Korupsi Rp6 Triliun di China Dihukum Mati, tapi Korupsi Hampir Rp300 Triliun di Indonesia Hanya Dihukum 6 Tahun: Enak Mana?

- Penulis

Kamis, 26 Desember 2024 - 06:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi korupsi/ pinterest

Ilustrasi korupsi/ pinterest

SUARAMUDA, SEMARANG — China menjadi salah satu negara yang memberlakukan hukuman mati pada koruptor dalam upaya memberantas korupsi.

Dan terbaru, Beijing mengeksekusi mati mantan sekretaris Partai Komunis Cina Li Jianping—yang didakwa melakukan tindak kejahatan korupsi lebih dari 3 miliar yuan (Rp6,6 triliun).

Dikutip dari Tempo (23/12/2024), Li dinyatakan bersalah telah menerima suap, menyalah gunakan uang masyarakat dan berkolusi dengan sebuah sindikat kriminal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia kemudian dijatuhi hukuman mati pada September 2022 setelah otoritas menemukan dia memanfaatkan statusnya sebagai PNS untuk menggelapkan uang.

Pada Agustus 2024, banding yang diajukan Li dinyatakan kalah oleh pengadilan Mahkamah Agung China. Walhasil, hukuman mati dijalankan pada Selasa, 17 Desember 2024.

Baca Juga :  Innalillahi, Ketua Rijalul Ansor Pusat KHR Mahfudz Hamid Wafat
Ilustrasi korupsi/ pinterest

Hukuman koruptor kelas kakap di Indonesia

Di bulan yang sama, Indonesia digegerkan peristiwa hukum yang naif. Betapa tidak? Salah satu pelaku koruptor terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022, Harvey Moeis, hanya dijatuhi pidana penjara 6 tahun dan 6 bulan.

Selain divonis hukuman penjara yang hanya 6 tahun dan 6 bulan, Harvey dikenakan pidana denda hanya Rp1 miliar. Apabila ketentuan soal denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Baca Juga :  Jawab Tantangan Modernisasi Pertanian, Pemerintah Jawa Tengah Gelar Jateng Agro-inovation Expo 2024

Memang, Majelis Hakim juga turut menjatuhkan pidana tambahan kepada Harvey berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Tapi jika pembayaran itu dipenuhi Harvey, maka masa hukumannya mendapat subsider dua tahun penjara.

Duh, duh, duh! Enak sekali nasib koruptor di negeri ini. Selain hukumannya ringan, pembayaran denda bisa mengurangi masa penahanannya. Masih lagi, nantinya ditambah fasilitas remisi saat hari-hari besar tertentu. Wah, senang ya, koruptor di negeri ini !? (Red)

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bukan Sekadar Kawasan Pabrik, Industropolis Batang Bidik Jadi Magnet Industri Dunia
Ketika Partai Politik dan Masyarakat Ramai-ramai Desak Pemakzulan Wapres Gibran
Kejutan dari PSI! Tiga Petinggi Sekaligus Angkat Kaki, Ada Giring hingga Raja Juli
Jalan Jakarta Jadi Korban Proyek Galian, Mahasiswa Desak PAM Jaya Tak Cuma Janji!
DPC PPP Tegal Nyatakan Dukungan pada Ketum Mardiono soal Evaluasi Pengurus DPP di Rakornas III
Bahlil Naik Pitam! Beri Ultimatum 3×24 Jam kepada Penyebar Isu, Golkar Ikut Terseret
Indonesia Jangan Cuma Jadi Pasar Tiongkok! FGD Sino-Nusantara Institute di Semarang Dorong Transfer Teknologi dan Investasi Berkualitas
Politik Indonesia Makin Liar? SBY Bersuara, PDIP Desak Dalang Penyadapan Prabowo Dibongkar
Berita ini 17 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 17:28 WIB

Bukan Sekadar Kawasan Pabrik, Industropolis Batang Bidik Jadi Magnet Industri Dunia

Selasa, 10 November 2026 - 12:26 WIB

Ketika Partai Politik dan Masyarakat Ramai-ramai Desak Pemakzulan Wapres Gibran

Selasa, 10 November 2026 - 09:41 WIB

Kejutan dari PSI! Tiga Petinggi Sekaligus Angkat Kaki, Ada Giring hingga Raja Juli

Senin, 9 November 2026 - 19:10 WIB

Jalan Jakarta Jadi Korban Proyek Galian, Mahasiswa Desak PAM Jaya Tak Cuma Janji!

Senin, 9 November 2026 - 19:00 WIB

DPC PPP Tegal Nyatakan Dukungan pada Ketum Mardiono soal Evaluasi Pengurus DPP di Rakornas III

Berita Terbaru

Rutinitas santri di pesantren. (Gambar: pinterest)

OPINI

Menatap Krisis Legitimasi dan Urgensi Reformasi Pesantren

Kamis, 12 Nov 2026 - 08:23 WIB