Tarot dan Kebijakan: Membaca Masa Depan Kesejahteraan Sosial

Menggunakan simbol tarot sebagai metafora kebijakan publik, Asmansyah mengulas tantangan pengelolaan anggaran negara, ketimpangan sosial, dan perlindungan masyarakat. Penurunan angka kemiskinan perlu diikuti pemerataan kesejahteraan dan kebijakan fiskal yang benar-benar berpihak kepada rakyat

- Penulis

Sabtu, 21 November 2026 - 23:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Asmansyah, S.A.P., M.A.P., Dosen Kebijakan Publik, Universitas Negeri Makassar

Asmansyah, S.A.P., M.A.P., Dosen Kebijakan Publik, Universitas Negeri Makassar

Oleh: Asmansyah, S.A.P., M.A.P., Dosen Kebijakan Publik, Universitas Negeri Makassar

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Membaca Simbol, Memahami Realitas Kesejahteraan – Ada sesuatu yang menarik ketika kita mempertemukan tarot dengan kebijakan publik. Keduanya memang berasal dari ruang pemikiran yang berbeda.

Tarot dikenal melalui simbol-simbol yang digunakan untuk menafsirkan perjalanan kehidupan, sedangkan kebijakan publik bekerja melalui keputusan, regulasi, dan alokasi sumber daya. Namun, keduanya memiliki satu titik pertemuan, yaitu bagaimana manusia membaca kemungkinan masa depan dan menghadapi ketidakpastian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saya tidak sedang membicarakan tarot sebagai instrumen untuk meramalkan nasib seseorang. Saya justru ingin menggunakannya sebagai metafora untuk memahami bagaimana masyarakat menggantungkan harapan terhadap keputusan negara.

Sebab, dalam kehidupan sosial, masa depan kesejahteraan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia dibentuk melalui pilihan politik, kapasitas kelembagaan, pengelolaan keuangan publik, dan keberanian pemerintah menentukan prioritas pembangunan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2026 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut menurun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 8,47 persen.

Data ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan menggambarkan adanya perkembangan positif dalam penurunan kemiskinan.

Namun, cerita kesejahteraan tidak berhenti pada angka kemiskinan. BPS juga mencatat bahwa Gini Ratio Indonesia pada Maret 2026 mencapai 0,368, meningkat dibandingkan September 2025 sebesar 0,363. Indikator ini memperlihatkan bahwa penurunan kemiskinan tidak otomatis berjalan searah dengan pemerataan pengeluaran masyarakat.

Dengan kata lain, terdapat perkembangan positif sekaligus persoalan distribusi kesejahteraan yang tetap perlu diperhatikan.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan sosial tidak cukup dinilai melalui satu indikator. Pemerintah mungkin berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan, daya beli, akses pelayanan dasar, dan pemerataan kesempatan ekonomi masih membutuhkan perhatian.

Di sinilah manajemen keuangan publik menjadi penting karena anggaran negara bukan sekadar catatan penerimaan dan pengeluaran, melainkan instrumen untuk menentukan siapa yang memperoleh manfaat pembangunan.

Dalam perspektif Richard A. Musgrave (1959), keuangan publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pemikiran ini menjelaskan bahwa anggaran pemerintah tidak hanya digunakan untuk menyediakan barang dan pelayanan publik, tetapi juga memperbaiki distribusi pendapatan serta menjaga stabilitas ekonomi.

Artinya, pengelolaan anggaran harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, bukan semata-mata tingkat penyerapan belanja.

Dari sini muncul dua pertanyaan reflektif. Pertama, jika angka kemiskinan terus mengalami penurunan, apakah masyarakat benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan yang sebanding dengan keberhasilan statistik tersebut?

Kedua, apakah anggaran negara telah diarahkan untuk mengurangi ketimpangan secara substantif, atau justru lebih banyak mengukur keberhasilan melalui besarnya program dan realisasi belanja?

