Oleh: Tio Febriawan, Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Coba kita perhatikan lini media sosial atau papan pengumuman di kampus hari ini. Setiap minggu selalu ada poster acara baru yang meriah: mulai dari webinar, workshop, hingga seminar nasional skala besar.
Namun di balik riuh panggung megah tersebut, ada satu hal mendasar yakni pergeseran esensi yang cukup mengkhawatirkan: organisasi kampus perlahan kehilangan ruh gagasannya dan terjebak dalam rutinitas teknis yang mekanis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gejala krisis kepemimpinan ini bukan ditandai oleh sepinya struktur kepengurusan, melainkan oleh pergeseran fokus dari dialektika ide menjadi sekadar pelaksanaan program kerja secara seremonial.
Dari Pembina Ide Menjadi ‘Event Organizer‘
Salah satu indikator utama dari krisis ini adalah maraknya fenomena “fetisisme program kerja”. Banyak organisasi kemahasiswaan—mulai dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), hingga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)—mengukur keberhasilan satu periode kepengurusan hanya dari seberapa banyak acara yang terlaksana dan seberapa ramai aula yang terisi.
Ruang-ruang diskusi yang dahulu dipenuhi perdebatan analisis kebijakan, perumusan solusi atas masalah sosial, hingga pemikiran strategis, kini tergantikan oleh rapat-rapat teknis: memilih warna seragam panitia, menyusun rundown acara, atau mengejar target sponsor.
Secara ilmu manajemen operasional, eksekusi kegiatan memang krusial. Namun, ketika eksekusi teknis mengesampingkan landasan filosofis dan analisis kebutuhan (needs assessment), organisasi mahasiswa tak ubahnya sekadar agensi Event Organizer (EO) nirlaba yang kehilangan kepekaan sosialnya.
Krisis Kaderisasi dan Formalitas Jabatan
Masalah ini berakar pada proses regenerasi kepemimpinan atau kaderisasi yang kian memudar kedalamannya. Kaderisasi kerap dirancang sekadar untuk memenuhi kuota struktur organisasi agar tidak kosong, bukan untuk menggembleng nilai kepemimpinan, kapabilitas berpikir kritis, serta integritas moral para calon pengurus.
Akibatnya, kepemimpinan mahasiswa kerap melahirkan figur-figur yang mengejar jabatan struktural demi kebutuhan validasi di daftar riwayat hidup (curriculum vitae) atau profil LinkedIn.
Gelar sebagai “Ketua” atau “Koordinator” dikejar sebagai simbol status sosial di kampus, tanpa diimbangi oleh kapasitas kepemimpinan (leadership capacity) yang mumpuni dalam mengeksekusi visi pergerakan.
Mengembalikan Esensi Organisasi Kampus
Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kampus dan organisasi di dalamnya harus kembali pada esensi dasarnya sebagai laboratorium intelektual dan kepemimpinan. Ada beberapa langkah rekonstruksi yang perlu dilakukan:
Pertama, Redefinisi Tolok Ukur Keberhasilan. Keberhasilan organisasi tidak lagi diukur dari kuantitas event, melainkan dari dampak riil (impact) yang dirasakan mahasiswa serta kualitas diskursus ilmiah yang dihasilkan.
Kedua, Kaderisasi Berbasis Kapasitas. Proses penempaan kader harus kembali memprioritaskan pengasahan critical thinking, pemecahan masalah kompleks (complex problem solving), dan etika kepemimpinan dibanding sekadar doktrinasi formal.
Ketiga, Penguatan Dialektika Gagasan. Menghidupkan kembali tradisi membaca, menulis, dan berdiskusi kritis sebagai bahan bakar utama sebelum sebuah kebijakan atau program kerja dieksekusi.
Organisasi kampus adalah miniatur ruang publik yang akan menentukan arah kepemimpinan bangsa di masa depan. Jika hari ini kepemimpinan mahasiswa diisi oleh formalitas tanpa gagasan, maka kita sedang menyiapkan masa depan kepemimpinan nasional yang hampa akan substansi.
Sudah saatnya para aktivis dan pengurus organisasi mahasiswa berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kesibukan teknis, menatap kembali kompas pergerakan, dan berani bertanya pada diri sendiri: apakah kita sedang memimpin sebuah perubahan, atau sekadar menjalankan rutinitas tanpa jiwa? (Red)
Komentar