SUARAMUDA.NET, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk lembaga baru bernama Universitas Republik Indonesia (URI). Bersamaan dengan itu, Prabowo melantik Donny Ermawan sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitoyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Rabu (23/7).
URI bukan sekadar kampus biasa. Lembaga ini diproyeksikan menjadi pusat pendidikan yang bertugas mencetak calon-calon pemimpin instansi pemerintah sekaligus memperkuat kualitas aparatur negara di masa depan.
Donny Ermawan, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, mengatakan pembentukan URI merupakan bagian dari upaya pemerintah mengintegrasikan berbagai sistem pendidikan kepemimpinan yang selama ini berjalan terpisah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Beliau ingin mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini,” ujar Donny usai pelantikan.
Di bawah naungan URI, pemerintah juga berencana membangun 10 Kampus Garuda yang akan menjadi pusat pendidikan unggulan di berbagai bidang.
Tak hanya itu, URI akan membawahi tiga lembaga strategis, yakni Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta mengoordinasikan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Menariknya, LAN akan mendapatkan tugas baru. Selain membina aparatur sipil negara (ASN), lembaga tersebut nantinya juga akan menyiapkan calon pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara,” kata Donny.
Untuk kampus utamanya, URI akan dibangun di Bogor, Jawa Barat, di atas lahan bekas perkebunan sawit milik PTPN. Kampus tersebut akan beroperasi layaknya perguruan tinggi pada umumnya dengan program pendidikan hingga jenjang sarjana.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa konsep URI terinspirasi dari lembaga pendidikan kepemimpinan di berbagai negara.
Salah satu contohnya adalah École nationale d’administration (ENA) di Prancis yang kini bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP), lembaga yang selama ini dikenal sebagai tempat mencetak calon pejabat pemerintahan.
Menurut Prasetyo, pemerintah ingin menghadirkan model pendidikan serupa di Indonesia agar para calon pemimpin memiliki kompetensi teknis sekaligus semangat kebangsaan yang kuat.
“Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting adalah wawasan kebangsaan. Kita semua menjalankan amanah untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya. (Red)
Komentar