Bagi saya, pertanyaan tersebut penting karena masa depan kesejahteraan tidak boleh diperlakukan seperti kartu yang dibuka secara acak. Negara mempunyai instrumen perencanaan, data, kewenangan fiskal, dan tanggung jawab konstitusional. Karena itu, membaca masa depan kesejahteraan seharusnya dimulai dengan membaca realitas hari ini secara jujur.

Jika tarot memiliki kartu Justice yang melambangkan keadilan, saya melihat simbol tersebut relevan untuk menggambarkan tanggung jawab negara dalam mengelola keuangan publik.

Keadilan sosial tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan politik atau program bantuan yang diumumkan setiap tahun. Keadilan harus terlihat dari bagaimana pemerintah mengumpulkan penerimaan, menentukan prioritas belanja, mendistribusikan sumber daya, dan memastikan manfaat pembangunan menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Mengapa persoalan ini penting? Karena anggaran negara selalu memiliki konsekuensi sosial. Setiap keputusan mengalokasikan dana untuk satu program pada dasarnya juga menentukan prioritas terhadap kebutuhan lainnya.

Baca Juga :  102 Tahun Nahdlatul Ulama Menginspirasi Dunia

Pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya, sementara kebutuhan masyarakat terus berkembang. Oleh sebab itu, kebijakan anggaran tidak boleh sekadar mengikuti popularitas program, tetapi harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan, urgensi persoalan, serta dampak jangka panjangnya terhadap kesejahteraan.

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp508,2 triliun. Anggaran tersebut menunjukkan besarnya perhatian fiskal terhadap agenda perlindungan masyarakat.

Namun, besarnya alokasi belum otomatis membuktikan bahwa persoalan sosial telah diselesaikan. Kita tetap perlu mempertanyakan ketepatan penerima, kualitas pelaksanaan, keterhubungan dengan program pemberdayaan, dan keberlanjutan manfaatnya.

Apa yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan? Menurut saya, ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada jumlah bantuan yang disalurkan atau persentase anggaran yang terserap.

Pemerintah perlu melihat apakah bantuan tersebut mampu mengurangi kerentanan ekonomi, memperbaiki akses pendidikan dan kesehatan, serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan.

Bantuan sosial memang diperlukan, tetapi ketergantungan jangka panjang tanpa strategi pemberdayaan dapat membuat persoalan kesejahteraan hanya ditangani pada permukaannya.

Pemikiran Amartya Sen (1999) melalui pendekatan Capability Approach memberikan perspektif yang menarik. Sen menekankan bahwa pembangunan seharusnya memperluas kemampuan nyata manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga.

Artinya, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan atau bantuan yang diterima, tetapi juga dari kebebasan seseorang untuk memperoleh pendidikan, menjaga kesehatan, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Kartu Wheel of Fortune dapat digunakan sebagai metafora perubahan sosial dan ekonomi. Kehidupan masyarakat selalu bergerak mengikuti perubahan harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, kondisi ekonomi, dan berbagai keputusan pemerintah.

Kelompok masyarakat berpendapatan rendah biasanya memiliki ruang yang lebih terbatas untuk menghadapi perubahan tersebut. Ketika harga meningkat atau pekerjaan hilang, dampaknya dapat langsung dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Bagaimana pemerintah seharusnya merespons perubahan tersebut? Salah satunya melalui penganggaran yang adaptif, berbasis data, dan mempertimbangkan risiko sosial.

Belanja publik harus mampu merespons kebutuhan mendesak sekaligus membangun ketahanan masyarakat. Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk menyusun program baru, sementara program sebelumnya belum dievaluasi secara memadai.

Dalam konteks ini, pendekatan performance budgeting yang dikembangkan OECD menekankan pergeseran perhatian dari besarnya input anggaran menuju hasil yang dapat diukur.

Penganggaran berbasis kinerja membantu pemerintah menilai apakah sumber daya yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat sesuai tujuan. Dengan demikian, realisasi belanja bukan satu-satunya ukuran keberhasilan, melainkan harus dibaca bersama capaian dan dampak program.

