Oleh: Al Muhaemin *)
SUARAMUDA, SEMARANG — Kasus seorang ibu hamil yang harus ditandu sejauh 10 kilometer di Dusun Meang, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, kembali menegaskan betapa buruknya kondisi infrastruktur di daerah tersebut.
Bukan hanya sekali, insiden serupa telah terjadi berulang kali, namun hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperbaikinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Hamdan Kasim, telah mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk segera melakukan audit dan menjadikan perbaikan jalan di Dusun Meang sebagai prioritas.
Sayangnya, alasan klasik seperti keterbatasan anggaran terus menjadi tameng bagi lambannya tindakan.
Jika keterbatasan anggaran memang menjadi kendala utama, mengapa hingga kini belum ada upaya serius untuk melobi pemerintah pusat demi mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau sumber pendanaan lain?
Sementara pemerintah daerah terus berdebat soal anggaran, masyarakat setempat harus terus berjuang dengan kondisi jalan yang nyaris tidak layak disebut infrastruktur.
Jalan yang rusak parah tidak hanya menghambat akses ekonomi, tetapi juga membahayakan nyawa, terutama dalam keadaan darurat seperti kasus ibu hamil yang ditandu tersebut.
Dari aspek kesehatan, kondisi jalan yang buruk sangat berisiko bagi masyarakat, terutama ibu hamil, lansia, dan pasien dengan kondisi darurat lainnya.
Waktu yang seharusnya digunakan untuk memberikan pertolongan medis justru terbuang sia-sia karena sulitnya akses ke fasilitas kesehatan.
Dalam keadaan seperti ini, keterlambatan mendapatkan layanan kesehatan bisa berujung pada komplikasi yang fatal, bahkan kematian.
Tidak hanya itu, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil juga kesulitan mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin, yang pada akhirnya meningkatkan risiko penyakit kronis tidak terdeteksi lebih awal.
Infrastruktur yang memadai bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga berkaitan erat dengan hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Lebih jauh, kondisi ini mencerminkan ketimpangan dalam pembangunan. Daerah yang jauh dari pusat kekuasaan sering kali luput dari perhatian, padahal mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas dasar yang layak.
Bagaimana bisa kita berbicara tentang kemajuan daerah jika akses transportasi saja masih menjadi hambatan besar bagi warga?
Tak hanya itu, buruknya kondisi jalan juga memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal. Petani kesulitan mengangkut hasil panen, pedagang terhambat dalam distribusi barang, dan anak-anak harus bertaruh nyawa hanya untuk bisa sampai ke sekolah.
Ini bukan sekadar isu infrastruktur, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi yang membutuhkan solusi menyeluruh.
Ironisnya, peristiwa ini baru mendapatkan perhatian setelah viral di media sosial. Ini menggambarkan betapa kebijakan publik sering kali baru bergerak ketika ada tekanan besar dari publik.
Apakah harus ada korban jiwa terlebih dahulu agar pemerintah benar-benar bertindak?
Sebagai bagian dari pelayanan dasar, akses infrastruktur yang layak seharusnya menjadi tanggung jawab utama pemerintah, bukan sekadar janji politik atau agenda yang terus ditunda.
Jalan Meang Sekotong adalah bukti nyata bagaimana kelalaian pemerintah dapat berdampak langsung pada kesejahteraan dan keselamatan warganya.
Kini, bola ada di tangan pemangku kebijakan: apakah mereka akan terus beralasan, atau akhirnya memilih untuk bertindak?
*) Al Muhaemin, Ketua Umum HMI Komisariat Medica Farma Husada 2025
Komentar