Oleh: Sami’an, Guru di MTs Muhammadiyah 20 Menongo, Sukodadi, Lamongan
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Setiap hari guru dituntut datang tepat waktu, mengajar dengan profesional, meningkatkan kompetensi, mendidik dengan sabar, dan memastikan anak-anak bangsa tidak tertinggal. Namun ada satu pertanyaan yang sering luput dari ruang kelas: sejauh mana negara benar-benar hadir untuk menjamin kesejahteraan mereka?
Pertanyaan itu terasa semakin relevan menjelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 14 Agustus 2026. Bagi sebagian guru, terutama guru swasta dan non-ASN, pidato tersebut bukan sekadar agenda seremonial menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ada harapan yang diselipkan di balik layar televisi dan siaran langsung sidang parlemen: tentang penghasilan, tunjangan profesi guru (TPG), jaminan sosial, kepastian status, hingga arah anggaran pendidikan 2027.
Sebab bagi guru, kesejahteraan bukan sekadar angka dalam dokumen APBN. Ia menyangkut dapur yang harus tetap mengepul, biaya sekolah anak yang harus dibayar, cicilan yang menunggu, hingga ketenangan pikiran ketika berdiri di depan kelas.
Profesionalisme Jangan Berjalan Sendirian
Selama bertahun-tahun, profesionalisme guru menjadi mantra yang terus diulang. Guru diminta kompeten, adaptif terhadap teknologi, mampu menerapkan metode pembelajaran baru, dan menghasilkan peserta didik yang siap menghadapi perubahan zaman. Semua tuntutan itu memang masuk akal. Tetapi profesionalisme seharusnya tidak berjalan sendirian.
Di sisi lain harus ada negara yang memastikan guru memiliki kehidupan yang layak. Guru tidak mungkin sepenuhnya fokus mendidik ketika pikirannya sibuk menghitung bagaimana memenuhi kebutuhan rumah tangga sampai akhir bulan. Di sinilah kritik terhadap kebijakan pendidikan menemukan relevansinya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, misalnya, menekankan pentingnya kesejahteraan guru menjadi bagian nyata dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Bukan hanya menjadi norma yang terdengar indah, tetapi benar-benar memiliki kepastian pelaksanaan.
Terutama bagi guru non-ASN dan guru swasta, persoalannya berlapis. Mereka membutuhkan penghasilan yang layak dan berkeadilan, jaminan sosial dan kesehatan, perlindungan ketenagakerjaan, kepastian tunjangan, serta penghargaan yang sepadan dengan pengabdian. Dengan kata lain, guru tidak sedang meminta kemewahan. Mereka sedang meminta kepastian.
Ketika Anggaran Berbicara tentang Prioritas
Perdebatan mengenai kesejahteraan guru juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana negara menentukan prioritas anggaran. Setiap tahun pemerintah memiliki banyak agenda pembangunan.
Ada pembangunan fisik, program sosial, proyek strategis, hingga berbagai program baru yang membutuhkan anggaran besar. Masalahnya muncul ketika proyek-proyek tersebut berhadapan dengan kebutuhan dasar yang belum selesai.
Kritik terhadap pengadaan buku berkualitas tinggi dengan bahan art paper, misalnya, memperlihatkan sebuah pertanyaan sederhana: mana yang lebih mendesak, memperindah benda atau memastikan manusianya sejahtera?
Buku tentu penting. Infrastruktur juga penting. Teknologi pendidikan pun penting. Tetapi jangan sampai pendidikan terlalu sibuk membangun ekosistem fisiknya, sementara orang yang menjalankan ekosistem itu masih bergulat dengan ketidakpastian ekonomi.
Sebab pada akhirnya, buku tidak bisa mengajar tanpa guru. Gedung tidak bisa mendidik tanpa guru. Teknologi tidak bisa membentuk karakter tanpa manusia yang menggunakannya.
Maka, jika anggaran pendidikan memang ingin disebut berpihak pada masa depan, investasi kepada guru seharusnya ditempatkan di posisi utama.
Guru Swasta: Mengabdi di Tengah Ketidakpastian
Kelompok yang paling sering berada dalam bayang-bayang perdebatan ini adalah guru swasta dan non-ASN. Mereka berada di ruang kelas yang sama. Mengajar mata pelajaran yang sama.
Menghadapi karakter siswa yang sama. Bahkan sering kali memikul beban administratif yang tidak jauh berbeda. Namun kesejahteraan mereka belum tentu sama. Di sinilah rasa keadilan menjadi penting.
Negara memang memiliki mekanisme berbeda dalam pengelolaan ASN, non-ASN, dan tenaga pendidik di sekolah swasta. Tetapi perbedaan status administratif tidak seharusnya membuat kualitas penghargaan terhadap pengabdian menjadi terlalu jauh. Sebab di hadapan peserta didik, seorang guru tetaplah guru.
