SUARAMUDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah siap untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2024 secara maksimal. Hal itu dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana usai Rapat Koordinasi Desk Pilkada dan Kondusivitas Wilayah Provinsi Jateng, di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (9/7/2024).
Pada kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Nana juga menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak bisa melebihi 82 persen.
“Target partisipasi masyarakat di Jateng, kemarin target saya ketika pemilu itu 80 persen. Tapi Alhamdulillah, realisasinya bisa 82 persen. Kita tingkatkanlah, saya yakin Pilkada ini masyarakat akan memilih bupati, wali kota, dan gubernurnya, sehingga kita harapkan minimal 82 persen,” bebernya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, Pilkada serentak lebih rawan dari pemilu lalu. Sebab, pelaksanaan Pilkada, antara pasangan calon dengan lainnya berada di satu kabupaten, dan berdekatan.
“Demikian juga pendukungnya berada di satu daerah itu. Sehingga kalau tidak kita antisipasi dengan baik, maka konflik antarpendukung bisa terjadi. Ini yang harus kita antisipasi dan kita komunikasikan. Komunikasinya harus dengan partai politik, tim sukses, dan juga dengan masyarakat. Maka edukasi ke masyarakat harus ditingkatkan,” jelasnya.
Menurut Nana, rakor bersama Forkopimda, KPU, Bawaslu, serta wali kota, bupati dan lainnya kali itu, untuk mengingatkan supaya pemerintah kabupaten dan kota betul-betul menyiapkan, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi pesta demokrasi rakyat. Kesiapannya harus optimal, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, aman, dan kondusif.
Ia juga menyampaikan beberapa indikator keberhasilan pilkada. Yakni, partisipasi masyarakat tinggi, kondusivitas terjaga, pentahapan pilkada berjalan baik, dan pelayanan pemerintahan berjalan baik.
Terkait kerawanan, Pj gubernur itu menuturkan kesiapannya. Pengamanan akan dilakukan di masing-masing kabupaten dan kota, namun tetap dalam pantauan pihak provinsi, Polda, Kodam, yang akan membuat zona di masing -masing keresidenan. Hal tersebut untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang ada.
“Pencegahan itu lebih baik daripada kita lakukan penindakan. Maka dalam hal ini, seluruh Forkopimda, KPU, Bawaslu, kita harus kompak,” tegas Nana.
Ditambahkan, tak kalah pentingnya, upaya pencegahan melalui sosialisasi terkait Pilkada. Edukasi mengenai masalah politik, harus disampaikan kepada masyarakat. (Red)
Komentar