Oleh: Dr. Yanuar Rachmansyah, Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas BPD Semarang, Pemerhati Kebijakan Publik
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Ketika mendengar kembali aspirasi masyarakat wilayah selatan Kabupaten Brebes untuk membentuk daerah otonom baru, yang terlintas di pikiran saya bukan sekadar angka statistik atau garis batas administratif.
Ada denyut harapan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik lebih dekat dan pembangunan yang lebih merata.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Enam kecamatan—Bumiayu, Tonjong, Paguyangan, Bantarkawung, Salem, dan Sirampog—memiliki karakter budaya, potensi ekonomi, serta lanskap alam yang khas.
Bagi saya, aspirasi pemekaran ini bukan semata-mata ambisi politik, melainkan kerinduan masyarakat untuk memperoleh keadilan pembangunan dan kesempatan mengelola potensi daerahnya secara lebih optimal.
Jarak Geografis dan Kerinduan terhadap Pelayanan Publik
Gagasan pembentukan Kabupaten Brebes Selatan bukan tanpa alasan. Secara geografis, perjalanan dari wilayah selatan menuju pusat pemerintahan Kabupaten Brebes di utara membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Saya masih mengingat masa SMA, ketika sejumlah teman asal Bumiayu justru memilih bersekolah di Kota Slawi, Tegal, dan sekitarnya.
Alasannya sederhana, bahwa akses dan jarak perjalanan lebih dekat dibandingkan harus menuju ibu kota Kabupaten Brebes.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan geografis sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Brebes Selatan.
Bayangkan warga dari pelosok Salem atau Sirampog yang harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk mengurus administrasi kependudukan maupun perizinan dasar.
Dalam konteks ini, pemekaran merupakan ikhtiar untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat.
Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kabupaten, tetapi harus menjangkau wilayah perbukitan, desa, dan kawasan selatan yang memiliki kebutuhan pembangunan tersendiri.
Potensi Ekonomi yang Perlu Dioptimalkan
Lebih dari persoalan jarak, Brebes Selatan sesungguhnya memiliki modal ekonomi yang menjanjikan. Pertanian, hortikultura, perdagangan, dan pariwisata berbasis alam merupakan potensi yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Bumiayu telah berkembang sebagai salah satu simpul perdagangan kawasan selatan. Sementara itu, Tonjong, Paguyangan, Bantarkawung, Salem, dan Sirampog memiliki karakteristik potensi masing-masing, mulai dari pertanian hingga agrowisata.
Kekayaan tersebut membutuhkan perencanaan dan tata kelola yang tepat agar menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
Pemerintahan yang lebih dekat diharapkan mampu merancang pembangunan berdasarkan kebutuhan dan keunggulan masing-masing wilayah.
Karena itu, keinginan masyarakat untuk mengelola potensi daerahnya sendiri patut dipandang sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah kelahiran.
Namun, potensi ekonomi tersebut harus diikuti dengan investasi, infrastruktur, dan penguatan kapasitas masyarakat agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan.
Kesiapan Fiskal sebagai Fondasi Daerah Baru
Dukungan terhadap pemekaran tentu harus diiringi pertimbangan yang matang. Langkah Pansus Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) DPRD Provinsi Jawa Tengah yang aktif berkoordinasi, termasuk berkonsultasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan bahwa aspirasi ini sedang dikawal melalui jalur konstitusional.
Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius adalah kapasitas fiskal. Daerah baru tidak cukup hanya memiliki wilayah dan struktur pemerintahan.
Kemampuan membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta operasional pemerintahan harus dipastikan sejak awal.
Di tengah kebijakan moratorium pemekaran, keterbatasan kapasitas fiskal sebaiknya tidak dibaca sebagai alasan untuk mematahkan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, hal itu harus menjadi momentum untuk memperkuat fondasi keuangan daerah.
Jika kelak proses pemekaran memperoleh persetujuan, diperlukan desain transisi fiskal yang realistis, termasuk dukungan afirmatif dari pemerintah pusat dan provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, anggaran daerah baru tidak habis untuk membiayai birokrasi, tetapi dapat diarahkan pada pembangunan dan kebutuhan dasar masyarakat.
Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perdagangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata juga perlu dipetakan secara akurat.
Digitalisasi pajak, pembenahan data objek pajak, serta pengelolaan retribusi dan aset daerah menjadi langkah penting untuk membangun kemandirian keuangan.
Kesiapan ASN dan Kelembagaan: Ramping Struktur, Kaya Fungsi
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparatur dan desain kelembagaan pemerintahan.
Berdasarkan data profil ASN Kabupaten Brebes tahun 2025, daerah induk memiliki 14.165 aparatur, terdiri atas 6.469 PNS dan 7.696 PPPK.
Jumlah tersebut menunjukkan adanya potensi SDM birokrasi yang dapat menjadi salah satu modal dalam penataan pemerintahan daerah baru.
Komposisi aparatur dengan latar belakang pendidikan sarjana (S1) lebih dari 10.500 orang serta ratusan magister (S2) merupakan sumber daya yang potensial.
Namun, ketersediaan pegawai harus diikuti pemetaan kompetensi, kebutuhan jabatan, dan distribusi aparatur secara proporsional.
Bagi CDOB Brebes Selatan, penataan kelembagaan harus mengedepankan prinsip lean and agile, yakni struktur organisasi yang ramping, tetapi kaya fungsi.
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik Tipe A, B, maupun C, perlu disesuaikan dengan urusan pemerintahan, beban kerja, kebutuhan pelayanan, dan kemampuan fiskal.
PNS dapat mengisi kebutuhan jabatan manajerial dan fungsi pemerintahan sesuai ketentuan, sementara PPPK dapat memperkuat kebutuhan tenaga profesional dan teknis berdasarkan kompetensi serta formasi yang tersedia.
Tidak kalah penting adalah penyusunan peta transisi kepegawaian antara pemerintah kabupaten induk dan daerah persiapan.
Proses ini harus dikelola secara transparan, terencana, dan humanis agar penataan aparatur benar-benar menjadi penguatan kapasitas pelayanan publik, bukan sekadar pemindahan pegawai.
Pemekaran Harus Berujung pada Kesejahteraan
Pada akhirnya, dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Brebes Selatan harus berpijak pada dua hal: keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat dan kejujuran dalam membaca kesiapan daerah.
Penguatan kapasitas fiskal, digitalisasi pajak daerah, pengembangan ekonomi lokal, penataan kelembagaan, serta pengelolaan SDM ASN yang adaptif harus menjadi agenda bersama sejak awal.
Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai daerah induk, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah pusat, dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses ini secara konstitusional dan berorientasi pada kepentingan publik.
Bagi saya, pemekaran Brebes Selatan bukan sekadar membagi batas wilayah di atas peta. Ini adalah ikhtiar mendekatkan pelayanan, memperluas kesempatan pembangunan, dan menghadirkan keadilan sosial yang telah lama dinantikan masyarakat.
Sebab, keberhasilan daerah baru tidak diukur dari megahnya kantor pemerintahan atau banyaknya organisasi perangkat daerah yang dibentuk.
Ukurannya adalah seberapa mudah masyarakat memperoleh pelayanan, seberapa kuat ekonomi lokal tumbuh, dan seberapa nyata kesejahteraan warga meningkat.
Mari mengawal aspirasi ini dengan kepala dingin, hati terbuka, dan kerja sama yang saling menguatkan. Sebab, memekarkan wilayah adalah keputusan administratif, tetapi membangun kesejahteraan merupakan tanggung jawab sejarah. (Red)













Komentar