Perempuan Akar Rumput, Penjaga Akal Sehat Demokrasi

Perempuan akar rumput memainkan peran penting dalam menjaga demokrasi tetap berpihak pada rakyat. Dari ruang musyawarah desa, perjuangan lingkungan, hingga gerakan buruh, suara mereka menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan sekadar pesta elektoral, melainkan perjuangan melawan ketimpangan dan memastikan keadilan bagi semua

- Penulis

Sabtu, 21 November 2026 - 23:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi dari penulis. (dok pribadi)

ilustrasi dari penulis. (dok pribadi)

Oleh: Setia Pramudita Singshia, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (UIN SATU)

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Ketika berbicara tentang demokrasi, perhatian publik sering kali tertuju pada panggung politik elektoral: pemilihan umum, persaingan antarpartai, manuver elite, hingga perdebatan di gedung parlemen. Padahal, demokrasi tidak hanya hidup di ruang-ruang kekuasaan. Ia juga tumbuh dari partisipasi warga di tingkat paling bawah, termasuk melalui gerakan perempuan di akar rumput.

Kualitas demokrasi sebuah negara tidak cukup diukur dari seberapa rutin pemilu diselenggarakan atau seberapa banyak partai politik yang mengikuti kontestasi. Demokrasi juga ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi kekuasaan, dan terlibat dalam menentukan arah kebijakan publik. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat sipil menjadi salah satu fondasi penting bagi demokrasi yang sehat (Diamond, 1999).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sayangnya, kelompok masyarakat akar rumput masih kerap dipandang sebatas lumbung suara elektoral atau penerima kebijakan pemerintah. Perempuan, khususnya, sering ditempatkan sebagai kelompok yang harus mengikuti keputusan politik, bukan sebagai pihak yang ikut menentukan keputusan tersebut.

Padahal, ketika ibu-ibu pegiat lingkungan, buruh perempuan, mahasiswa, hingga komunitas warga mulai berhimpun dan mengorganisasi diri, mereka sedang membangun kekuatan sosial yang tidak bisa dianggap remeh. Gerakan-gerakan tersebut menjadi ruang untuk menyuarakan kepentingan publik, mengoreksi kebijakan, sekaligus menjaga agar demokrasi tidak hanya dikuasai oleh kepentingan elite politik dan ekonomi (Hadiz & Robison, 2013).

Di sinilah pentingnya melihat perempuan akar rumput bukan sebagai pelengkap demokrasi, melainkan sebagai salah satu kekuatan yang ikut menjaga keberlangsungannya.

Tembok Patriarki dan Terbatasnya Ruang Partisipasi

Sejak lama, konstruksi sosial patriarkis membatasi ruang gerak perempuan. Perempuan kerap dilekatkan pada urusan domestik, sementara ruang publik dan pengambilan keputusan lebih banyak didominasi laki-laki.

Beban pengasuhan keluarga, keterbatasan akses pendidikan, ketergantungan ekonomi, serta norma sosial yang diskriminatif membuat perempuan tidak selalu memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender bukan sekadar persoalan individu, melainkan berkaitan dengan struktur sosial yang membentuk relasi kuasa di masyarakat (Bourdieu, 2001).

Kondisi tersebut dapat dilihat dalam praktik Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa maupun daerah. Secara formal, forum ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan. Namun, keterlibatan perempuan tidak selalu berbanding lurus dengan pengaruh mereka dalam menentukan keputusan.

Tidak jarang, kehadiran perempuan hanya menjadi pemenuhan persyaratan administratif. Mereka diundang, tetapi aspirasinya belum tentu menjadi pertimbangan utama. Partisipasi semacam ini lebih dekat dengan tokenisme, yakni keterlibatan yang terlihat secara formal, tetapi belum memberikan pengaruh berarti terhadap proses pengambilan keputusan.

Gambaran serupa juga terlihat dalam representasi politik nasional. Hasil Pemilu 2024 menunjukkan perempuan memperoleh 128 dari 580 kursi DPR RI periode 2024–2029 atau sekitar 22,06 persen. Angka tersebut masih berada di bawah afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.

