SUARAMUDA, BOGOR — Rencana efisiensi anggaran yang berpotensi menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pemotongan beasiswa di perguruan tinggi menuai kritik dari mahasiswa.
Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (HMPS PAI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Moh. Nabil Chaidar, menegaskan bahwa kebijakan ini harus dikaji secara matang agar tidak merugikan mahasiswa.
Menurut Haidar, efisiensi anggaran memang perlu dilakukan, tetapi bukan dengan cara yang justru membebani mahasiswa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jika kampus ingin melakukan efisiensi, seharusnya mereka mencari solusi yang tidak berdampak langsung pada mahasiswa. Kenaikan UKT dan pemotongan beasiswa bukanlah pilihan yang adil, terutama bagi mahasiswa yang ekonominya terbatas,” ujarnya dalam diskusi terbuka di kampus.
Haidar juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran universitas. Ia menilai bahwa mahasiswa memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana kampus dikelola sebelum kebijakan efisiensi diterapkan.
“Sebelum memutuskan kebijakan ini, pihak kampus harus lebih dulu membuka data anggaran mereka. Jangan sampai mahasiswa hanya diberi keputusan tanpa penjelasan yang jelas,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa beasiswa merupakan hak bagi mahasiswa berprestasi dan mereka yang kurang mampu.
Pemotongan beasiswa akan berdampak buruk bagi banyak mahasiswa yang bergantung pada bantuan tersebut untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Sebagai Ketua HMPS PAI UIN Jakarta, Haidar berkomitmen untuk mengawal isu ini dan memperjuangkan kepentingan mahasiswa.
Hingga saat ini, pihak kampus belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana efisiensi anggaran tersebut.
Namun, mahasiswa terus mendesak agar kebijakan ini dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan mereka. (Red)
Komentar