SUARAMUDA, PATI – Arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah pada 2026 adalah penguatan landasan pembangunan daerah dan meneguhkan posisi sebagai lumbung pangan nasional.
Kebijakan tersebut sebagai keberlanjutan pembangunan tahun 2025 yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Hal itu disampaikan Gubernur Ahmad Luthfi saat memberikan arahan dalam Musrenbangwil eks karesidenan Pati di Pendopo Kabupaten Pati, Senin, 21 April 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Musrenbangwil tersebut dihadiri perwakilan dari Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora atau biasa disebut wilayah pengembangan (WP) Jekuti (Jepara, Kudus, Pati) dan Banglor (Rembang, Blora).
“Tentu program-program kita, provinsi dan kabupaten/kota, akan secara berjenjang, berlanjut, dan berkesinambungan. Ini perlu agar kesinambungan pembangunan kita jelas. Pada 2025 kemarin sudah kita clear-kan RPJMD kita dengan seluruh Bupati/Wali Kota adalah masalah infrastruktur. Pada 2026 nanti akan kita garap bagaimana meneguhkan Batu loncatan untuk swasembada pangan,” kata Ahmad Luthfi.
Musrenbangwil ini digunakan Ahmad Luthfi untuk belanja masalah di wilayah pembangunan Jekuti Banglor.
Ia meminta kepada seluruh bupati di wilayah tersebut untuk benar-benar memetakan permasalahan yang berkaitan dengan arah peneguhan sebagai lumbung pangan atau swasembada pangan. Ia tidak ingin ada usulan dari bupati yang begitu-begitu saja.
“Bahasan yang sekarang ini nanti di tingkat kabupaten/kota nanti akan kita fokuskan pada swasembada pangan tahun 2026. Ini baru belanja masalah awal. Finalnya nanti pada saat kita Musrenbang tingkat provinsi. Artinya beberapa tokoh dan lapisan masyarakat kita undang, dipimpin oleh forkopimda untuk menyampaikan problem solving di wilayah masing-masing untuk 2026,” jelasnya.
Sebagai penumpu pangan nasional, Jawa Tengah telah ditargetkan untuk bisa menyumbang sekitar 11 juta ton padi pada tahun 2025. Luthfi optimis target tersebut dapat dicapai mengingat sampai bulan April 2025 saja produktivitas padi di Jawa Tengah sudah mencapai 4,9 juta ton.
Guna meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional maka harus bekerja bersama.
Contohnya, setiap daerah harus tegas dalam mempertahankan lahan hijau dan lahan pertanian jangan sampai menjadi kawasan bangunan. Kemudian fasilitas-fasilitas terkait saluran air primer, sekunder, dan tersier harus tuntas diperbaiki.
“Kita petakan daerah-daerah yang sekarang musim kering agar nanti bisa kita intervensi. Entah dengan sumur atau dengan apa nanti dibicarakan lebih lanjut,” jelasnya.
Selain itu, pengembangan daerah di Jawa Tengah juga diarahkan pada pengembangan wilayah aglomerasi. Misalnya di Jekuti dan Banglor memiliki potensi yang beragam mulai dari pertanian, perikanan, sampai dengan industri.
Arah kebijakan wilayah aglomerasi di WP Jekuti adalah pengembangan perkotaan Kudus-Jepara-Juwana-Pati, pengembangan sektor industri dan pertanian, serta mitigasi bencana.
WP Banglor meliputi pengembangan kawasan perkotaan Rembang dan Cepu, pengembangan sektor industri, perikanan dan pertanian, serta pengembangan Bandara Ngloram.
“Aglomerasi itu nafasnya untuk menumbuhkan perekonomian baru. Nanti akan rapat, bupati-bupati itu nggak bisa berdiri sendiri, mereka harus bekerja sama untuk menciptakan wilayah ekonomi baru. Wilayah (eks karesidenan) Pati ada industri, pertanian, perikanan, dan macam-macam. Nah nanti tinggal rapat mereka prioritasnya apa,” ungkap Luthfi. (*)
Komentar