Lalu Sukirman, guru PNS, mengingatkan bahwa keberhasilan anak didik tidak dapat dilepaskan dari kondisi guru yang menjalankannya. Pesan itu sederhana, tetapi mendasar: jangan berharap pendidikan menghasilkan generasi unggul jika orang yang mendidiknya terus hidup dalam kecemasan.
14 Agustus dan Harapan yang Menggantung
Karena itu, Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026 memiliki arti lebih dari sekadar ritual tahunan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di kompleks parlemen, Jakarta.
Setelah itu, perhatian akan tertuju pada penyampaian RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan. Di situlah politik anggaran mulai berbicara lebih konkret. Pidato dapat menyampaikan visi. Namun APBN menunjukkan prioritas.
Presiden bisa berbicara tentang kualitas sumber daya manusia. Tetapi angka dalam anggaran akan menunjukkan seberapa serius pemerintah membiayai cita-cita tersebut.
Bagi guru, khususnya guru swasta dan non-ASN, pertanyaannya pun sederhana: apakah kesejahteraan guru akan benar-benar masuk dalam prioritas pembangunan 2027?
Jawabannya kelak bukan hanya terlihat dari kalimat dalam pidato. Jawabannya akan terlihat dari kebijakan, regulasi, alokasi anggaran, dan yang paling nyata—dari uang yang benar-benar masuk ke rekening guru.
Generasi Emas Tidak Lahir dari Guru yang Cemas
Indonesia sering berbicara tentang Generasi Emas 2045. Kita membayangkan anak-anak Indonesia yang unggul, kreatif, berkarakter, menguasai teknologi, mampu bersaing secara global, sekaligus tetap memiliki identitas kebangsaan.
Cita-cita itu tentu layak diperjuangkan. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: Generasi Emas 2045 hari ini sedang duduk di ruang kelas. Dan di depan mereka ada guru. Maka pertanyaan tentang kesejahteraan guru sesungguhnya bukan sekadar persoalan profesi. Ini adalah persoalan masa depan bangsa.
Guru yang sejahtera memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan kompetensi, mempersiapkan pembelajaran, berinovasi, dan mendampingi siswa.
Sebaliknya, guru yang terus dibebani persoalan ekonomi akan kehilangan sebagian energi yang seharusnya digunakan untuk mendidik. Itulah mengapa kesejahteraan pendidik harus dipahami sebagai investasi pendidikan, bukan semata-mata belanja rutin pemerintah.
Dari Podium ke Rekening Guru
Namun masyarakat juga perlu berhati-hati. Pidato kenegaraan bukan garis akhir. Ia baru awal dari perjalanan panjang kebijakan. Setelah pidato, RUU APBN 2027 akan dibahas bersama DPR. Anggaran kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program.
Setelah itu barulah masyarakat bisa menilai apakah janji benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Di titik inilah pengawasan publik menjadi penting. Maka, organisasi guru, DPR, media, akademisi, dan masyarakat sipil harus memastikan pembahasan anggaran tidak berhenti pada jargon.
Termasuk soal TPG. Sistem pembayaran harus semakin pasti, transparan, dan tepat waktu. Guru tidak seharusnya terus menerus menunggu tanpa kepastian kapan hak mereka dibayarkan.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya seberapa bagus pemerintah menjelaskannya. Ukuran paling sederhananya adalah: apakah guru merasakan manfaatnya?
Guru Tidak Butuh Janji yang Indah
Pada akhirnya, guru tidak membutuhkan pidato yang terlalu puitis. Mereka membutuhkan kebijakan yang bisa dirasakan. Mereka tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya ingin pengabdian dihargai secara layak dan hak-haknya dipenuhi secara pasti.
Negara tentu berhak menuntut guru untuk profesional. Negara juga berhak meminta guru terus meningkatkan kompetensi. Tetapi tuntutan itu harus dibarengi tanggung jawab negara untuk menciptakan kondisi kerja yang manusiawi. Sebab profesionalisme tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata terhadap kesejahteraan.
Jika pemerintah benar-benar ingin mencetak Generasi Emas 2045, maka investasi paling penting bukan hanya membangun sekolah yang megah, membeli perangkat digital terbaru, atau mencetak buku berkualitas.
Investasi paling penting adalah manusia yang berdiri di depan kelas.Maka, ketika Presiden berdiri di podium pada 14 Agustus 2026, jutaan guru tentu berharap bukan sekadar mendengar janji tentang pendidikan. Mereka ingin melihat bukti.
Sebab pada akhirnya, guru yang dituntut profesional juga berhak mendapatkan negara yang profesional dalam memenuhi hak-haknya. Kemerdekaan pendidikan tidak akan pernah benar-benar lengkap jika gurunya masih hidup dalam ketidakpastian. Merdeka belajar harus berjalan bersama merdeka sejahtera. (Red)
Komentar