SUARAMUDA.NET, JAKARTA — Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan.
Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali keikutsertaannya.
Albanese menilai keberadaan BoP berisiko mengabaikan aspirasi rakyat Palestina. Menurutnya, pengaruh besar Amerika Serikat dan Israel dalam badan tersebut dapat membuat Palestina kehilangan ruang untuk menentukan masa depannya sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari kutipan wawancara dengan Reuters di Jakarta, 22 Oktober 2026, Albanese menyebut keterlibatan Indonesia berpotensi menormalisasi mekanisme yang tidak semestinya.
Ia juga menyoroti tidak adanya perwakilan Palestina dalam struktur BoP, meskipun badan tersebut dirancang untuk mengawasi pemerintahan sementara di Gaza.
Albanese mengingatkan bahwa posisi tersebut berisiko bertentangan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara.
Menanggapi desakan tersebut, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa pembahasan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam BoP maupun International Stabilization Force (ISF) masih ditangguhkan.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan keputusan itu mempertimbangkan perkembangan situasi dan dinamika keamanan kawasan yang masih sangat dinamis.
Pemerintah juga menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia tetap berpijak pada amanat konstitusi untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dapat keluar dari BoP apabila keikutsertaan tersebut tidak memberikan manfaat bagi Palestina.
Sebagai alternatif, Albanese menyarankan Indonesia mempertimbangkan bergabung dengan Hague Group, kelompok negara yang mendorong penegakan hukum internasional dan akuntabilitas atas pelanggaran terhadap rakyat Palestina.
Perdebatan ini menjadi ujian penting bagi diplomasi Indonesia. Di satu sisi, pemerintah ingin berkontribusi dalam upaya perdamaian Gaza.
Namun, di sisi lain, Indonesia harus memastikan bahwa setiap langkah diplomasi tidak justru mengurangi dukungan terhadap hak dan kemerdekaan Palestina. (Red)
Sumber: Kompas.com dan Reuters
Komentar