Oleh: Yohanes Soares, peneliti dan aktivis sosial; dosen STIE Sulut
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” karya Dandhy Dwi Laksono dan Sipri Pajudale hadir bukan sekadar sebagai tontonan visual mengenai Papua, melainkan sebagai sebuah gugatan moral dan politik terhadap wajah pembangunan Indonesia hari ini.
Film ini bergerak jauh melampaui fungsi dokumenter biasa. Ia tidak hanya merekam kenyataan, tetapi membongkar lapisan-lapisan kekuasaan yang selama ini tersembunyi di balik jargon pembangunan nasional, investasi, dan pemerataan ekonomi.
Melalui pendekatan visual yang tenang namun menghantam secara emosional, film ini memperlihatkan bagaimana kolonialisme ternyata tidak pernah benar-benar hilang dari sejarah manusia. Ia hanya berubah bentuk, berganti bahasa, dan menemukan wajah baru yang lebih modern, lebih legal, dan lebih sistematis.
Judul “Pesta Babi” sendiri mengandung ironi yang sangat tajam. Dalam kebudayaan masyarakat adat Papua, pesta babi merupakan ritual sakral yang memiliki makna sosial dan spiritual yang mendalam.
Tradisi itu menjadi simbol perdamaian, solidaritas, penghormatan kepada leluhur, dan perekat hubungan sosial antar komunitas. Namun dalam film ini, makna tersebut dipelintir secara sengaja menjadi metafora tentang pesta para elite kekuasaan dan korporasi yang sedang menikmati keuntungan besar di atas penderitaan masyarakat adat Papua.
Pesta bukan lagi ruang kebersamaan, tetapi pesta kerakusan. Sementara babi tidak lagi sekadar hewan adat, melainkan alegori tentang sistem kapitalisme ekstraktif yang melahap tanah, hutan, sungai, dan kehidupan masyarakat Papua tanpa menyisakan ruang hidup yang layak.
Film ini kemudian membawa penonton masuk ke realitas Papua Selatan, terutama kawasan Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, yang sedang mengalami transformasi besar-besaran melalui proyek-proyek strategis nasional seperti food estate, perkebunan tebu, sawit, dan bioenergi.
Negara menghadirkan proyek-proyek tersebut sebagai simbol kemajuan dan ketahanan pangan nasional. Namun kamera dokumenter ini justru menunjukkan sisi yang jarang terlihat oleh publik hutan adat yang dibabat secara masif, masyarakat adat yang kehilangan ruang hidup, serta meningkatnya kehadiran aparat keamanan di wilayah-wilayah investasi.
Di titik inilah film menjadi sangat politis dan sangat berani. Ia mempertanyakan narasi besar pembangunan nasional yang selama ini dianggap sakral dan tidak boleh diganggu gugat. Film ini memperlihatkan bahwa pembangunan ternyata tidak selalu identik dengan kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks Papua, pembangunan justru tampil sebagai alat kolonialisme modern. Tanah adat dirampas atas nama investasi, hutan dihancurkan demi pertumbuhan ekonomi, dan masyarakat adat dipaksa menerima perubahan tanpa pernah benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Yang sangat kuat dari film ini adalah bagaimana ia memperlihatkan hubungan antara kerusakan ekologis dan penderitaan manusia. Ketika hutan dibabat, yang hilang bukan hanya pepohonan.
Yang ikut hilang adalah sumber makanan tradisional, sumber air, tanaman obat, tempat berburu, bahkan identitas budaya masyarakat adat itu sendiri.
Film ini secara halus namun sangat tajam menunjukkan bahwa bagi masyarakat Papua, hutan bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan bagian dari tubuh dan jiwa kolektif mereka. Ketika hutan dihancurkan, maka yang sesungguhnya dihancurkan adalah memori leluhur, kosmologi budaya, dan keberlanjutan hidup generasi berikutnya.
