SUARAMUDA, TOBA, SUMUT – DPRD Kabupaten Toba bersama Penjabat (Pjs) Bupati Toba, Dr. Agustinus Panjaitan, resmi menandatangani persetujuan bersama terkait RAPBD Tahun Anggaran 2025 serta Raperda tentang Gedung dan Bangunan. Penandatanganan ini dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Toba, Kamis (21/11).
Dr. Agustinus menekankan, RAPBD 2025 akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
“Kita prioritaskan anggaran untuk sektor-sektor yang berdampak langsung pada masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agustinus menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana.
“Kami sangat menghargai dukungan dari DPRD dan masyarakat dalam proses pembahasan ini. Keputusan yang kita buat hari ini bertujuan membawa manfaat besar bagi Kabupaten Toba,” tuturnya.
Sebelum penetapan, sebanyak enam fraksi DPRD Toba meliputi PKB, NasDem, Golkar Nurani Rakyat, PDIP & PKPI, Demokrat, dan Perindo menyatakan setuju atas kedua raperda tersebut, dengan catatan agar Pemkab Toba segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pedoman teknis.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Sabarudin Tambunan, menyampaikan bahwa proyeksi APBD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1,274 triliun, belanja sebesar Rp1,329 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp55 miliar.
“Dengan defisit yang ada, pemerintah harus memastikan efisiensi anggaran sekaligus mengalokasikan dana secara prioritas untuk sektor strategis,” tegasnya.
Sabarudin mengingatkan pentingnya efisiensi belanja dan fokus pada sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
Fraksi NasDem yang diwakili Boy Simangunsong menekankan perlunya inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
Sementara Fraksi Golkar Nurani Rakyat meminta agar setiap proyek dianalisis secara mendalam untuk memastikan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Perindo, melalui Binsar Gultom, meminta agar regulasi baru disosialisasikan secara luas, sedangkan Fraksi PDIP dan PKPI menyoroti pentingnya harmonisasi antara Perda dan Perbup untuk keberhasilan implementasi.
Menutup sambutannya, Dr. Agustinus menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan selama masa jabatannya sebagai Pjs Bupati, yang akan berakhir keesokan hari.
“Keputusan yang kita buat hari ini menjadi berkat bagi masyarakat Toba dan membawa kabupaten ini semakin maju. Saya berterima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini adalah rangkain rembuk yang berlangsung 4 hari, yakni tanggal 7,8, 21, dan 22 November 2024.
Rapat penutupan berlangsung khidmat dan menghasilkan persetujuan dan kesepakatan bersama untuk menjadikan RAPBD 2025 dan Ranperda Bangunan Gedung untuk segera dijadikan Perda. (*)
Komentar