SUARAMUDA.NET, BONDOWOSO — Pengurus Komisariat PMII Raden Bagoes Asra (RBA) Universitas At-Taqwa Bondowoso menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jumat (12/6/2026).
Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi mahasiswa terkait kepastian pelaksanaan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin ekstrem yang pernah menjadi bagian dari komitmen politik daerah.
Puluhan kader PMII turun ke jalan dengan membawa spanduk dan poster tuntutan. Mereka menilai publik berhak mengetahui perkembangan program yang menyangkut kebutuhan kelompok masyarakat paling rentan secara ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berbeda dari aksi demonstrasi yang bersifat konfrontatif, kegiatan tersebut berlangsung tertib dan diisi dengan penyampaian argumentasi berbasis kajian akademik.
Mahasiswa menegaskan bahwa gerakan yang dilakukan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Koordinator aksi, Rifky Gimnastiar, yang juga Ketua Bidang II Advokasi dan Gerakan PK PMII RBA Universitas At-Taqwa Bondowoso, menjadi salah satu orator utama yang menyampaikan tuntutan organisasi di hadapan peserta aksi dan masyarakat.
Dalam orasinya, Rifky menyebut bahwa demokrasi tidak hanya berhenti pada proses pemilihan umum, melainkan harus diikuti dengan keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan pelaksanaan program-program yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat ruang pertanyaan di tengah masyarakat mengenai bentuk kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah terkait pembebasan atau subsidi PBB bagi kelompok miskin ekstrem.
PMII menilai kejelasan informasi menjadi penting agar tidak muncul berbagai spekulasi maupun perbedaan pemahaman mengenai arah kebijakan tersebut. Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah memberikan penjelasan yang utuh dan dapat diakses publik.
Berdasarkan kajian yang dilakukan organisasi mahasiswa tersebut, terdapat berbagai pandangan mengenai status realisasi program pembebasan PBB. Kondisi itu dinilai memerlukan klarifikasi resmi dari pemerintah daerah agar masyarakat memperoleh kepastian.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyoroti data masyarakat miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai puluhan ribu keluarga di Kabupaten Bondowoso.
Mereka menilai kelompok tersebut merupakan pihak yang paling membutuhkan keberpihakan kebijakan pemerintah.
Lima poin tuntutan kemudian dibacakan secara terbuka. Salah satunya meminta pemerintah menyampaikan perkembangan realisasi program pembebasan PBB serta menjelaskan mekanisme yang akan digunakan dalam pelaksanaannya.
Selain itu, PMII juga mendorong adanya penyusunan regulasi yang jelas, peta jalan pelaksanaan program, serta proses verifikasi penerima manfaat yang dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
Aspirasi mahasiswa akhirnya mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Meski Bupati Bondowoso atau Wakil Bupati Bondowoso tidak menemui, massa aksi ditemui langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di depan gerbang kantor pemerintah daerah.
Dialog singkat antara mahasiswa dan perwakilan pemerintah berlangsung dalam suasana kondusif. Kedua belah pihak terlihat saling bertukar pandangan mengenai persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut.
Dalam kesempatan itu, dokumen tuntutan yang telah disusun PMII diserahkan kepada perwakilan pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Rifky menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi keterbukaan pemerintah yang bersedia menerima aspirasi mahasiswa secara langsung. Namun, ia berharap tindak lanjut konkret dapat segera diberikan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai arah kebijakan yang dinantikan. (Red)
Komentar