Data ini memperlihatkan bahwa meskipun akses perempuan terhadap politik formal semakin terbuka, kesetaraan representasi masih menjadi pekerjaan rumah. Apalagi, keterwakilan secara kuantitatif belum tentu menjamin bahwa kepentingan perempuan dan kelompok rentan benar-benar diperjuangkan.

Ketika ruang formal belum sepenuhnya memberikan kesempatan yang setara, komunitas perempuan akar rumput membangun jalannya sendiri. Mereka membentuk kelompok, mengorganisasi warga, mengembangkan pendidikan politik, dan memperjuangkan kepentingan bersama dari lingkungan tempat mereka hidup.

Dari Kendeng, Perempuan Menjaga Alam dan Demokrasi

Salah satu contoh nyata kekuatan perempuan akar rumput dapat dilihat dalam gerakan perempuan Kendeng di Jawa Tengah. Perjuangan para perempuan, terutama para ibu yang dikenal melalui gerakan Kartini Kendeng, memperlihatkan bagaimana persoalan lingkungan dapat berkembang menjadi perjuangan demokrasi.

Baca Juga :  Ketika Mantanku Berubah Jadi Puisi

Mereka menyuarakan penolakan terhadap pembangunan pabrik semen yang dinilai mengancam ekosistem pegunungan kapur, sumber mata air, dan keberlangsungan pertanian masyarakat setempat.

Perjuangan tersebut bukan semata-mata penolakan terhadap pembangunan industri. Di dalamnya terdapat persoalan yang lebih mendasar: siapa yang berhak menentukan masa depan ruang hidup masyarakat? Apakah pembangunan harus selalu mengikuti kepentingan investasi, atau justru mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan hak warga yang hidup di dalamnya?

Para perempuan Kendeng memilih jalur perjuangan nir-kekerasan. Mereka menggunakan aksi publik, pertemuan warga, serta berbagai bentuk ekspresi simbolik untuk menyampaikan pesan bahwa alam bukan sekadar komoditas ekonomi.

Filosofi Ibu Bumi menjadi salah satu landasan moral gerakan tersebut. Alam dipandang sebagai sumber kehidupan yang harus dirawat, bukan dieksploitasi tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi generasi mendatang.

Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya memperjuangkan lingkungan, tetapi juga menuntut agar proses pembangunan berjalan secara demokratis. Masyarakat yang terdampak harus didengar dan dilibatkan dalam setiap keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka.

Perjuangan perempuan pembela lingkungan juga memperlihatkan risiko yang harus mereka hadapi. Di berbagai wilayah konflik agraria dan sumber daya alam, aktivis perempuan berhadapan dengan intimidasi, kekerasan, hingga kriminalisasi.

Situasi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat, korporasi, dan negara. Karena itu, perjuangan perempuan akar rumput menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan nilai investasi. Keadilan ekologis, hak masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan juga harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan (Shiva, 1988).

Dari Lantai Pabrik, Buruh Perempuan Mengawal Keadilan

Perjuangan perempuan akar rumput tidak hanya berlangsung di desa dan kawasan konflik lingkungan. Di kawasan industri, buruh perempuan juga memainkan peran penting dalam mengawal keadilan dan pemenuhan hak-hak pekerja.

Persoalan yang mereka hadapi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari upah yang layak, cuti haid, cuti melahirkan, perlindungan maternitas, hingga penyediaan fasilitas ruang laktasi.

Berbagai hak tersebut sebenarnya telah mendapatkan perlindungan melalui peraturan ketenagakerjaan. Namun, keberadaan regulasi tidak selalu menjamin pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.

Dalam praktiknya, pekerja perempuan masih menghadapi berbagai persoalan, seperti diskriminasi di tempat kerja, keterbatasan fasilitas pendukung, serta lemahnya perlindungan terhadap hak reproduksi dan maternitas.

