SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Penghentian sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah memunculkan respons yang tak terduga.
Alih-alih kecewa, sejumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru mengaku lega dan berharap pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran sebelum program kembali berjalan.
Keluhan utama yang mencuat bukan soal penghentian layanan, melainkan kualitas makanan yang diterima. Mulai dari makanan yang sudah basi saat dikonsumsi, menu yang kurang disukai anak-anak, hingga distribusi yang tidak menentu menjadi alasan mengapa sebagian warga merasa program ini belum berjalan optimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alfia (29), warga Ungaran, mengaku penghentian sementara MBG tidak terlalu berpengaruh bagi keluarganya. Selama ini, makanan yang diterima sering kali tidak sempat dikonsumsi karena seluruh anggota keluarga beraktivitas di luar rumah.
“Senang aja, nggak ada makanan yang kebuang. Soalnya makanan dibagikan pagi, sementara kami kerja semua dan anak di daycare. Pulang sore, makanan sayurnya sudah basi,” ujarnya.
Menurut Alfia, beberapa menu yang diterima anaknya seperti tumis kol, kecambah, telur asin, hingga roti olahan kurang diminati. Akibatnya, banyak makanan yang akhirnya terbuang percuma.
Ia berharap apabila program MBG tetap dilanjutkan, pemerintah dapat menyusun menu yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera anak-anak.
Keluhan serupa juga datang dari Desi (29), warga lainnya yang selama ini menjadi penerima manfaat MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Ia mengaku tidak terlalu keberatan dengan penghentian sementara program tersebut.
Menurutnya, salah satu persoalan terbesar adalah jadwal distribusi yang tidak konsisten. Makanan kadang datang pagi hari, namun tak jarang baru diterima menjelang sore.
“Kadang datangnya jam 09.00, jam 10.00, bahkan pernah jam 16.00 sore. Kalau lagi ada kegiatan atau anak tidur ya susah ngambilnya,” katanya.
Desi juga menilai menu yang diberikan sering kali lebih cocok untuk orang dewasa dibandingkan balita. Beberapa lauk yang diterima bahkan terlalu keras untuk dikonsumsi anak usia dini sehingga akhirnya dimakan orang tua atau dibuang.
“Kalau memang programnya tetap jalan, menunya harus disesuaikan sama penerimanya. Jangan sampai makanan akhirnya cuma dibuang percuma,” tegasnya.
Masukan serupa datang dari Nikma (29), warga Kabupaten Semarang yang anaknya juga menjadi penerima MBG kategori balita. Ia mengusulkan agar dapur penyedia makanan dipisahkan antara penerima anak sekolah dan kelompok balita maupun ibu hamil.
Menurut Nikma, kebutuhan gizi dan tekstur makanan balita tentu berbeda dengan anak usia sekolah. Karena itu, menu yang diberikan perlu disesuaikan agar benar-benar bisa dikonsumsi oleh sasaran penerima manfaat.
“Balita dapat ikan pindang yang teksturnya keras, akhirnya yang makan ibunya. Pernah juga dapat ayam ungkep yang belum bisa dimakan anak saya karena belum cukup lembut,” ungkapnya.
Di sisi lain, penghentian operasional sejumlah SPPG di Jawa Tengah ternyata bukan semata-mata karena persoalan administrasi pencairan dana.
Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang mengungkap bahwa banyak dapur MBG harus menghentikan operasional sementara karena Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tidak memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kasubag Tata Usaha KPPG Semarang, Bagus Anindito, menjelaskan bahwa hasil pengawasan menemukan sejumlah SPPG memiliki sistem pengelolaan limbah yang buruk.
Bahkan ditemukan dapur yang membuang limbah langsung ke selokan tanpa proses penyaringan yang memadai.
Akibat temuan tersebut, Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN memberikan sanksi penghentian sementara operasional hingga pengelola mampu memperbaiki fasilitas IPAL mereka.
Penutupan sementara ini diperkirakan berlangsung sekitar satu minggu atau sampai seluruh standar lingkungan yang ditetapkan terpenuhi.
Selain hasil inspeksi internal, laporan masyarakat terkait bau tidak sedap di sekitar dapur MBG juga menjadi salah satu dasar evaluasi.
Diketahui, KPPG Semarang membawahi lebih dari 2.400 SPPG yang tersebar di 20 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan hampir dua juta penerima manfaat.
Dari jumlah tersebut, sekitar seratus dapur dilaporkan sempat terkena penghentian operasional karena persoalan IPAL.
Kini, di tengah polemik penghentian layanan, suara dari para penerima manfaat menjadi catatan penting bagi pemerintah.
Mereka berharap program MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga memastikan kualitas, ketepatan sasaran, serta menu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. (Red)
Sumber Berita: detik.com
Komentar