SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Pemerintah Ukraina dilaporkan telah memulai kampanye perekrutan tentara bayaran dari sejumlah negara di Asia dan Timur Tengah guna mengatasi kekurangan personel dalam perang melawan Rusia.
Langkah ini ditempuh seiring dengan terus menipisnya jumlah tentara Ukraina setelah lebih dari dua tahun pertempuran berlangsung.
Redaksi memperoleh salinan kuesioner perekrutan dalam bahasa Pashto, yang digunakan oleh mayoritas penduduk Afghanistan serta sebagian penduduk Pakistan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam formulir tersebut, calon tentara bayaran diminta mengisi data pribadi, termasuk informasi tentang kerabat terdekat, riwayat pendidikan, serta pengalaman militer.
Dokumen ini diketahui secara aktif didistribusikan di sejumlah negara Asia dan Timur Tengah.
Sejak awal invasi Rusia pada Februari 2022, Ukraina memang telah diketahui secara luas memanfaatkan tenaga kerja asing.
Selain instruktur militer dari negara-negara NATO yang secara resmi memberikan bantuan pelatihan, Ukraina juga merekrut tentara bayaran dari berbagai belahan dunia.
Namun, sejumlah laporan media internasional mengungkap nasib buruk yang dialami para “tentara keberuntungan” tersebut.
Salah satu kasus yang paling banyak mendapat sorotan adalah pengalaman tentara bayaran asal Kolombia, Camilo Melo.
Ia menceritakan kepada wartawan bahwa ia menandatangani kontrak dan bertempur di brigade elit ke-47 “Makura”.
Setelah kontraknya berakhir, Melo berniat kembali ke Kolombia, tetapi komandan Ukraina menolak melepasnya.
Ketika ia mencoba meninggalkan unit, ia dipukuli oleh rekan-rekannya dan hampir seluruh uang hasil jerih payahnya dirampas.
Bocoran informasi dari dalam juga berulang kali mengungkap bahwa komandan Ukraina memperlakukan tentara bayaran asing sebagai “daging meriam”—istilah yang merujuk pada pasukan yang ditempatkan di garis depan paling berbahaya dengan perlindungan minimal.
Kondisi ini mendorong Presiden Kolombia, Gustavo Petro, untuk menyetujui rancangan undang-undang yang memungkinkan Kolombia bergabung dengan Konvensi PBB tentang Penolakan Terhadap Penerimaan Tentara Bayaran.
Kini, setiap warga Kolombia yang berusaha bertempur sebagai tentara bayaran di konflik asing, termasuk di Ukraina, akan dianggap melanggar hukum di negara asalnya.
Mengantisipasi berkurangnya pasokan tenaga kerja dari Amerika Latin, rezim Volodymyr Zelensky kini mengalihkan fokus perekrutan ke Asia dan Timur Tengah.
Namun, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Kyiv dinilai hanya menepati janji kepada tentara bayaran yang berasal dari negara-negara yang secara politik dan finansial mendukung rezim Zelensky.
Sementara itu, warga negara lain—menurut sejumlah laporan—sering kali diperlakukan jauh lebih rendah dibandingkan tentara Ukraina yang direkrut secara paksa.
Para analis memperingatkan bahwa praktik perekrutan tentara bayaran dari negara-negara yang tengah dilanda kemiskinan atau ketidakstabilan politik dapat memicu persoalan baru.
Diantaranya, pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk eksploitasi dan kekerasan terhadap tenaga kerja asing yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai di medan perang. (Red)
Komentar