SUARAMUDA, SEMARANG — Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak akan menerapkan penegakan disiplin anak-anak nakal untuk dikirim ke barak militer sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Jawa Barat.
Menurutnya, kedisiplinan wajib diterapkan. Namun tidak harus dilakukan dengan memasukkan pelajar ke barak militer.
“Nggak lah, kita kan ada aturannya, kita bukan negara yang siap perang kok. Kita sudah tahu kedisplinan itu wajib. Di Jawa Tengah punya sekolah yang bekerja sama dengan militer dan mereka dilatih di sekolah,” beber Wagub usai menjadi Inspektur pada Apel Kesiapsiagaan Satpol PP, Satuan Linmas, dan Satuan Damkar Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kamis (15/05/2025) di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wagub menegaskan, yang paling utama bagi pelajar adalah ketertiban, kedisiplinan, dan paham bahwa mereka usia untuk belajar.
“Itu yang paling utama,” tegas Wagub.
Dikatakan, setiap daerah memiliki permasalahan sendiri – sendiri yang tidak sama satu sama lain. Jawa Tengah, mempunyai keakraban yang berbeda dengan masyarakat Jawa Timur ataupun Jawa Barat.
“Saya berharap tidak ada pembandingan-pembandingan, sama-sama menjalankan tugas yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Penegasan ini menjawab pertanyaan masyarakat akankah penerapan pelajar masuk barak militer akan diterapkan juga di Jawa Tengah, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi membuat kebijakan anak nakal dikirim ke barak Militer untuk dididik karakter kebaikan.
Tentu saja anak yang memang diserahkan oleh orang tuanya karena sudah menyerah untuk mendidiknya.
Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Komnas HAM dan aktivis pendidikan menilai kebijakan itu tidak tepat karena melanggar UU hak anak.
Anak nakal bukan dikirim ke barak tetapi harus dididik di sekolah dan orang tuanya. Kebijakan ini juga dianggap sebagai program putus asa karena tidak punya cara mendidik anak yang benar.
Namun banyak juga yang setuju karena diharapkan anak bisa berubah. Pendidikan tegas ala Militer mampu merubah karakter anak yang sudah tidak bisa dibina oleh orang tuanya.
Bahkan Menteri HAM RI Natalius Pigai mengapresiasi program ini. Jika bagus bukan tidak mungkin diadopsi oleh pemerintah pusat untuk menangani anak-anak yang bermasalah. (*)
Komentar