Di tengah situasi tersebut, solidaritas menjadi kekuatan penting. Buruh perempuan membangun kelompok diskusi, berbagi informasi mengenai hak-hak ketenagakerjaan, melakukan advokasi, hingga mengorganisasi aksi kolektif ketika hak mereka tidak dipenuhi.

Gerakan semacam ini memperlihatkan bahwa demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Demokrasi juga harus hadir di tempat kerja, melalui hubungan industrial yang adil, perlindungan hak pekerja, dan kesempatan yang setara bagi perempuan.

Ketika buruh perempuan berani menyuarakan ketidakadilan, mereka sesungguhnya sedang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan ekonomi. Mereka mengingatkan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus menghormati hak dan martabat pekerja.

Media Digital, Ruang Baru Mengawasi Kekuasaan

Perkembangan teknologi digital turut mengubah cara perempuan akar rumput membangun gerakan. Jika sebelumnya aspirasi masyarakat sering kali hanya beredar di lingkungan terbatas, kini media sosial memungkinkan persoalan lokal menjangkau perhatian publik yang lebih luas.

Dalam situasi ketika ruang kebebasan sipil menghadapi berbagai tantangan, media digital menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas pengawasan masyarakat terhadap pemerintah dan pemegang kekuasaan (Power & Warburton, 2020).

Organisasi masyarakat sipil seperti Solidaritas Perempuan, misalnya, memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi mengenai persoalan perempuan di wilayah perdesaan, pesisir, dan kawasan konflik sumber daya alam.

Dokumentasi lapangan, cerita warga, hingga kampanye digital menjadi sarana untuk mempertemukan pengalaman masyarakat dengan perhatian publik. Persoalan yang sebelumnya dianggap sebagai masalah lokal dapat berkembang menjadi isu yang mendorong respons pemerintah dan pembuat kebijakan.

Baca Juga :  Olahraga untuk Sehat, Bukan Tempat Menghakimi Bentuk Tubuh

Dalam perspektif demokrasi, praktik tersebut berkaitan dengan penguatan akuntabilitas sosial. Masyarakat tidak hanya menunggu mekanisme pengawasan dari lembaga formal, tetapi juga mengambil inisiatif untuk memantau, mengkritik, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Namun, penggunaan ruang digital juga memiliki tantangan. Informasi yang tidak terverifikasi, perundungan, serangan terhadap aktivis, serta polarisasi di media sosial dapat melemahkan kualitas diskusi publik.

Karena itu, gerakan perempuan perlu mengembangkan literasi digital dan membangun jaringan solidaritas yang kuat. Teknologi seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengawal kebijakan publik.

Solidaritas, Kekuatan yang Menjaga Demokrasi

Ada satu hal yang membedakan gerakan perempuan akar rumput dengan praktik politik yang hanya berorientasi pada perebutan jabatan, yakni fondasi solidaritas.

Gerakan perempuan tumbuh dari persoalan konkret yang mereka hadapi bersama. Mereka berhimpun karena memiliki kepentingan yang sama: mempertahankan lingkungan, memperjuangkan hak pekerja, memperoleh akses terhadap layanan publik, serta memastikan kehidupan masyarakat berjalan lebih adil.

Dalam perspektif ekofeminisme, hubungan antara ketidakadilan terhadap perempuan dan eksploitasi alam menunjukkan adanya persoalan relasi kuasa yang saling berkaitan. Karena itu, perjuangan perempuan tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun kehidupan sosial yang lebih setara dan berkelanjutan (Mies & Shiva, 1993).

Solidaritas membuat perempuan tidak harus menghadapi persoalan secara individual. Melalui organisasi dan gerakan kolektif, pengalaman personal dapat berubah menjadi kesadaran bersama, kemudian berkembang menjadi tuntutan perubahan sosial.

Di sinilah kekuatan perempuan akar rumput. Mereka tidak selalu memiliki jabatan, sumber daya politik, atau akses langsung ke pusat kekuasaan. Namun, mereka memiliki pengalaman sosial, pengetahuan lokal, jaringan komunitas, dan kemampuan untuk mengorganisasi kepentingan bersama.