Dalam banyak adegan, kamera bekerja dengan sangat tenang. Tidak ada dramatisasi berlebihan. Namun justru ketenangan itu menciptakan kekuatan emosional yang sangat besar. Suara mesin alat berat, hamparan tanah yang rusak, dan wajah-wajah masyarakat adat yang penuh kecemasan menjadi bahasa visual yang lebih kuat daripada pidato politik mana pun.
Film ini membiarkan kenyataan berbicara sendiri. Penonton dipaksa melihat kontras yang menyakitkan antara kemewahan proyek pembangunan dan penderitaan masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Film ini juga memperlihatkan bagaimana negara hadir secara ambigu di Papua. Negara seharusnya menjadi pelindung rakyat, tetapi dalam banyak situasi justru terlihat lebih sibuk menjaga stabilitas investasi. Kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar memperlihatkan bahwa pembangunan membutuhkan kontrol dan pengamanan.
Di sinilah terlihat hubungan erat antara kekuasaan negara, modal, dan kekerasan. Masyarakat adat yang mempertahankan tanah leluhur sering kali diposisikan sebagai penghambat pembangunan, bahkan dianggap ancaman keamanan.
Situasi ini menunjukkan bahwa kolonialisme modern tidak lagi datang dengan penjajahan fisik secara langsung, tetapi hadir melalui regulasi, izin konsesi, investasi, dan penguasaan narasi pembangunan.
Hal lain yang membuat Pesta Babi sangat penting adalah fenomena sosial setelah film ini diputar. Pembubaran acara nonton bareng dan intimidasi terhadap diskusi publik di berbagai daerah justru memperlihatkan bahwa film ini menyentuh titik sensitif kekuasaan.
Ketakutan terhadap sebuah film dokumenter menunjukkan adanya kegelisahan terhadap munculnya narasi tandingan tentang Papua. Negara tampak khawatir jika masyarakat mulai mempertanyakan apakah pembangunan benar-benar membawa keadilan bagi semua pihak, atau justru hanya menguntungkan segelintir elite politik dan ekonomi.
Represi terhadap pemutaran film ini juga memperlihatkan bentuk baru pembungkaman di era demokrasi digital. Jika pada masa lalu sensor dilakukan secara terang-terangan melalui lembaga resmi, hari ini pembungkaman hadir dalam bentuk yang lebih tersembunyi yakni tekanan aparat lokal, ancaman keamanan, intimidasi terhadap panitia diskusi, hingga pembatalan ruang akademik.
Demokrasi secara formal masih ada, tetapi ruang kritik semakin dipersempit melalui politik ketakutan. Ironisnya, tindakan pembungkaman tersebut justru memperkuat pesan utama film ini bahwa ada realitas besar yang sedang coba disembunyikan dari publik.
Secara filosofis, film ini sebenarnya mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar tentang makna kemajuan dan kemanusiaan. Siapa yang dianggap penting dalam pembangunan? Siapa yang berhak menentukan masa depan tanah Papua?
Mengapa hutan hanya dinilai dari potensi ekonominya, sementara nilai spiritual dan sosial masyarakat adat diabaikan? Film ini menolak logika pembangunan yang hanya mengukur keberhasilan melalui angka investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa manusia dan alam memiliki nilai intrinsik yang tidak bisa direduksi menjadi sekadar komoditas pasar.
Pada akhirnya, “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” bukan hanya film tentang Papua. Film ini adalah cermin besar tentang Indonesia hari ini. Tentang bagaimana negara memandang rakyatnya sendiri. Tentang bagaimana pembangunan sering kali dibangun di atas pengorbanan kelompok-kelompok yang paling rentan.
Tentang bagaimana demokrasi diuji ketika berhadapan dengan kritik. Dan tentang bagaimana masyarakat adat terus berjuang mempertahankan tanah, identitas, dan hak hidup mereka di tengah arus besar kapitalisme dan kekuasaan modern.
Film ini meninggalkan pertanyaan yang sangat mengguncang jika kemajuan harus dibayar dengan hilangnya hutan, hilangnya budaya, hilangnya ruang hidup, dan hilangnya martabat manusia, maka apakah itu masih layak disebut sebagai kemajuan? (Red)