Mengapa Prabowo Memberi Amnesti kepada Ribuan Narapidana Korupsi?

- Penulis

Sabtu, 21 Desember 2024 - 11:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Yusril dukung wacana Prabow maafkan koruptor / sumber: CNN Indonesia

Yusril dukung wacana Prabow maafkan koruptor / sumber: CNN Indonesia

SUARAMUDA, JAKARTA – Ada berita menarik yang dirilis CNN Indonesia, Sabtu (21/12/2024) hari ini. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut jumlah narapidana kasus korupsi yang akan menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto berjumlah ribuan.

Disebutkan, Yusril mengklaim jumlah itu masih lebih kecil dibandingkan jumlah narapidana narkotika yang akan menerima amnesti, dengan total penerima amnesti sebelumnya diperkirakan mencapai 44 ribu.

“Sebagian besar adalah pengguna narkoba. Yang lain-lain, mungkin Pak Supratman (Menteri Hukum) yang lebih tahu. Tapi yang korupsi itu enggak banyak, itu cuma ya berapa ribu, yang paling banyak narkotika,” kata Yusril kepada wartawan, Jumat (20/12/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tak melanggar UU?

Yusril mengatakan rencana Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada narapidana korupsi itu tidak melanggar undang-undang.

Ia menyebut UU Tipikor telah mengatur pengembalian kerugian keuangan negara tidak akan menghapus sifat pidana dari perbuatan korupsi, tapi UU Tipikor berada dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang amnesti dari presiden.

Baca Juga :  Dari Aduan Warga ke Respons Nasional: Jalan Rusak Langgudu Jadi Sorotan Kemenkes dan BGN

“Ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 1945, yaitu Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi,” jelasnya.

“Presiden memberikan grasi meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau Presiden memberikan amnesti dan abolisi meminta pertimbangan DPR. Grasi, amnesti dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun, “sambungnya.

Oleh karena itu, kata Yusril, jika nanti Presiden Prabowo memberi amnesti kepada para napi kasus korupsi maka perkara korupsi mereka akan selesai.

Ia menegaskan hal tersebut berlaku untuk para napi korupsi dengan perkara yang sudah divonis atau sedang dalam proses persidangan.

“Kalau itu dilakukan maka ketentuan bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, dengan diberikan abolisi dan amnesti perkaranya selesai. Lebih tinggi itu UUD 1945,” ujar dia.

Baca Juga :  Ngeri lurr! KPK Bilang Kredit Fiktif Bank Jepara Artha Ditaksir Rugikan Negara Rp 220 Miliar

Kembalilan duit pada negara

Presiden Prabowo sebelumnya mempertimbangkan untuk memaafkan para koruptor yang mengembalikan duit hasil korupsi ke negara.

Prabowo mengaku pihaknya sedang memberi kesempatan bagi para koruptor untuk taubat. Dia berkata pemerintah akan memaafkan bila semua uang curian dikembalikan ke negara.

“Saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor, apa voor, apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat,” kata Prabowo saat berpidato di depan para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024) waktu setempat.

“Hai, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” imbuhnya. (Sumber: CNN Indonesia)

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Cara Daftar CPNS 2026: Panduan Membuat Akun SSCASN dan Dokumen yang Perlu Disiapkan
30 Persen Karyawan BYD Orang Subang, Benarkah?
Bukan Sekadar Kawasan Pabrik, Industropolis Batang Bidik Jadi Magnet Industri Dunia
Ketika Partai Politik dan Masyarakat Ramai-ramai Desak Pemakzulan Wapres Gibran
Kejutan dari PSI! Tiga Petinggi Sekaligus Angkat Kaki, Ada Giring hingga Raja Juli
Jalan Jakarta Jadi Korban Proyek Galian, Mahasiswa Desak PAM Jaya Tak Cuma Janji!
DPC PPP Tegal Nyatakan Dukungan pada Ketum Mardiono soal Evaluasi Pengurus DPP di Rakornas III
Bahlil Naik Pitam! Beri Ultimatum 3×24 Jam kepada Penyebar Isu, Golkar Ikut Terseret
Berita ini 16 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 15:37 WIB

Cara Daftar CPNS 2026: Panduan Membuat Akun SSCASN dan Dokumen yang Perlu Disiapkan

Jumat, 13 November 2026 - 13:58 WIB

30 Persen Karyawan BYD Orang Subang, Benarkah?

Rabu, 11 November 2026 - 17:28 WIB

Bukan Sekadar Kawasan Pabrik, Industropolis Batang Bidik Jadi Magnet Industri Dunia

Selasa, 10 November 2026 - 12:26 WIB

Ketika Partai Politik dan Masyarakat Ramai-ramai Desak Pemakzulan Wapres Gibran

Selasa, 10 November 2026 - 09:41 WIB

Kejutan dari PSI! Tiga Petinggi Sekaligus Angkat Kaki, Ada Giring hingga Raja Juli

Berita Terbaru

Foto: (Dok. Magnific)

Sino Insight

China Kuasai 80 Persen Paten Data Center Bawah Laut Dunia

Senin, 16 Nov 2026 - 07:55 WIB

OPINI

Makassar Berpesta, UMKM Untung Berapa?

Sabtu, 14 Nov 2026 - 08:40 WIB