Saya berpandangan bahwa persoalan mendasar pengelolaan keuangan publik bukan semata-mata kekurangan anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah perlu menghindari kecenderungan menjadikan penyerapan anggaran sebagai prestasi administratif, sementara kualitas pelayanan dan perubahan kehidupan penerima manfaat kurang diperhatikan.

Di sinilah metafora tarot menjadi semakin menarik. Kartu The Fool, misalnya, dapat menggambarkan kebijakan yang dimulai dengan optimisme, tetapi belum sepenuhnya memperhitungkan risiko.

Dalam praktik pemerintahan, kondisi tersebut dapat terjadi ketika sebuah program dirancang dengan target besar, tetapi belum didukung kesiapan kelembagaan, kualitas data, kapasitas pelaksana, dan pengawasan yang memadai.

Bagaimana memastikan kebijakan tidak berhenti sebagai janji? Jawabannya membutuhkan transparansi anggaran, pelaporan yang dapat dipahami masyarakat, pengawasan independen, serta evaluasi berbasis hasil.

Masyarakat berhak mengetahui bukan hanya berapa banyak uang yang dibelanjakan, melainkan juga siapa yang menerima manfaat, apa perubahan yang dihasilkan, dan apakah program tersebut layak dilanjutkan.

Pemerintah sendiri telah menekankan prinsip value for money dalam pengelolaan APBN 2025. Prinsip ini menempatkan manfaat, efisiensi, dan efektivitas sebagai pertimbangan penggunaan uang negara.

Namun, prinsip tersebut perlu diterjemahkan secara konsisten hingga tingkat pelaksanaan program. Anggaran yang tertib secara administrasi belum tentu sepenuhnya efektif secara sosial.

Baca Juga :  Saat Ramadhan Melahirkan Kreativitas Sosial

Saya juga melihat bahwa persoalan data penerima manfaat menjadi bagian penting dalam keadilan fiskal. Kesalahan identifikasi dapat menyebabkan masyarakat yang membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan, sementara pihak yang relatif lebih mampu berpotensi masuk dalam daftar penerima.

Karena itu, integrasi data sosial ekonomi harus disertai mekanisme pemutakhiran, verifikasi lapangan, dan saluran pengaduan yang mudah diakses.

Pada akhirnya, kebijakan sosial membutuhkan keberanian untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan program yang terlihat besar dan menjanjikan. Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa kebijakan tersebut mengubah keadaan masyarakat.

Bagi saya, inilah makna sebenarnya dari membaca kartu keadilan: bukan menebak siapa yang akan sejahtera, melainkan memastikan bahwa keputusan anggaran memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua orang.

Mempertemukan tarot dan kebijakan publik memberikan pelajaran bahwa masa depan selalu berkaitan dengan pilihan yang dibuat pada hari ini. Tarot mungkin menawarkan simbol untuk menafsirkan kemungkinan kehidupan, tetapi negara memiliki tanggung jawab yang jauh lebih konkret.

Pemerintah harus mampu membaca perubahan sosial melalui data, memahami kebutuhan masyarakat, dan menerjemahkan berbagai persoalan tersebut menjadi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Data kemiskinan Indonesia Maret 2026 yang menunjukkan penurunan menjadi 8,07 persen merupakan perkembangan yang patut diapresiasi. Namun, peningkatan Gini Ratio dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026 mengingatkan kita bahwa persoalan kesejahteraan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menurunkan angka kemiskinan. Pemerataan kesempatan ekonomi, akses pelayanan dasar, dan distribusi manfaat pembangunan tetap menjadi pekerjaan penting.

Saya berpandangan bahwa masa depan kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas manajemen keuangan publik. Anggaran negara harus diperlakukan sebagai instrumen untuk memperbaiki kehidupan, bukan sekadar dokumen administratif yang disusun, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan setiap tahun. Setiap rupiah yang berasal dari masyarakat melalui pajak dan sumber penerimaan lainnya harus memiliki orientasi manfaat yang jelas.

