelolaan Rp600 miliar. Untuk operasional dan pemeliharaan kantor presiden, istana negara, kantor kementerian koordinator, ruang terbuka hijau, sanitasi, hingga persampahan.

Dengan keputusan ini, tanda tanya besar pun muncul: bagaimana kelanjutan proyek ambisius IKN jika “bensin” tambahannya tak kunjung turun? (Red)