SUARAMUDA.NET, JAKARTA — Kabar gembira buat kamu yang punya tunggakan BPJS Kesehatan! Presiden Prabowo Subianto ternyata udah kasih lampu hijau buat rencana pemutihan alias penghapusan tunggakan iuran JKN yang udah numpuk bertahun-tahun.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, bilang kalau perintah Presiden dan Menko PM udah jelas banget: bantu masyarakat biar bisa mulai “fresh start” tanpa beban tunggakan lama.
“Arahan Presiden dan Menko PM untuk memberdayakan masyarakat dengan menghapus tunggakan iuran JKN yang sudah bertahun-tahun,” kata Ali ke Kompas.com, Rabu (15/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ali, BPJS Kesehatan siap banget menjalankan kebijakan ini. Soal duitnya? Dia santai aja.
“Insyaallah nggak ada masalah,” ujarnya optimistis.
Tapi, Ali belum mau buka-bukaan soal total dana yang dibutuhkan buat nutupin semua tunggakan itu. Yang jelas, secara teknis, BPJS udah siap nunggu keputusan resmi dari Presiden atau Menko.
Nah, dari sisi pemerintah, Cak Imin alias Muhaimin Iskandar—yang sekarang jadi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat—ngasih bocoran: ada 23 juta peserta BPJS yang tunggakannya bakal dihapus.
“Ada 23 juta orang yang tunggakannya akan dihapus,” kata Cak Imin di kantornya, Selasa (14/10/2025).
Nilainya nggak kecil loh — totalnya sekitar Rp7,6 triliun, belum termasuk denda dan kewajiban lain yang masih diverifikasi. Cak Imin juga targetin, pemutihan ini jalan bulan depan alias November 2025!
“Saya terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS segera dibebaskan. Jadi nanti nggak dianggap utang lagi. Setelah dilunasi pemerintah, peserta bisa mulai iuran baru,” jelasnya.
Tapi nggak semua menteri langsung “yes” nih. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa malah ngaku belum dikasih tahu soal rencana pemutihan ini.
“Tentang pemutihan BPJS itu, saya aja nanya ke Sekjen, rupanya saya belum dikasih tahu,” kata Purbaya sambil ketawa saat media gathering di Sentul, Bogor (10/10/2025).
Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi bilang kebijakan ini masih dikaji serius. Soalnya, kalau salah hitung, bisa berat di anggaran negara.
“Ada rencana itu, tapi mohon waktu karena harus dihitung matang,” ujarnya.
Jadi, buat kamu yang sempat “nyicil” iuran tapi belum lunas, sabar dikit lagi ya. Kalau semua berjalan mulus, November nanti kamu bisa mulai lembaran baru—BPJS tanpa tunggakan! (Red)
Komentar