Pemerintah juga perlu membangun hubungan yang lebih kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Program sosial tidak boleh hanya dinilai berdasarkan jumlah penerima atau besarnya dana yang terserap

Lebih dari itu, pemerintah harus mampu menunjukkan apakah masyarakat menjadi lebih mandiri, apakah ketimpangan berkurang, dan apakah akses terhadap kesempatan hidup semakin terbuka.

Jika menggunakan metafora tarot, saya lebih memilih kartu Justice sebagai simbol masa depan kebijakan sosial. Bukan karena kartu tersebut dapat menentukan nasib masyarakat, melainkan karena keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap keputusan fiskal.

Negara perlu memastikan bahwa masyarakat yang paling rentan tidak terus-menerus berada pada posisi yang paling sedikit menikmati hasil pembangunan.

Kita juga perlu memahami bahwa kesejahteraan bukan hadiah yang muncul karena keberuntungan. Ia merupakan hasil dari kebijakan yang dirancang secara rasional, anggaran yang dikelola secara bertanggung jawab, serta kelembagaan yang mampu bekerja secara konsisten.

Karena itu, kritik terhadap kebijakan publik bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan bagian dari upaya memastikan pembangunan tidak kehilangan tujuan sosialnya.

Saya ingin menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan negara yang pandai meramalkan masa depan melalui berbagai janji pembangunan. Masyarakat membutuhkan negara yang mampu mempersiapkan masa depan melalui keputusan yang terukur, anggaran yang adil, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

Sebab, pada akhirnya, masa depan kesejahteraan bukan ditentukan oleh kartu yang dibuka, melainkan oleh keputusan yang diambil. Tarot boleh menjadi metafora untuk membaca kemungkinan, tetapi kebijakan publik harus menjadi instrumen nyata untuk menciptakan perubahan.

Jangan sampai kesejahteraan hanya menjadi simbol dalam narasi pembangunan, sementara masyarakat masih harus berjuang menghadapi ketidakpastian kehidupannya sendiri. (Red)

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perempuan Akar Rumput, Penjaga Akal Sehat Demokrasi
Kabupaten Brebes Selatan: Menyemai Harapan di Tanah Selatan
Melawan Pencucian Uang Tanpa Mematikan Inovasi
Menagih Wajah Asli Negara Kesejahteraan: Refleksi Kritis Muspimnas PMII dari Pesisir Jakarta Utara
Kepulauan Solomon di Panggung Dunia: Negara Kecil, Mengapa Jadi Rebutan Kekuatan Besar?
APEC Shenzhen: Lorong atau Simpul bagi Indonesia?
Arsip Digital dan Kursi Cawapres: Ujian Integritas Demokrasi
Batik Harus Naik Kelas: Inovasi jadi Kunci Menarik Minat Generasi Muda
Berita ini 4 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 23:45 WIB

Perempuan Akar Rumput, Penjaga Akal Sehat Demokrasi

Sabtu, 21 November 2026 - 23:08 WIB

Tarot dan Kebijakan: Membaca Masa Depan Kesejahteraan Sosial

Sabtu, 21 November 2026 - 19:32 WIB

Kabupaten Brebes Selatan: Menyemai Harapan di Tanah Selatan

Kamis, 19 November 2026 - 21:40 WIB

Melawan Pencucian Uang Tanpa Mematikan Inovasi

Kamis, 19 November 2026 - 09:16 WIB

Menagih Wajah Asli Negara Kesejahteraan: Refleksi Kritis Muspimnas PMII dari Pesisir Jakarta Utara

Berita Terbaru

ilustrasi dari penulis. (dok pribadi)

OPINI

Perempuan Akar Rumput, Penjaga Akal Sehat Demokrasi

Sabtu, 21 Nov 2026 - 23:45 WIB