SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Jawa Tengah, Dwi Sangita, menilai tantangan yang dihadapi pelajar perempuan semakin kompleks.
Persoalan akses pendidikan, kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, kesehatan reproduksi, hingga kerentanan di ruang digital perlu menjadi perhatian dalam perumusan arah gerakan IPPNU.
Hal tersebut menjadi salah satu isu penting menjelang Kongres XX IPPNU yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Darul Amanah, Kendal, Jawa Tengah, pada November 2026. Jawa Tengah menjadi tuan rumah penyelenggaraan kongres tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sangita, kongres tidak cukup hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan dan laporan pertanggungjawaban. Lebih dari itu, forum permusyawaratan tertinggi IPPNU tersebut perlu menjadi ruang evaluasi organisasi sekaligus merumuskan respons terhadap persoalan yang dihadapi pelajar perempuan.
“Pelajar perempuan hari ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. IPPNU harus mampu membaca persoalan tersebut secara kritis dan menghadirkan gerakan yang relevan dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tantangan pelajar perempuan tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga menyangkut keamanan, kesehatan, dan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas diri.
Perkembangan teknologi turut membuka ruang belajar dan berekspresi, tetapi juga menghadirkan risiko perundungan, pelecehan, dan kekerasan berbasis gender di ruang digital.
Oleh karenanya, Sangita menilai IPPNU perlu memperkuat pendidikan kader, literasi digital, serta edukasi mengenai perlindungan perempuan.
Upaya tersebut perlu didukung program yang terarah dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, pesantren, keluarga, dan masyarakat.
Baginya, gerakan organisasi harus berpijak pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah serta menjunjung martabat dan keselamatan pelajar perempuan.
Dengan demikian, IPPNU dapat menjadi ruang bagi kader untuk belajar, mengembangkan kepemimpinan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan seluruh kader dalam perumusan kebijakan organisasi. Aspirasi kader di tingkat wilayah, cabang, anak cabang, ranting, hingga anak ranting perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan program dan prioritas gerakan.
“Jangan sampai keputusan di tingkat pusat jauh dari realitas yang dihadapi kader di lapangan. Kongres harus menjadi ruang yang mendengar, bukan sekadar ruang untuk berbicara. Aspirasi kader perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang manfaatnya dapat dirasakan,” tegasnya.
Ia berharap Kongres XX IPPNU menghasilkan keputusan yang tidak berhenti pada rekomendasi. Setiap program perlu memiliki arah pelaksanaan, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme evaluasi agar dampaknya dapat diukur.
Menurutnya, keberhasilan kongres tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan yang terpilih, tetapi juga oleh kemampuan organisasi menjawab kebutuhan kader dan tantangan pelajar perempuan.
“Legacy terpenting dari kongres adalah terbangunnya organisasi yang demokratis, partisipatif, inklusif, dan akuntabel. Masa depan IPPNU harus dibangun bersama seluruh kader, dari tingkat wilayah hingga anak ranting, agar setiap keputusan benar-benar membawa perubahan bagi pelajar perempuan,” pungkasnya. (Red)
Pewarta: Septy Aisah
Komentar