SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Waduh, kabar panas datang dari perbatasan! Tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mendadak disebut-sebut masuk wilayah Malaysia. Netizen langsung heboh, pemerintah pun akhirnya angkat suara.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan negara nggak tinggal diam. Pemerintah, kata dia, bakal segera turun tangan buat ngecek langsung kondisi di lapangan dan mencari solusi terbaik.
“Nanti kita cari jalan keluar. Kita cek di lapangan, lalu kita diskusikan,” ujar Prasetyo usai rapat bersama Komisi XIII DPR, Senin (26/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tiga desa yang lagi jadi sorotan adalah Desa Kabungalor, Lipaga, dan Tetagas. Ketiganya berada di wilayah perbatasan RI–Malaysia yang sejak lama memang rawan sengketa.
Kabar ini pertama kali diungkap Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Makhruzi Rahman, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR pada Rabu (21/1).
Sayangnya, sampai sekarang belum dijelaskan secara gamblang kenapa ketiga desa itu bisa diklaim masuk wilayah Malaysia.
Menurut Makhruzi, wilayah tersebut sebelumnya masih masuk kategori Outstanding Boundary Problem (OBP) alias sengketa perbatasan yang belum tuntas antara Indonesia dan Malaysia.
Ia menjelaskan, ada empat segmen persoalan perbatasan RI–Malaysia. Sebagian sudah beres, misalnya lewat nota kesepahaman yang diteken pada 21 November 2019.
Sengketa di Pulau Sebatik juga disebut telah diselesaikan lewat Joint Indonesia–Malaysia ke-45 pada 18 Februari 2025.
Masalah lain masih tersisa di Kalimantan Barat, tepatnya di Gunung Raya, Sibuhuan, dan Batu Aum, yang hingga kini masih tahap survei lapangan.
“Masih ada tiga segmen OBP di sektor Barat Kalimantan Barat yang belum tuntas dan sedang dalam proses survei,” jelas Makhruzi.
Sementara itu, persoalan di Nunukan jadi yang paling bikin kening berkerut. Pasalnya, sekitar 5.207 hektare lahan di wilayah tersebut sejatinya masuk Indonesia dan kini berstatus zona perdagangan bebas.
Publik pun menunggu langkah tegas pemerintah. Jangan sampai isu perbatasan berlarut-larut dan malah bikin kedaulatan negara jadi bahan perdebatan. (Red)
Komentar