SUARAMUDA – Data statistik menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan di berbagai sektoral, yang sangat menentukan keakuratan dan kesesuaian kebijakan yang dibangun.
Di sisi lain, data menjadi pijakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan di masing-masing sektoral, agar sesuai, tepat sasaran, dan akurat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, pada acara Forum Group Discussion (FGD) Pembinaan Data Sektoral bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan dan OPD Pemkot Pekalongan, di Hotel Howard Johnson (Hojo) Pekalongan, Selasa (30/7/2024) lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Mas Aaf, sapaan akrab wali kota, ketersediaan data statistik yang berkualitas, sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data setiap instansi. Sehingga, dapat mendukung optimalisasi perencanaan dan pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan.
Oleh karena itu, ia menekankan adanya kolaborasi dan sinergi yang kuat antar-OPD sebagai produsen data, dalam menyajikan data sektoral.
“(Hasil) dari kegiatan ini bisa menjadi ilmu baru untuk para peserta FGD. Yang terpenting, adanya kerja sama dan kolaborasi yang terbangun, di mana BPS ini pasti membutuhkan data sektoral dari dinas-dinas terkait,”ucapnya.
Wali kota meminta kepada OPD terkait agar data sektoral yang sudah ada ini dikembangkan ke sektor-sektor lain. Masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dilakukan OPD di Kota Pekalongan, baik itu terkait data sektoral perikanan, lingkungan hidup, dan lain-lain.
Ia pun mengajak seluruh pengelola data statistik sektoral di seluruh OPD Pemkot Pekalongan, untuk memiliki komitmen dalam menyediakan, pengumpulan data dengan baik, guna mengoptimalkan pengelolaan data statistik sektoral di Kota Batik.
“Sebagai contoh, data warga yang harus diberikan PKH, walaupun diusulkan dari pemkot, namun yang menyetujui dari Pemerintah Pusat. Sehingga, hal ini yang menjadi masalah. Pengelolaan data statistik sektoral ini harus dilakukan secara terintegrasi, sinergi, dan kolaborasi,” tuturnya.
Kepala BPS Kota Pekalongan, Rahyudin menambahkan, untuk mendapatkan data sektoral yang berkualitas, sumbernya harus relevan dan sesuai dengan kondisi terkini. Data harus akurat, mudah diakses, tepat waktu, mudah ditafsirkan, dan konsisten. Optimalisasi pengumpulan data harus dilakukan oleh sumber daya yang profesional, artinya memahami dan mengerti, jujur, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami memiliki tim pengelolaan data statistik sektoral, untuk mewujudkan Pekalongan Satu Data, yang di dalamnya ada OPD terkait seperti Bappeda sebagai sekretaris tim, Dinkominfo sebagai wali data, BPS selaku pembina data. Sementara, OPD terkait lainnya sebagai produsen data,” ungkapnya.
Rahyudin menegaskan, tidak semua data bisa disajikan (diekspos), karena data itu sifatnya berubah-ubah setiap tahun. Itulah mengapa diperlukan adanya pembinaan data sektoral.
Pihaknya berharap, para peserta kegiatan dapat memiliki pemahaman, bahwa statistik sektoral ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah, dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
“Setiap OPD yang memerlukan kolaborasi data antarperangkat daerah, kemudian melakukan penyusunan data dan analisis data, dalam rangka menunjang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, ” ujarnya. (Red)
Komentar