SUARAMUDA.NET, JAKARTA — Isu kesejahteraan pendidik kembali menjadi sorotan tajam setelah Menteri Agama secara terbuka mengakui fakta mencengangkan: dari lebih 1,15 juta guru binaan Kemenag, 95% adalah guru swasta, dan masih ada yang menerima honor hanya Rp50.000–Rp300.000 per bulan.
Pengakuan ini memvalidasi jeritan puluhan tahun para pendidik yang mengajar dengan fasilitas seadanya, namun kesejahteraannya selalu jadi prioritas terakhir.
Melalui kampanye “Guru: Antara Pengabdian dan Keadilan”, berbagai organisasi guru madrasah menuntut negara tidak hanya bersimpati, tetapi memberikan kepastian status kepegawaian (PPPK/ASN), pengakuan masa kerja dalam inpassing, dan gaji layak sesuai golongan — bukan sekadar janji manis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para guru menegaskan: madrasah swasta adalah pilar pendidikan nasional. Mengabaikan kesejahteraan mereka sama dengan menggerogoti fondasi moral bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Mereka bukan meminta keistimewaan — hanya kesetaraan dan keadilan: inpassing yang mengakui masa kerja penuh, kesempatan PPPK tanpa diskriminasi, dan tunjangan yang dapat diakses.
Kini kesabaran telah mencapai titik jenuh. Pengakuan Menag adalah langkah awal, tetapi tindakan nyata adalah kewajiban.
Jangan biarkan guru terus bertanya “Siapa yang mikirin masa depan kita?” saat mereka sendiri sibuk memikirkan masa depan anak-anak bangsa. (Red)
( SAMI’AN )
Komentar