Ketika Hukum Kehilangan Nurani: Ciri-ciri Kegagalan Hukum yang Harus Dihindari Pemerintah

Oleh: Muklis Al’anam*)

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Hukum seharusnya bukan alat pemaksa, apalagi sekadar simbol kekuasaan. Ia lahir dari kebutuhan manusia akan keadilan, bukan dari keinginan segelintir pihak untuk mengatur yang lain.

Karena itu, bicara tentang hukum sejatinya adalah bicara tentang hubungan sosial yang adil dan beradab.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kita sering mendengar ungkapan, “hukum adalah panglima.” Tapi, hukum tanpa moral hanyalah kekuatan tanpa arah. Ia mungkin bisa memaksa, tapi tak lagi punya makna. Di sinilah letak persoalannya — ketika hukum kehilangan nurani.

Antara Moral dan Hukum

Moral dan hukum sebenarnya dua sisi dari koin yang sama. Moral berbicara tentang apa yang baik dan buruk, sedangkan hukum memastikan nilai-nilai itu dijaga dan ditegakkan. Namun, keduanya kerap berjalan di jalur berbeda.

Dalam pandangan saya, moral seharusnya menjadi dasar terbentuknya hukum. Ketika hukum dibuat tanpa mempertimbangkan nilai moral, ia berubah menjadi sekadar teks yang kaku — jauh dari rasa keadilan yang seharusnya ia perjuangkan.

Profesor Lon L. Fuller, ahli hukum dari Harvard, menolak pandangan bahwa hukum dan moral bisa dipisahkan. Baginya, hukum tanpa moral bukanlah hukum yang sejati. Ia bahkan menyebut ada delapan tanda yang bisa membuat sebuah sistem hukum “gagal total.”

Delapan Ciri Kegagalan Hukum

Fuller menjelaskan, hukum akan kehilangan legitimasinya jika jatuh ke dalam salah satu dari delapan kegagalan berikut:

1. Tidak ada aturan yang pasti. Semua keputusan dibuat secara mendadak dan tidak berdasarkan ketentuan yang jelas.
2. Aturan tidak diumumkan. Warga tidak tahu apa yang harus ditaati.
3. Aturan berlaku surut. Sesuatu dianggap salah setelah dilakukan, padahal saat itu belum ada larangan.
4. Aturan kabur dan sulit dipahami. Masyarakat bingung harus berbuat apa.
5. Aturan saling bertentangan. Satu hukum memerintahkan A, lainnya melarang A.
6. Aturan menuntut hal mustahil. Warga diminta melakukan sesuatu di luar kemampuannya.
7. Aturan terlalu sering berubah. Orang tak sempat menyesuaikan diri, karena hukum tak konsisten.
8. Aturan tidak sesuai praktik. Yang tertulis di atas kertas tidak dijalankan dalam tindakan pemerintah.

Ketika satu saja dari delapan hal itu terjadi, sistem hukum mulai goyah. Tapi jika semuanya gagal sekaligus, maka yang tersisa bukan lagi sistem hukum — melainkan kekacauan yang dibungkus legalitas.

Hukum Tanpa Jiwa

Bayangkan jika warga diminta taat pada aturan yang tidak jelas, atau bahkan dirahasiakan dari mereka. Atau ketika hukum tiba-tiba berubah setelah seseorang bertindak.

Dalam situasi seperti itu, kepatuhan menjadi sia-sia — seperti memberikan suara yang tak pernah dihitung.

Hukum seharusnya menjadi kontrak moral antara negara dan warga negara: pemerintah wajib menegakkan aturan secara adil, dan warga berkewajiban menaati hukum yang benar. Tapi kontrak itu hanya hidup jika kedua pihak menjaganya dengan hati nurani.

Menjaga Moralitas Hukum

Kita tidak bisa bicara hukum tanpa bicara moral. Negara yang ingin adil harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan mencerminkan nilai kemanusiaan. Karena hukum tanpa moral hanyalah teks kosong — dan keadilan tanpa hukum hanyalah mimpi.

Fuller mengingatkan kita bahwa hukum adalah hasil interaksi dua arah antara pemerintah dan rakyat. Ia bukan perintah sepihak dari penguasa, melainkan kesepakatan moral untuk hidup bersama secara adil.

Ketika hukum kehilangan arah moralnya, di situlah awal dari kegagalannya. Dan saat itu terjadi, bukan hanya hukum yang runtuh — tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap keadilan itu sendiri. (Red)

*) Muklis Al’anam, Dosen Hukum Universitas Negeri Surabaya