SUARAMUDA, SEMARANG – Belum lama ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti temuan masalah dalam program pengiriman anak nakal ke barak militer di Jawa Barat.
KPAI menilai Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa atau pendidikan barak militer berpotensi melanggar prinsip pemenuhan hak anak.
KPAI juga menyoroti belum adanya standar baku yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelanggaran Hak Anak
“Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini tercermin dari adanya praktik diskriminatif dan tidak dilibatkannya anak dalam proses, yang kemudian menimbulkan stigma negatif seperti label anak nakal atau anak bermasalah terhadap peserta program,” kata Ketua KPAI Ai Maryati Solihah dalam konferensi pers daring di Jakarta, Jumat (16/5/2025) lalu.
Maryati mengatakan program pendidikan tersebut harus dijalankan dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
“Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak, agar mereka mendapat perlakukan sama, kebutuhan mereka menjadi prioritas, dan pendapat mereka didengar,” kata dia.
KPAI juga menemukan bahwa peserta program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, melainkan hanya rekomendasi guru Bimbingan Konseling (BK).
KPAI mencatat 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mereka mengikuti program itu.
“Temuan ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap ketepatan sasaran peserta dalam pelaksanaan program,” kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra.
Kritik Balasan KDM
Dilansir Republika.co.id, Senin (19/5/2025) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyarankan agar KPAI tidak hanya mengoreksi program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi Mulyadi, yang kini akrab dengan sapaan KDM alias “Kang Dedi Mulyadi” meminta KPAI turut mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan problem para remaja.
“KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari kegiatan yang dilakukan untuk penanganan darurat dari sebuah problem,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/5/2025), usai bersama komisi antirasuah membahas upaya realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jabar.
Dedi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi temuan KPAI bahwa siswa yang mengikuti program tersebut tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, tetapi hanya rekomendasi guru bimbingan konseling (BK).
KPAI juga menemukan 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mengikuti program itu.
“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, atau sekolahnya, yang akhirnya mengarah kepada tindak kriminal,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa KPAI dapat membuat program yang menyasar ribuan siswa bermasalah di Jabar untuk dididik agar masalah tersebut selesai.
“Kalau KPAI sibuk terus mengurus persoalan tempat tidur dan sejenisnya, maka tidak akan bisa menyelesaikan problem,” ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa KPAI dapat melihat dampak terhadap siswa bermasalah yang mengikuti program Pemerintah Provinsi Jabar tersebut.
“KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai, bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya, kemudian rasa empatinya, bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan di sekolah,” katanya.
Sementara itu, dia mengatakan bahwa pada Selasa (20/5/2025), sebanyak 273 siswa akan lulus dari program yang berlangsung di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kabupaten Bandung Barat, Jabar, tersebut.
Ia lantas mengatakan bahwa Pemprov Jabar di masa mendatang berencana membina 15-20 ribu siswa bermasalah melalui program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan. (Red)
Sumber: republika.co.id
Komentar