SUARAMUDA, JAKARTA — Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (Dishub Sumut) dan UK PACT aktif mendorong pengembangan transportasi rendah karbon yang ramah lingkungan, dan ramah disabilitas, di kawasan aglomerasi: Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang).
Demikian disampaikan Kadishub Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan, dalam acara Achieving Inclusive Low-Emission Mobility in Indonesia, yang digelar oleh UK PACT (UK Partnering for Accelerated Climate Transitions) kerjasama UK PACT Clean Air Asia, dan York University di Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Acara ini membahas langkah-langkah untuk mengurangi pencemaran udara dari sektor transportasi dan juga memastikan seluruh infrastruktur transportasi yang mengakomodir kebutuhan disabilitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ini sejalan dengan target pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 29% pada 2030, dan bahkan bisa mencapai 41% jika mendapat bantuan dari internasional.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan 23% energi yang digunakan di Indonesia berasal dari energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, pada 2025.
Untuk mencapai target ini, pemerintah melakukan berbagai langkah, seperti:
– Meningkatkan kualitas transportasi umum, agar lebih nyaman dan mudah digunakan oleh masyarakat.
– Mendorong penggunaan kendaraan listrik, karena lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin atau solar.
– Mengembangkan sistem transportasi yang lebih terintegrasi, sehingga lebih banyak orang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, serta lebih nyaman berjalan kaki atau bersepeda.
– Memastikan infrastruktur transportasi mengakomodir kebutuhan kaum diasabilitas.
Sebagai perwakilan dari Sumatera Utara, Kadishub Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan, menjelaskan beberapa langkah yang sudah dilakukan Pemprov Sumut di wilayah aglomerasi Mebidang untuk menciptakan transportasi yang lebih baik, yaitu:
Pertama, Menyiapkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang agar masyarakat bisa menikmati transportasi umum yang lebih nyaman, efisien, dan ramah lingkungan.
Kedua, Mendorong pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengatur dan mengelola sistem transportasi supaya lebih tertata dan terintegrasi.
Ketiga, Melibatkan masyarakat dan komunitas disabilitas dalam perencanaan kebijakan transportasi, sehingga bisa lebih sesuai dengan kebutuhan penyandang disablitas yang menggunakan transportasi.
Terakhir, Mencari sumber inovasi pendanaan, agar pembangunan transportasi ramah lingkungan bisa terus berjalan tanpa bergantung pada anggaran pemerintah saja.
Sebagai contoh beberapa tahun terakhir Pemprovsu mendapatkan pembiayaan hibah luar negeri dari Pemerintah Prancis, Korea Selatan dan Inggris termasuk AFD dan World Bank.
Dishub Sumut berharap acara ini dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun sistem transportasi yang lebih bersih, nyaman, dan inklusif.
Dengan kerja sama yang baik, harapannya target pengurangan polusi bisa tercapai dan masyarakat dapat menikmati transportasi yang lebih baik di masa depan. (*)
Komentar