SUARAMUDA.NET, JAKARTA — Pemerintah daerah (Pemda) diminta lebih aktif menyampaikan capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, publikasi pembangunan penting agar masyarakat mengetahui program pemerintah sekaligus merasakan manfaatnya.
Dorongan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan. Melalui kebijakan ini, Pemda diharapkan ikut menyebarluaskan berbagai program dan hasil pembangunan pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Mey Rany Wahida Utami, mengatakan Pemda punya posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena itu, capaian pembangunan nasional perlu dikaitkan dengan kondisi dan kebutuhan warga di masing-masing daerah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut disampaikan Rany dalam forum Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rany, publikasi capaian pemerintah membutuhkan kerja sama antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan pengelola kehumasan. OPD bertugas menyediakan data sektoral dan informasi teknis yang akurat, sedangkan tim humas mengemasnya menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat.
“Pengelola kehumasan kemudian mengemasnya menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat, termasuk pengalaman dan kesaksian penerima manfaatnya,” ujar Rany.
Ia menegaskan, publikasi pembangunan bukan sekadar memperluas jangkauan informasi. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.
Untuk itu, Pemda didorong memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari situs resmi, media sosial, videotron, hingga kanal informasi lainnya. Informasi yang disampaikan juga harus berbasis data dan telah diverifikasi.
Kemendagri turut mengapresiasi sejumlah daerah yang telah aktif mempublikasikan capaian pembangunan. Kabupaten Garut dan Kabupaten Karangasem, misalnya, dinilai telah memanfaatkan kanal komunikasi daerah untuk menyampaikan informasi pembangunan di sektor pendidikan.
Komunikasi Publik Bukan Sekadar Pencitraan
Dalam forum tersebut, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Puji Hartoyo, mengingatkan bahwa komunikasi pemerintah harus berjalan dua arah.
Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan program dan keberhasilan pembangunan. Aspirasi, keluhan, serta masukan masyarakat juga harus didengar agar pemerintah mengetahui sejauh mana programnya benar-benar dirasakan publik.
“Komunikasi bukan pencitraan diri, rakyat butuh karya dan bukti,” tegas Puji.
Sementara itu, Kolonel Infanteri Andrian Siregar dari Satgas Pembangunan Jembatan TNI AD memaparkan perkembangan pembangunan Jembatan Garuda. Hingga 17 November 2026, sebanyak 3.404 jembatan telah dibangun dari target 5.302 unit. Sebanyak 1.898 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Program tersebut diperkirakan memberi manfaat bagi sekitar tujuh juta warga dan menghubungkan 13.732 desa/kelurahan. Infrastruktur itu juga menghubungkan lebih dari 15.000 sekolah, 7.800 fasilitas kesehatan, serta 8.165 fasilitas ekonomi.
Di sektor infrastruktur, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Ardhyta Agus Setiawan, menyampaikan perkembangan penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Adapun Kementerian Pertanian memaparkan capaian produksi beras nasional 2025 yang mencapai 34,69 juta ton. Sementara cadangan beras pemerintah tercatat sebesar 4,61 juta ton per September 2026.
Berbagai capaian tersebut diharapkan menjadi bahan bagi Pemda untuk menyusun komunikasi publik yang sesuai dengan karakter masyarakat setempat. Dengan begitu, informasi pembangunan tidak berhenti sebagai angka dan laporan, tetapi benar-benar dipahami masyarakat sebagai hasil kerja yang manfaatnya bisa dirasakan. (Red)













Komentar