SUARAMUDA, JEMBER – Aksi penolakan warga terhadap usaha tembak udang yang merusak ekosistem lingkungan di Desa Kepanjen dan Mayangan, Gumukmas, Jember terus berlanjut.
Pasalnya, hal ini sudah ditegaskan oleh masyarakat baik melalui pengaduan masalah kepada bupati dan DPRD dengan pengiriman surat, audiensi, maupun demonstrasi yang beberapa kali telah dilakukan beberapa bulan yang lalu.
Selain itu, belum lama ini warga juga mengirim surat laporan kepada DPRD untuk menindaklanjuti janji penutupan tambak udang tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun sayangnya, tindakan tersebut tidak menemukan respon intensif dari pemerintah. Pemerintah bahkan tidak tegas dalam menanggapi isu tersebut.
Salah satu warga Kepanjen yang tinggal disekitar lokasi mengatakan bahwa usaha tambak udang di wilayahnya menghasilkan limbah cair yang mencemari lingkungan, kondisi ini membuat tanah tidak produktif, sehingga ladang tidak bisa ditanami.
“Sudah kurang lebih 15 tahun, lahan pertanian saya tidak bisa ditanami padi gara-gara keberadaan tambak udang ini, “ujar petani Kepanjen, yang enggan disebutkan namanya.
Diketahui, selain mematikan fungsi lahan, limbah yang telah bercampur dengan zat kimia juga merusak ekosistem biota laut.
Imbasnya, para nelayan harus mencari ikan lebih jauh dari wilayah pesisir. Tentu hal ini merupakan resiko besar yang berdampak pada keselamatan masyarakat nelayan.
Di sisi lain, justru pemerintah masih terlihat abai terhadap kondisi masyarakat Kepanjen dan Mayangan.
Unjuk Rasa Warga
Untuk mensinyalir bentuk kekecewaan, ratusan warga kembali menggelar aksi dan unjuk rasa mendorong penutupan usaha tambak udang tersebut secara mandiri.
Selain dari warga aksi diikuti oleh beberapa organ termasuk PMII, Aksi Kamisan Jember, dan Koalisi Perempuan Indonesia.
Aksi pembekuan tersebut dilakukan pada hari Jum’at (9/052025) dengan menyegel pintu utama perusahaan tambak udang milik PT Delta Guna Sukses (DGS).
Supaya usaha aksi pembekuan dilakukan secara aman, para warga meminta seluruh karyawan keluar untuk memastikan perusahaan tidak beroperasi kembali.
Listrik tambak juga dimatikan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
Sejauh ini, aksi berjalan kondusif, tidak ada tindakan kekerasan. Pihak aparat kepolisian juga turut mendampingi warga dan menyampaikan aspirasi.
Tokoh masyarakat Kepanjen, Arif Sukoco, menuturkan para polisi di daerahnya adalah mitra masyarakat.
“Polisi di sini tak lain merupakan teman kita, mereka (seharusnya) mengawasi dan juga mengayomi masyarakat (termasuk) tindakan penyegelean PT DGS, “ujar Arif.
Ia juga menegaskan jika pemerintah tidak merespon serius persoalan ini, maka aksi selanjutnya akan dilakukan dengan massa yang lebih besar.
Harapan warga, penutupan tambak udang PT DGS bisa menjadi langkah menghidupkan kembali lahan produktif mereka, dan padi bisa ditanam dengan hasil yang lebih baik.
Sementara itu, juru bicara PC PMII Jember, Tohirin menegaskan sudah seharusnya mahasiswa bergerak membersamai masyarakat bawah untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara.
“Dalam hal ini, hak untuk menyampaikan pendapat serta memperoleh lingkungan yang tidak tercemar. Masyarakat menjalankan aksi dengan damai meskipun harus menunggu lama serta dilanda hujan deras, “imbuhnya.
Wakapolres Jember, Ferry, menegaskan pihaknya siap menerima laporan warga hingga ada tindakan tegas dari pemerintah terkait penutupan PT DGS secara permanen.
“Jika terdapat pegawai yang berusaha mengoperasikan kembali tambak udang tersebut, maka laporkan kepada kami dan ketua Kelompok Tani Kepanjen, “ujarnya. (Red)
Penulis: Novia Ulfa Isnaini
Komentar