Semua itu merupakan modal penting dalam menjaga demokrasi agar tetap memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Demokrasi Harus Mendengar Suara dari Bawah

Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia tidak cukup ditentukan oleh dinamika elite politik di tingkat pusat. Demokrasi juga membutuhkan masyarakat sipil yang aktif, kritis, dan memiliki keberanian untuk mengawasi kekuasaan.

Perempuan akar rumput telah menunjukkan bahwa partisipasi politik dapat hadir dalam berbagai bentuk. Ia tidak selalu harus melalui pencalonan dalam pemilu, keanggotaan partai politik, atau jabatan di lembaga negara.

Partisipasi juga hadir ketika perempuan mempertahankan sumber mata air, memperjuangkan hak buruh, mengorganisasi pendidikan warga, menyampaikan kritik terhadap kebijakan, hingga menggunakan media digital untuk mengungkap persoalan masyarakat.

Karena itu, pemerintah dan lembaga politik perlu membuka ruang partisipasi yang lebih bermakna bagi perempuan. Kehadiran mereka dalam forum musyawarah tidak boleh berhenti sebagai formalitas. Aspirasi perempuan harus menjadi bagian dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.

Demokrasi yang sehat bukan hanya demokrasi yang memberikan kesempatan kepada warga untuk memilih pemimpin setiap lima tahun. Lebih dari itu, demokrasi harus menjamin bahwa setiap warga memiliki kesempatan untuk didengar, terlibat, dan ikut menentukan arah kehidupan bersama.

Ketika suara elite terlalu dominan dan kepentingan ekonomi semakin kuat memengaruhi kebijakan, gerakan masyarakat sipil menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus tetap berada dalam pengawasan publik.

Perempuan akar rumput telah membuktikan bahwa mereka bukan sekadar penonton dalam perjalanan demokrasi. Mereka adalah bagian dari kekuatan yang merawatnya.

Sebab, menjaga demokrasi bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tetapi juga tentang siapa yang berani mengingatkan ketika kekuasaan mulai menjauh dari kepentingan rakyat.

Dan sering kali, suara yang menjaga akal sehat demokrasi justru datang dari tempat-tempat yang selama ini kurang diperhitungkan: jalan desa, pesisir, lereng Kendeng, lantai pabrik, dan ruang-ruang komunitas perempuan. (Red)

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tarot dan Kebijakan: Membaca Masa Depan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Brebes Selatan: Menyemai Harapan di Tanah Selatan
Melawan Pencucian Uang Tanpa Mematikan Inovasi
Menagih Wajah Asli Negara Kesejahteraan: Refleksi Kritis Muspimnas PMII dari Pesisir Jakarta Utara
Kepulauan Solomon di Panggung Dunia: Negara Kecil, Mengapa Jadi Rebutan Kekuatan Besar?
APEC Shenzhen: Lorong atau Simpul bagi Indonesia?
Arsip Digital dan Kursi Cawapres: Ujian Integritas Demokrasi
Batik Harus Naik Kelas: Inovasi jadi Kunci Menarik Minat Generasi Muda
Berita ini 5 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 23:45 WIB

Perempuan Akar Rumput, Penjaga Akal Sehat Demokrasi

Sabtu, 21 November 2026 - 23:08 WIB

Tarot dan Kebijakan: Membaca Masa Depan Kesejahteraan Sosial

Sabtu, 21 November 2026 - 19:32 WIB

Kabupaten Brebes Selatan: Menyemai Harapan di Tanah Selatan

Kamis, 19 November 2026 - 21:40 WIB

Melawan Pencucian Uang Tanpa Mematikan Inovasi

Kamis, 19 November 2026 - 09:16 WIB

Menagih Wajah Asli Negara Kesejahteraan: Refleksi Kritis Muspimnas PMII dari Pesisir Jakarta Utara

Berita Terbaru

ilustrasi dari penulis. (dok pribadi)

OPINI

Perempuan Akar Rumput, Penjaga Akal Sehat Demokrasi

Sabtu, 21 Nov 2026 - 23:45 WIB